Selamat Datang di Situs Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus   Click to listen highlighted text! Selamat Datang di Situs Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus Powered By GSpeech
Rabu, 26 Jun 2019

   

Zona Integritas Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus

Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus Menuju WBK/WBBM
Zona Integritas Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus

e-Court (Electronic Justice System)

Layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik. Tahapan yang masih diterapkan berupa e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan), e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online), e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online) .
e-Court (Electronic Justice System)

SIWAS - WHISTLEBLOWING SYSTEM

Bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya, Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia akan merahasiakan identitas diri anda sebagai whistleblower dan menghargai informasi yang Anda laporkan. Fokus kami kepada materi informasi yang Anda Laporkan.
SIWAS - WHISTLEBLOWING SYSTEM

SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA

Sistem Informasi Penelusuran Perkara adalah aplikasi resmi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membantu para pencari keadilan dalam monitoring proses penyelesaian perkara yang ada di Pengadilan Negeri Medan.
SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA
Gugatan sederhana merupakan gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana. Tujuannya agar tidak membuang waktu, proses yang sederhana, cepat, biaya ringan
Prosedur Gugatan Sederhana
Situs Pengadilan Negeri Medan sudah memiliki fitur aksesibilitas sesuai dengan WCAG 2.0 seperti pengatur ukuran font, kontras warna, serta konversi teks ke suara untuk membantu para pencari keadilan khusus difabel dalam mengambil informasi di situs Pengadilan.
Aksesibilitas Difabel

Penelusuran Perkara

Cari Informasi Perkara anda dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

Prosedur Pengaduan

pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan

SAKIP

Kinerja

Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus

Direktori Putusan

Akses untuk publik mengenai salinan elektronik putusan Pengadilan Negeri Medan yang telah diunggah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.

Prosedur Bantuan Hukum

POSBAKUM

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus

ZONA INTEGRITAS

zona integritas web

Dokumen terkait pencanangan Zona Integritas Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM).

Permohonan Informasi

InformasiAkses Informasi di Pengadilan kini mudah, sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Biaya Perkara Perdata

Biaya Perkara

Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus telah menetapkan Surat Keputusan meliputi daftar panjar biaya perkara, biaya radius untuk pemanggilan / pemberitahuan serta biaya proses dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus.

Survey IKM

 survey iconSurvei Kepuasan Masyarakat sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat

e-Tilang

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 12 Tahun 2016, anda cukup lihat denda di situs ini, bayar (di BRI atau Kejaksaan Negeri Medan) dan ambil barang bukti dengan menunjukkan Bukti Pembayaran Denda.

Hari Ini317
Kemarin567
Minggu Ini1349
Bulan Ini8877
Total361671

Info Pengunjung
  • IP Anda 54.234.208.87
  • Browser Anda Unknown
  • Versi
  • Sistem Operasi Unknown

Pengunjung Online
7
Online

Untuk bisa mengangkat seorang anak (adopsi) diharuskan mengikuti regulasi pemerintah yang mesti dilewati oleh calon orangtua. Hal itu dilakukan sebagai upaya perlindungan atas hak-hak anak di masa datang.

“Mengangkat anak diperbolehkan negara. Namun, mesti melalui prosedur yang benar dan sesuai regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, ” kata Direktur Jendaral Rehabilitasi Sosial (Dirjen Rehsos), Samsudi, di Jakarta, Jumat (12/6/2015).

Mengangkat seorang anak melalui preosedur yang benar, dijamin tidak ada masalah di kemudian hari. Tidak sedikit kasus adopsi anak hanya berbekal keterangan notaris, seharusnya melalui proses setahap demi tahap untuk memastikan calon orangtua adopsi layak dan mampu.

“Seorang anak perempuan di Bali, Angeline, salah satu kasus tidak diikutinya prosedur mengadopsi anak secara benar. Maka, dampaknya bisa membahayakan fisik dan psikis anak itu sendiri, ” tandasnya.

Persyaratan untuk bisa mengadopsi anak secara legal, berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI No 41/HUK/Kep/VII/1984, tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak:

Pertama, pasangan harus berstatus menikah dengan usia minimal 25 tahun dan maksimal 45 tahun. Kedua, minimal pasangan yang akan mengadopsi anak telah menikah 5 tahun saat pengajuan. Pasangan tersebut harus menyerahkan dokumen secara tertulis berisikan keterangan, seperti: tidak memungkinkan memiliki anak kandung dari dokter ahli, tidak memiliki anak, memiliki satu anak kandung, atau hanya memiliki seorang anak angkat, tetapi tidak mempunyai anak kandung.

Ketiga, harus memiliki kondisi keuangan dan sosial yang mapan dengan menyerahkan surat keterangan dari negara asal pasangan tersebut. Keempat, memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal pemohon (berlaku bagi pasangan yang bukan warga Negara Indonesia). Kelima, surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian. surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa pasangan tersebut adalah sehat secara jasmani dan rohani.

Keenam, telah menetap sekurang-kurangnya tiga tahun di Indonesia yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang (berlaku bagi pasangan yang bukan warga Negara Indonesia). Ketujuh, telah merawat dan memelihara anak yang akan diadopsi tersebut sekurang-kurangnya enam bulan untuk anak balita,dan satu tahun untuk anak yang berumur 3-5 tahun.

Kedelapan, surat pernyataan secara tertulis yang menyatakan bahwa pengangkatan tersebut memang semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan anak yang bersangkutan. Kesembilan, adopsi anak tidak hanya berlaku bagi pasangan suami istri, tetapi juga dibolehkan untuk wanita atau pria yang masih lajang asalkan mempunyai motivasi yang kuat untuk mengasuh anak.

Sedangkan prosedur resmi mengadopsi anak, yaitu: Pertama, ajukan surat permohonan ke pengadilan di wilayah tempat tinggal calon anak angkat. Pemerintah telah menunjuk dua yayasan untuk melayani proses adopsi, yaitu Yayasan Sayap Ibu (Jakarta) dan Yayasan Matahari Terbit (Surabaya).

Kedua, petugas dari dinas sosial akan mengecek. Mulai dari kondisi ekonomi, tempat tinggal, penerimaan dari calon saudara angkat (bila sudah punya anak), pergaulan sosial, kondisi kejiwaan, dan lain-lain. Pengecekan keuangan dilakukan untuk mengetahui pekerjaan tetap dan penghasilan memadai. Untuk WNA, harus ada persetujuan/izin untuk mengadopsi bayi Indonesia dari instansi yang berwenang dari negara asal.

Ketiga, calon orangtua dan anak angkat diberi waktu untuk saling mengenal dan berinteraksi. Pengadilan akan mengizinkan membawa si anak untuk tinggal selama 6-12 bulan, di bawah pantauan dinas sosial. Keempat, menjalani persidangan dengan menghadirkan minimal dua saksi.

Kelima, permohonan disetujui atau ditolak. Bila disetujui, akan dikeluarkan surat ketetapan dari pengadilan yang berkekuatan hukum. Keenam, dicatatkan ke kantor catatan sipil.

Proses minimal yang harus dijalankan calon orangtua angkat adalah surat pernyataan orangtua ketika menyerahkan anak. Untuk calon anak angkat yang berasal dari panti asuhan, yayasan harus mempunyai surat izin tertulis dari Menteri Sosial yang menyatakan yayasan tersebut telah diizinkan di bidang kegiatan pengangkatan anak.

Calon orangtua angkat kemudian mengajukan permohonan ke pengadilan negeri, calon anak angkat juga harus mendapat izin tertulis dari Menteri Sosial/pejabat yang ditunjuk. Setelah permohonan itu diterima pengadilan negeri, akan segera dilakukan pemeriksaan.

Tahap Pertama:

Pengadilan mendengar langsung saksi-saksi, calon orangtua angkat, orangtua kandung, badan atau yayasan sosial yang telah mendapat izin dari pemerintah di sini yaitu Departemen Sosial, seorang petugas/pejabat instansi sosial setempat, calon anak angkat (jika dia sudah bisa di ajak bicara), dan pihak kepolisian setempat (Polri).

Tahap Kedua:

Pengadilan memeriksa bukti-bukti berupa surat-surat resmi, akte kelahiran/akte kenal lahir yang di tandatangani wali kota atau bupati setempat, surat resmi pejabat lainnya, akte notaris dan surat-surat di bawah tangan (korespondensi), surat-surat keterangan, pernyataan-pernyataan dan surat keterangan dari kepolisian tentang calon orangtua angkat dan anak angkat. Sebelum dikeluarkan penetapan sebagai jawaban dari permohonan adopsi, pengadilan memeriksa dalam persidangan tentang latar belakang motif kedua belah pihak (pihak yang melepas dan pihak yang menerima anak angkat).

Tahap Akhir:

Penjelasan hakim tentang akibat hukum yang ditimbulkan setelah melepas dan mengangkat calon anak angkat. Sebelum memberikan penetapan hakim memeriksa keadaan ekonomi, kerukunan, keserasian kehidupan keluarga, serta cara mendidik orangtua angkat.

Kira-kira tiga hingga empat bulan proses penetapan status anak adopsi/anak angkat itu selesai. Penetapan itu disertai akte kelahiran pengganti yang menyebutkan status anak sebagai anak angkat orangtua yang mengadopsi. Adopsi tidak bisa dibatalkan oleh siapa pun.

 

Sumber : Kementrian Sosial

oleh : H. Ahmad Drajad, SH. MH (Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Tipikor Medan)

 

A.    Kedudukan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

 

Tidak diragukan lagi bahwa tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang tercela dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat dan bangsa Indonesia. Korupsi merupakan suatu penyakit masyarakat yang menggerogoti kesejahteraan rakyat, menghambat pelaksanaan pembangunan,  merugikan ekonomi dan mengabaikan moral, oleh karena itu harus segera diberantas. Usaha penanggulangan bentuk kejahatan tersebut sangat diprioritaskan karena korupsi dipandang dapat mengganggu dan menghambat pembangunan nasional, merintangi tercapainya tujuan nasional, mengancam keseluruhan sosial, merusak citra aparatur yang bersih dan berwibawa yang pada akhirnya akan merusak kualitas manusia.

 

Di tengah situasi perekonomian nasional yang buruk seperti sekarang ini, tuntutan masyarakat agar berbagai bentuk Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana penyelewengan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme segera diberantas, makin meningkat ganasnya. Segala bentuk kebocoran dan pemborosan anggaran-anggaran harus segera dicegah dan ditanggulangi. Untuk itulah para pengelola pembangunan harus hati-hati dalam melaksanakan anggaran negara agar tidak ada kebocoran dalam bentuk korupsi. Upaya terbaru yang dilakukan pemerintah untuk memberantas korupsi adalah dengan lahirnya UU No. 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Perkembangan baru yang diatur dalam UU No. 31 tahun 1999 adalah korporasi sebagai subyek tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi.

 

Pada hakekatnya manusia adalah pendukung hak dan kewajiban. Lazimnya dalam hukum dan pergaulan hukum dikenal dengan istilah subjek hukum (subjektum juris). Subjek hukum merupakan salah satu pengertian pokok dan bentuk dasar yang dipelajari oleh teori hukum, karena itu pertanyaan apa itu subjek hukum juga merupakan persoalan teori hukum yaitu teori dari hukum positif, artinya teori yang hanya dapat diuraikan bertalian dengan hukum positif. Teori hukum tersebut tidak menghendaki penggambaran tentang isi dari sesuatu hukum positif dan juga tidak mempersoalkan dasar dari isi hukum itu tetapi berhasrat memahami bentuk-bentuknya, kemudian membuat gambaran tentang fakta-fakta dan unsur-unsur yang akan dijadikan bahan oleh hukum dan ilmu pengetahuannya untuk membangun sistemnya.

 

Manusia adalah orang (persoon) dalam hukum. Kata-kata ini mengandung dua pengertian, yaitu:

 

  1. Manusia dalam hukum sewajarnya diakui sebagai yang berhak atas hak-hak subjektif dan sewajarnya diakui sebagai pihak atau pelaku dalam hukum objektif. Di sini perkataan “manusia” bagi hukum mempunyai nilai etis. Yang menjadi persoalan ialah suatu sollen dan juga dinyatakan sebagai suatu asas hukum.
  2. Dalam hukum positif manusia merupakan persoon adalah subjek hukum, mempunyai wewenang. Dalil ini mengandung petunjuk di mana tempat manusia dalam sistem hukum dan dengan demikian dinyatakan suatu kategori hukum.

 

Maka dapat disimpulkan bahwa pertama, subjek hukum itu adalah yang berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif dan yang kedua, subjek hukum dalam hukum positif itu adalah orang (persoon).

 

Dianutnya pendirian bahwa manusia yang menjadi subjek hukum pidana dapat diketahui dari frasa yang digunakan dalam KUHP Belanda itu berupa hij die dan yang akhirnya juga tertulis demikian di dalam KUHP Indonesia. Frasa tersebut akhirnya diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia dengan frasa “barang siapa” atau “siapa pun”. “Barang siapa” mempunyai arti “siapa pun”. Dalam Bahasa Indonesia, kata “siapa” merujuk kepada “manusia”, sehingga dapat diartikan “barang siapa” atau “siapa pun” berarti “setiap manusia”. Selain digunakan istilah “barang siapa”, digunakan juga berbagai istilah lain yang merujuk kepada manusia, yaitu “setiap orang”.

 

Berdasarkan uraian tersebut diatas timbul pertanyaan : apakah pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek hukum termasuk pertanggungjawaban subjek hukum setiap orang sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?.

 

Suatu kemajuan dari UU-TPK Nomor 31 Tahun 1999 dibandingkan dengan UU-TPK 1971 ialah, bahwa subyek tindak pidana tidak hanya”orang perseorangan” tetapi juga “korporasi”. Yang dimaksud dengan korporasi  adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (pasal 1 ke-1 UU-TPK 1999).

 

Dikenakannya sanksi pidana/tindakan kepada Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana korporasi dalam perkara korupsi ini cukup beralasan dan sesuai dengan beberapa rekomendasi konggres PBB mengenai The Prevention of  rime and the Treatment of Of- fenders , antara lain:

 

  1. Dalam rekomendasi Konggres PBB ke-8/ 1990 ditegaskan, agar ada tindakan terhadap “perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam perkara  korupsi”.
  2. Dalam dokumen Konggres PBB ke-9/1995 di Kairo, antara lain ditegaskan sebagai berikut: “Korporasi, asosiasi kriminal atau individu mungkin terlibat dalam penyuapan para pejabat untuk berbagai alasan yangtidak semuanya bersifat ekonomis. Namun dalam banyak kasus, masih saja penyuapan digunakan untuk mencapai keuntungan ekonomis. Tujuannya ialah membujuk para pejabat untuk memberikan berbagai bentuk perlakuan khusus/istimewa, antara lain:

 

a.    Memberi kontrak;

 

b.    Mempercepat/memperlancar ijin;

 

c.    Membuat pengecualian-pengecualian atau menutup mata terhadap pelanmggaran-pelanggaran peraturan.

 

 

Perkembangan mengenai konsep korporasi sebagai subyek tindak pidana, sebenarnya merupakan akibat perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat dalam menjalankan aktifitas usaha. Pada mayarakat yang masih sederhana, kegiatan usaha cukup dijalankan secara perorangan.

 

Dalam perkembangan masyarakat yang tidak lagi sederhana, timbul kebutuhan untuk mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam menjalankan kegiatan usaha. Beberapa hal yang menjadi faktor pertimbangan untukmengadakan kerjasama, antara lain adalah terhimpun modal yang lebih banyak, tergabungnya keterampilan dalam suatu usaha jauh lebih baik dibanding suatu usaha dijalankan seorang diri dan mungkin pula atas pertimbangan dapat membagi resiko kerugian.

 

Proses modernisasi yang berlangsung dinegeri ini, khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan telah terjadi perubahan masyarakat agraris ke masyarakat industri dan perdagangan. Perubahan demikian tidak hanya perubahan mengenaimodal kegiatan usaha yang dijalankan secara perorangan menjadi usaha bersama, tetapi juga perubahan orientasi, nilai-nilai, sikap-sikap dan pola perilaku masyarakat menjalankan kegiatan usaha.

 

Perbedaan dan perubahan masyarakat agraris ke masyarakat industri adalah:

 

  1. Kebutuhan modal dalam jumlah yang besar , sehingga menghasilkan usaha-usaha mengumpulkan dana masyarakat secara insentif.
  2. Perubahan dalam pemilikan yang dapat dilihay ke dalam kekuasaan dan hak-hak yang tidak tampak seperti deposito, saham dan surat berharga lainnya;
  3. Kegiatan ekonomi yang berorientasi ke pasar (internasional);
  4. Terjadinya pemindahan pemilikan, yakni dari milik pribadi ke pemilikan korporasi;
  5. Korporasi semakin meluas dan berkuasa dalam kehidupan ekonomi dan kemasyarakatan.

 

 

Seiring perkembangan dalam masyarakat tersebut, ternyata badan hukum (rechtspersoon) dapat juga dipidana dengan penetapan sebagai tindakan dan di dalam undang-undang tertentu pidana yang diberikan adalah berupa (reele execute) harta kekayaannya. Sekalipun dalam Pasal 59 dan 169 KUHP ada ketentuan yang menentukan suatu perkumpulan sebagai subjek hukum yang dapat dikenai pidana, tetapi kesan pasal tersebut ternyata tertuju kepada manusianya, yaitu siapa yang ikut dalam perkumpulan yang dimaksudkan untuk dipidana. Jadi sekarang ini hanya undang-undang di luar KUHP saja yang membuat ketentuan tentang dapat dipidananya korporasi atau badan hukum, yaitu salah satunya diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

 

Walaupun dalam pengaturannya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 digunakan dalam rumusan unsur pasal sebagai subjek hukumnya adalah “setiap orang” (tidak ada kata korporasi di dalamnya) seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) : “Setiap orang yang secara nelawan hukum  melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”, namun dalam Pasal 1 angka 3 dijelaskan bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”. Pengertian “korporasi” dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1, yaitu kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik yang merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. 

 

Jadi subjek hukum “setiap orang” sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak hanya manusia atau orang perorangan saja akan tetapi juga termasuk korporasi.

 

Dicantumkannya korporasi sebagai subyek hukum tindak  pidana korupsi sebagai subyek hukum tindak pidana korupsi dan diperlakukan sama dengan subyek hukum yang lain, yaitu manusia (alamiah)  akan memberikan harapan serta optimisme bagi upaya pengusutan korupsi secara tuntas dan efektif.

 

Dengan dianutnya paham korporasi sebagai subyek tindak pidana, berarti korporasi baik sebagai badan hukum maupun bukan badan hukum dianggap mampu melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana (corporate criminal responsibility).

 

B. Tindak Pidana Dan Pemidanaan Terhadap Korporasi

 

Salah satu kejahatan yang dapat dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana korupsi. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan kemudahan, keuntungan, dan laba yang lebih besar, sehingga dapat mengefisienkan biaya atau modal yang dikeluarkan oleh korporasi, baik itu modal tenaga kerja, waktu, tempat dan dana. Tujuan akhirnya adalah korporasi baik itu sekumpulan atau perorangan akan mendapatkan pengahasilan lebih jika dibandingkan dengan tanpa melakukan tindak pidana korupsi.

 

Tentunya, jika hal ini terus berlanjut maka akan menimbulkan kerugian baik bagi negara, lingkungan maupun masyarakat dimana suatu korporasi tersebut berada. Hal ini tentu tidak boleh dibiarkan terjadi secara terus menerus sehingga sudah sepantas tindak pidana harus diberikan kepada korporasi yang telah melakukan tindakan pelanggaran tersebut.

 

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana korporasi tidak dapat dipisahkan dari masalah pidana dan pemidanaan, oleh karena suatu tindak pidana apabila dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya, maka konsekuensi lebih lanjut dari hal itu adalah penjatuhan pidana.

 

Dasar pertimbangan pemidanaan korporasi menurut Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana Badan Pengkajian Hukum Nasional, dalam laporan hasil Pengkajian Bidang Hukum tahun 1980/1981 menyatakan bahwa : “jika dipidananya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan represif terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi karena delik itu cukup besar atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat atau saingan-saingannya sangat berarti”. Dengan demikian dipidananya pengurus saja tidak dapat memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak akan sekali lagi melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

 

Berdasarkan uraian tersebut di atas ternyata bahwa pemidanaan korporasi didasarkan kepada tujuan pemidanaan baik yang bersifat preventif (khusus) dan tindakan represif.

 

Korporasi dijadikan subjek hukum pidana sama dengan manusia alamiah, namun perlu diingat bahwa tidak semua tindak pidana dapat dilakukan oleh korporasi dan sanksi pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal 10 KUHP tidak semuanya dapat dikenakan pada korporasi.  Yang mungkin dijatuhkan pada korporasi adalah pidana denda. Selain pidana denda juga terhadap korporasi dapat diberikan tindakan untuk memulihkan keadaan seperti sebelum adanya kerusakan oleh suatu perusahaan. Sesuai dengan perkembangan ganti rugi juga dapat dijatuhkan pada korporasi sebagai jenis pidana baru. Ganti kerugian ini dapat berupa ganti kerugian terhadap korban. Selain itu juga dapat dijatuhkan sanksi berupa pidana tambahan yaitu penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk paling lama 1 (satu) tahun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

 

Perkembangan selanjutnya lahir berbagai ketentuan pidana khusus, yang mengatur korporasi sebagai subjek hukumnya, dengan merumuskan sanksi pidana untuk korporasi bervariasi, yaitu ada yang merumuskannya kumulatif-alternatif, alternatif dan merumuskannya tunggal.

 

Korporasi sebagai badan hukum (rechtpersoon) tidak bisa dikenai tanggung jawab sama persis seperti orang pribadi (natuurlijkpersoon). Secara teori korporasi bisa melakukan delik apa saja, akan tetapi ada pembatasnya.

 

Berdasarkan hal tersebut, korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk seluruh macam delik, tetapi harus ada pembatasan, yaitu delik-delik yang bersifat personal yang menurut kodratnya dilakukan oleh manusia, maka tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi.

 

Sehubungan dengan apa yang disebut di atas, maka korporasi yang melakukan tindak pidana tersedia pidana pokok denda dan pidana tambahan dan sejumlah tindakan. Walaupun korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi, namun ada beberapa pengecualian, yaitu:

 

  1. Dalam perkara-perkara yang menurut kodratnya tidak dapat dilakukan kepada korporasi, misalnya bigami, perkosaan, sumpah palsu;
  2. Dalam perkara yang satu-satunya pidana dapat dikenakan kepada korporasi, misalnya pidana penjara atau pidana mati.
  3. Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan si terhukum untuk waktu tertentu;
  4. Pencabutan seluruh atau sebagian fasiliteit tertentu yang telah atau dapat diperolehnya dari pemerintah oleh perusahaan selama waktu tertentu;
  5. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan selama waktu tertentu.

 

 

Khusus mengenai saksi penutupan atau penghentian kegiatan perusahaan perlu di pertimbangkan akibat-akibat yang dapat timbul dalam hubungannya dengan peranan-peranan perusahaan atau korporasi sebagai pemberi kerja. Sebab jika sanksi ini dikenakan terhadap korporasi, maka yang lebih terkena adalah para karyawan atau buruh perusahaan itu sendiri dibanding pengusaha atau pemilik perusahaan.

 

 

B. Formulasi aturan pemidanaan korporasi dalam tindak pidana korupsi saat ini

 

 

Pada setiap undang-undang yang telah dilahirkan tentu masih belum sempurna, karena untuk melahirkan suatu undang-undang yang baik setidaknya harus memenuhi tiga unsur, yaitu: unsur sosiologis, unsur filosofis, dan unsur yuridis. Namun, dalam realitanya ketiga unsur tersebut sangat sulit untuk bisa terpenuhi semuanya. Bagitu juga dengan  lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang dimaksudkan  untuk menyempurnakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan pertimbangan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

 

 

Dalam perubahan terakhir Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perumus undang-undang melakukan perluasan alasan penuntutan dengan  memasukkan Korporasi sebagai subjek hukumnya. Dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi kebijakan hukum seperti itu perlu disambut baik, akan tetapi dalam perumusan pidananya itu sendiri perlu ditinjau ulang khususnya pidana terhadap korporasinya itu sendiri. Dalam hal ini kiranya perlu mendapat perhatian. Jika melihat rumusan pasal yang mengatur pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi tersebut hanya 1 jenis pidana pokok yang dapat dijatuhkan yaitu denda. Meskipun dalam hal ini pengurus korporasi tersebut juga dapat dikenakan pidana baik secara alternative maupun kumulatif bersama-sama dengan korporasi itu sendiri tapi hal tersebut bukan berarti masalah selesai sampai disitu mengingat korporasi tersebut telah dimakhlukkan di dalam undang-undang tersebut sehingga tidak terlepas dari pertanggungjawaban pidana, suatu ironi dalam dalam system penegakkan hukum pidana jika seorang direksi semata-mata yang harus mempertanggung jawabkan perbuatan sautu korporasi yang dipimpinnya, sedangkan hasil yang diperoleh dari tindak pidana itu sendiri mengalir ke dalam kas korp rasinya tersebut nota bane dinikmati bersama.

 

Penentuan dan penerapan aturan pemidanaan terhadap korporasi saat ini harus segera dilaksanakan. Indonesia telah mengaturnya dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

 

Pertanggungjawaban pidana yang dianut dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi bersifat kumulatif-alternatif, dengan adanya kalimat “korporasi dan/atau pengurus” dalam rumusan pasal 20 ayat (1), maka untuk menuntut dan menjatuhkan pidana dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi dapat dilakukan terhadap “korporasi dan pengurus” atau terhadap “korporasi” saja atau “pengurus” saja. Untuk menjawab pertanyaan ini maka bentuk pertanggungjawaban yang dapat diberikan adalah dengan menggunakan various liability dan strict liability.

 

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 diatur pula  hak negara untuk mengajukan gugatan perdata terhadap harta benda terpidana yang di sembunyikan atau tersembunyi dan baru diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Harta benda yang disembunyikan atau tersembunyi tersebut diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Gugatan perdata dilakukan terhadap terpidana dan atau ahli warisnya. Untuk melakukan gugatan tersebut, negara dapat menunjuk kuasanya untuk mewakili negara. Perubahan lain yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ialah mengenai maksimum pidana penjara dan pidana denda bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghilangkan rasa kekurangadilan bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam hal nilai yang dikorup relatif kecil.

 

Bentuk rumusan pertanggungjawaban pidana korporasi yang dianut oleh UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 dapat dirumuskan sebagai :

 

  1. Various liability atau pertanggungjawaban pengganti atau diwakilkan. Artinya orang bisa bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Dalam hal ini dapat dilihat pada ketentuan pasal 20 ayat 1 yang berkenaan dengan penjatuhan sanksi pidana terhadap korporasi.
  2. Strict liability atau pertanggungjawaban pidana ketat atau pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan yang dalam hal ini ketentuannya terdapat dalam pasal 20 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

 

Hal ini dapat disebabkan oleh karena pelaku delik pidana yang terdapat di dalam UU. No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 adalah person atau manusia dan korporasi/badan hukum. Kedua bentuk atau rumusan pertanggungjawaban pidana tersebut dapat saling melengkapi. Sehingga dicantumkannya korporasi sebagai subyek hukum tindak  pidana merupakan langkah maju dari pembentuk undang-undang.

 

Dengan korporasi sebagai subyek hukum tindak pidana akan memberikan harapan serta optimisme bagi upaya pengusutan korupsi secara tuntas dan efektif  mungkin. Melalui perundang-undangan, korporasi dewasa ini diterima sebagai subyek hukum dan diperlakukan sama dengan subyek hukum yang lain, yaitu manusia (alamiah). Dengan demikian korporasi dapat bertindak seperti manusia  pada umumnya. Pada UUPTPK ini pengaturan pertnggungjawaban korporasi  tercantum dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

 

Sepanjang mengenai proses dalam sistem peradilan pidana, UU No.31 Tahun 1999 telah mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan oleh korparasi, yang dinyatakan dalam Pasal 20,  yaitu :

 

  1. Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama korporasi, maka tuntuan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
  2. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
  3. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhaddap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
  4. Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana di maksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
  5. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi tersebut di bawa ke sidang pengadilan.
  6. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka pengadilan untuk menghadap dan penyerahan surat pengadilamn tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
  7. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporsi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).

 

Disamping pidana pokok tersebut, juga diatur pidana tambahan terhadap Korporasi yang melakukan tindak pidna korupsi sebagaimana diatur dalalam 18 Ayat (1) huruf a dan  c, yang berbunyi3 :

 

Huruf a : “Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperroleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barangg tersebut”.

 

Huruf c : “Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun”.

 

Sebagaimana sudah dikemukan di atas bahwa dalam Pasal 20 ayat (2)  UU No 31 Tahun 1999 sudah diatur tentang kapan korporasi melakukan tindak pidana korupsi yaitu : apabila tindak pidana korupsi tersebut dilakukan  oleh orang-orang:

 

  1. Yang berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain;
  2. Bertindak dalam lingkungan korporasi ;
  3. Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

 

 

Pasal 20 tersebut memuat beberapa ketentuan yaitu: pertama, indikator kapan terjadinya tindak pidana korupsi oleh korporasi yang tercermin dalam Pasal 20 ayat (2). Yang kedua, tentang  hukum acaranya, tetapi masih sedikit memberikan keterangan yakni hal tuntutan penjatuhan pidananya sesuai Pasal 20 ayat (1), dan hukum acaranya pada Pasal 20 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6). Dan yang ketiga, mengenai pembebanan tanggung jawab pidananya dalam Pasal 20 ayat (7). Sehingga Undang-Undang Penberantasan Tindak Pidana Korupsi menganut ajaran atau teori pertanggungjawaban korporasi identifikasi serta teori aggregate. Teori identifikasi ditunjukan dari frasa: “dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya” (Pasal 20 ayat (1) ) dan frasa  “apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain” (Pasal 20 ayat (2).

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

 

  1. Widodo Tresno Novianto, Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana Korupsi dan Prospeknya Bagi Penaggulangan Korupsi Di Indonesia, Majalah Yustisia Edisi Nomor 70 Januari - April 2007, hlm 3.
  2. Rofinus Hotmaulana Hutauruk, Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum, Sinar Grafika 2013, hlm 35.
  3. Alkosar Artidjo, Permasalahan Gratifikasi Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dadalam Undang-Undang  Korupsi, Majalah Varia Peradilan No. 330 Mei 2013, hlm 66.

Oleh : OLOAN  SIRAIT, SH (Panitera Pengganti PN.Medan)

 

 

 

I.  PENDAHULUAN

 

Keabsahan (legalitas) Putusan Hakim, adalah setelah putusan a quo berkekuatan hukum yang tetap.    Kapan Putusan Hakim  dikatakan telah berkekuatan hukum yang tetap (In kracht van gewijsde)  ?.  Putusan Hakim itu, dikatakan telah berkekuaan hukum yang tetap, jika terhadap sebuah putusan tidak digunakan upaya hukum  dan/atau upaya hukum yang ada telah habis dilalui, misalnya : 

 

  • Putusan Hakim pertama tidak diajukan  Banding;
  • Putusan Banding tidak diajukan upaya hukum Kasasi;
  • Putusan  di tingkat Kasasi;
  • Putusan di tingkat Peninjauan Kembali (PK);

 

Putusan Hakim  yang sudah berkekuatan hukum yang tetap (In kracht vqn gewijsde) dianggap benar, dan dalam hal putusan itu bersifat  penghukuman/condemnatoir, maka putusan tersebut .harus dilaksanakankan (eksekusi) Ciri-ciri sifat condemnatoir sebuah putusan, dapat dilihat pada amar dan/atau dictum putusan, misalnya :   penghukuman penyerahan/pengosonan obyek sengketa,  dan penghukuman untuk melaksanakan suatu prestasi/pembayaran sejumlah uang;

 

Suatu fenomena penolakan eksekusi oleh pihak tereksekusi selalu dibarengi dengan pengaduan-pengaduan pihak terekseksusi kepada pihak petinggi di Tingkat Pusat dan Daerah yang bertujuan agar eksekusi dihentikan  dengan  berbagai dalil-dalil  dengan suatu “opini” yang mendiskreditkan putusan hakim sebagai cacat hukum  dan lain-lain sebagainya..  Selain dari pada itu,  bahwa dalam rangka menjalankan Putusan Hakim (eksekusi) kerapkali terjadi adanya permohonan penundaan eksekusi, perlawanan  pihak termohon eksekusi maupun perlawanan  pihak ketiga terhadap eksekusi (derden verzet). 

 

Dengan adanya perlawanan (derden verzet)  dan/atau permohonan penundaan eksekusi, maka  tidak otomatis bahwa perlawanan dan permohonan penundaan itu menjadikan eksekusi dapat ditunda.  Keadaan ditentukan  oleh ada/tidaknya  hal-hal yang bersifat eksepsional yang dapat untuk menunda eksekusi.

 

Untuk menyikapi  perlawanan dan permohonan penundaan eksekusi, adalah mutlak  wewenang Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan dengan menentukan sikap setelah mempelajari/mendalami apa-apa yang menjadi alasan-alasan perlawanan (derden verzet) dan  alasan-alasan penundaan eksekusi, dalam arti :   sepanjang tidak ditemukan hal-hal yang bersifat eksepsional yang dapat menunda eksekusi maka eksekusi tetap dijalankan.

 

Tidak ada suatu ketentuan perundang-undangan yang mengatur dan memerinci hal-hal yang bersifat pengecualian ( eksepsional ) yang dapat menunda eksekusi.  Hal ini,  hanya karena kebutuhan praktek peradilan,  dan penemuan hal-hal yang bersifat eksepsional yang dimaksud, ditemukan  berdasarkan penilitian yang bersifat non litigasi yang menjadi wewenang Ketua Pengadilan Negeri  yang berwenang menjalankan putusan (eksekusi) tersebut  dengan meneliti apa yang menjadi alasan-alasan  perlawanan dan permohonan penundaan yang dimajukan kehadapan  Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk  menjalankan putusan (eksekusi) tersebut;

 

Dalam hal eksekusi  dijalankan  sementara telah ada perlawanan dan permohonan penundaan eksekusi, tentunya  Ketua Pengadilan yang bersangkutan telah mendalami  alasan-alasan perlawanan dan permohonan penundaannya tidak berbobot, sehingga diterapkan azas umum  bahwa perlawanan (derden verzet) tidak menunda eksekusi.   Pihak tereksekusi dan/atau pihak Pelawan tetap merasa bahwa  sikap ketua pengadilan negeri yang berpendirian eksekusi dijalankan  disebut tidak adil, dan bagi si pemohon eksekusi sikap ketua pengadilan negeri itu adalah mencerminkan keadilan.

 

YANG MENJADI PERMASALAHAN ADALAH :

 

1.  Apakah  Ketua Pengadilan Negeri telah melakukan kewajibannya secara obyektif melakukan penelitian yang bersifat non litigasi, sehingga pada kesimpulan menolak dan/atau menjalankan eksekusi ?.  Kalau menjalankan putusan (eksekusi)  apa argumentasi hukumnya,  sebaliknya menunda eksekusi  apa  pula argumentasi hukumnya ?

 

2.  Ketua Pengadilan Negeri yang tidak dilandasi argementasi hukum  yang obyektif  dalam menentukan sikap menunda dan/atau menjalankan eksekusi adalah  suatu  “kesembronoan”: dalam arti : 

 

  1. Jika menurut faktanya ditemukan hal-hal yang bersifat “eksepsional” yang seharusnya  menunda eksekusi, akan tetapi eksekusi dijalankan; tentunya sudah merugikan pihak pelawan/pemohon penundaan;
  2. Jika  tidak ditemukan hal-hal yang bersifat eksepsional untuk menunda eksekusi, dalam arti : yang seharusnya menjalankan putusan (eksekusi), akan tetapi eksekusi ditunda, sudah jelas telah merugikan pihak  yang dimenangkan dalam putusan;

 

 

Untuk mengetahui “salah /tidaknya”  seorang ketua pengadilan negeri dalam menentukan sikap  “menunda”  dan/atau  “menjalankan putusan (eksekusi)”,  maka semua pihak  yang merasa “keberatan” terhadap produk lembaga peradilan dalam penentuan sikap  “menunda” dan/atau “eksekusi”, keberatan mana jika hendak di ekspos ke “media masa”, sangat diperlukan pemahaman terhadap  putusan yang akan dijalankan, dan harus mempunyai kemampuan menemukan ada/tidaknya ” hal-hal yang bersifat eksepsional yang dapat untuk menunda eksekusi. 

 

 

II. FENOMENA YANG TERJADI DALAM MENJALANKAN PUTUSAN HAKIM (EKSEKUSI)

 

Pada akhir-akhir ini, banyak pengaduan-pengaduan pihak tereksekusi ditujukan kepada para petinggi di tingkat pusat dan daerah yang  pada intinya merupakan protes terhadap eksekusi yang dihadapinya dengan membentuk “opini” bahwa putusan yang akan dijalankan itu sebagai “cacat hukum”.   Selain dari pada itu,  sering dikatakan bahwa obyek yang akan dieksekusi “error in obyecto”.  Dan sering kali Surat khabar harian / Mingguan dan Media elektornik lainnya pun turut mengambil andil memberitakan kelemahan putusan yang “diopinikan”  oleh pihak pengadu.  Para Petinggi  Di Tingkat Pusat Dan Daerah (di luar lembaga peradilan  dan  Mahkamah Agung RI), dengan semudah itu mempercayai “opini” yang telah dibentuk, tanpa melakukan suatu “analisa” kebenaran  apa yang diopinikan yang bersifat menyudutkan  lembaga peradilan itu sendiri.  

 

Bagi pihak yang memahami  aturan hukum, tidak akan semudah itu mempercayai sebuah “opini”  sebelum mempelajari   Putusan Hakim yang diopinikan sebagai “cacat hukum”.  Mereka tetap memegang prinsip,  bahwa  Legalitas Putusan Hakim  yang telah berkekuatan hukum yang tetap (In kracht van gewijsde) dianggap benar. Dan jika “dictum” putusan mengandung sifat  “penghukuman / comdemnatoir”, maka  putusan a quo harus dilaksanakan sesuai aturan hukum yang berlaku. Mereka ini sadar, bahwa  putusan hakim ditingkat pertama telah diuji melalui upaya hukum (Banding, Kasasi dan  Peninjuauan Kembali (PK), dan kalaupun ada pihak yang  merasa dirugikan akibat eksekusi, maka saluran hukum yang tepat untuk membuktikan kebenarannya  tetap  terbukanya saluran hukum bagi setiap orang / pihak berupa pengajuan  gugatan perdata biasa ( jika ekseksusi telah terlaksana).

 

Sebaliknya,  pihak yang tidak memahami aturan hukum, secara spontan  menilai  opini yang telah diangkat kepermukaan sebagai peristiwa yang “benar”,  seraya  memberikan komentar  supaya   Pejabat Pengadilan  yang menggeluarkan putusan dan/atau  pejabat (Panitera/Jurusita) yang menjalankan tugas  supaya “dihukum dan dipecat”.dan lain-lain. Pada hal kelompok yang seperti ini mengeluarkan “staat man”  dengan  tidak menguasai  permasalahan. Lebih tragis lagi, jika “putusan dan /atau  produk badan peradilan” itu di “kriminalisasi”.  Sementara patut untuk diketahui  adanya  ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (1)  KUH.Pidana, yo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, No. 41 K/Pdt/1990, yo.  SEMA NO. 4 Tahun 2002,  yo.  Pasal 5 Perkap No. 12 Tahun 2009, yang membatasi tindakan  tersebut.-

 

Keterangan :

 

1).    Ketentuan Pidana :

 

Pasal 50 KUH. Pidana : Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan Undang-undang, tidak boleh  dihukum;

 

Pasal 51 ayat (1) : Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu, tidak boleh dihukum;

 

2).  Ketentuan Yurisprudensi :

 

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, No. 41 K/Pdt/1990.

 

Kaidah hukum :

 

“Aparat Peradilan yang bertindak melaksanakan tugas-tugas teknis peradilan atau kekuasaan kehakiman tidak dapat dipersalahkan..dstnya. Tindakan aparat peradilan yang melanggar kewenangan atau melampaui batas yang dibenarkan dalam hukum, dapat diajukan kepada instansi peradilan yang  lebih tinggi, dalam hal ini Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung, untuk diadakan tindakan pengawasan”.

 

“Atas tindakan penyelenggaraan peradilan yang mengandung cacat hukum dapat diajukan gugatan perdata untuk pembatalan, dengan menarik sebagai tergugat pihak yang mendapatkan hak dari tindakan tersebut, dan bukan hakim, jurusita atau panitera yang bersangkutan”;

 

3).  Ketentuan SEMA :

 

SEMA No. 04 Tahun 2002, Tentang Pejabat Pengadilan Yang Melaksanakan Tugas Yustisial Tidak Dapat Diperiksa, Baik  Sebagai Saksi  Atau Tersangka, Kecuali Yang Ditentukan Oleh Undang-Undang. 

 

Isi  SEMA  tersebut menegaskan :

 

(1). “Pejabat Pengadilan tidak perlu memenuhi panggilan tersebut apabila menyangkut suatu perkara yang sudah diputus maupun yang masih dalam proses  pemeriksaan pengadilan”.

 

(2).“Pejabat Pengadilan dapat memenuhi panggilan/Undangan tersebut apabila diminta untuk membahas rancangan Peraturan Perundang-undangan atau memberikan pertimbangan hukum sebagai sumbangan pemikiran”.

 

Merupakan suatu prinsip yang sangat universal bahwa suatu putusan tidak boleh didiskusikan oleh siapa saja karena masalah tersebut merupakan kemandirian Badan Peradilan.

 

4).  Ketentuan Pasal 5 Perkap No. 12 Tahun 2009, tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara RI,

 

Butir  2)  : “melakukan kajian awal untuk menyaring perkara yang dilaporkan apakah termasuk dalam lingkup hukum pidana atau bukan hukum pidana”.

 

 

 

Mahkamah Agung RI  sebagai pemegang “Puncak Kekuasaan Kehakiman Tertinggi” selalu berperan aktif menyikapi  pengaduan-pengaduan yang dimajukan kehadapannya,  dan  selalu meminta laporan  kepada  Ketua Pengadilan Tinggi setempat selaku kawal depan Mahkamah Agung RI (Provost) dan/atau  secara langsung meminta laporan  kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.  Hal ini, dilakukan dalam rangka  “Pengawasan Vertikal”. 

 

Ketua Pengadilan Negeri  yang bertanggung jawab terhadap eksekusi, wajib memberikan laporan selengkapnya  dengan “argumentasi hukum “  atas kedua sikap : “menunda” dan/atau  “menjalankan putusan hakim (eksekusi”).      Selanjutnya, setelah mendalami permasalahannya, maka  Mahkamah Agung RI selalu memberikan penegasan  bahwa tidandakan berupa  : “menunda” dan/atau  “menjalankan putusan hakim (eksekusi”)  adalah wewenang Ketua Pengadilan Negeri.   

 

Berpedoman pada Negara Indonesia yang berlandaskan hukum (recht staat)  dan bukan  kekuasaan (macht staat), maka  semua pihak terlebih kalangan Advokat/Pegacara, adalah wajib untuk “memahami” dan “menghargai” prosedur  yang berlaku  di Lembaga Peradilan Umum  maupun ketentuan hukum dan perundang-undangan lainnya tersebut, dalam arti :  Kalaupun pada akhirnya   Pengadilan Negeri berkesimpulan akan menjalankan Putusan Hakim (eksekusi), maka itulah yang berlaku. Namun tidak menutup kemungkinan pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan perdata terhadap obyek sengketa yang sudah dieksekusi.   Sebaliknya,  jika pada kesimpulan  menunda eksekusi,  itulah yang berlaku, dan pihak Pemohon Eksekusi  harus bersabar menunggu proses hukum berikutnya sehubungan dengan perlawanan (derden verzet) dalam perkara yang bersangkutan. Akan tetapi yang tidak  diperbolehkan oleh Undang-Undang adalah tidak melaksanakan Ketua Pengadilan Negeri menunda eksekusi tanpa ada alasan hukum dan tanpa memberikan penjelasan kepada Pemohon Eksekusi dan sebaiknya penundaan eksekusi dibuatkan dalam suatu Penetapan (tertulis)  dengan pertimbangan yang jelas dan dapat dimengerti dengan mudah oleh Pencari Keadilan khususnya Pemohon Eksekusi.-

 

Suatu fenomena bahwa pihak praktisi hukum (Advokad/Pengacara)  secara aktif memimpin “demo” ketika  permohonan penundaan eksekusi tidak dikabulkan. Mereka sering mempertahankan “pemelintiran”  yang diajukan oleh pihak kliennya ibarat  “menegakkan benang basah”.  Perlu menjadi perhatian, bahwa keberadaan  “Advokat/Pengacara”  adalah untuk meluruskan hukumnya  bukan sebagai “robot” yang  seratus persen tunduk kepada keinginan klien.  Kalau memang pihak  Pengacara/Advokat  menemukan kelemahan klien, jangan ditutup-tutupi,  dan harus berani  menjelaskan dimana  letak kelemahan kliennya.  Tugas pengacara bukan menggerakkan massa untuk “mendemo eksekusi”, akan tetapi mereka trampil sebagai kuasa pihak  mempertahankan kebenaran klien  sesuai hukum acara perdata yang berlaku.

 

Suatu keadaan yang sangat memprihatinkan dalam hal adanya pihak  yang intervensi dalam rangka menjalankan putusan hakim (eksekusi). Lembaga legislatif” di tingkat Propoinsi dan Kabupaten sering mencampuri putusan “lembaga peradilan”, yaitu :  Berdasarkan pengaduan pihak tereksekusi yang keberatan terhadap eksekusi,  maka pihak “lembaga  legislatif” sering mengagendakan pembahasan  putusan yang  akan dijalankan (eksekusi) dengan mengundang  Pejabat  Birokrasi  dan  Lembaga peradilan (i.c. Ketua Pengadilan Negeri  setempat)  dalam rangka pembahasan eksekusi yang akan dijalankan tersebut.  Suatu hal yang sangat luar biasa, jika Lembaga Legislatif membahas produk Lembaga Peradilan.  Sehingga melahirkan suatu pertanyaan :  Apakah Lembaga Legislatif mempunyai kewenangan membahas produk Lembaga Peradilan ?.  Perhatikan SEMA No. 4  Tahun  2002 yang dikutip tersebut di atas, antara laian :  “Merupakan suatu prinsip yang sangat universal bahwa suatu putusan tidak boleh didiskusikan oleh siapa saja karena masalah tersebut merupakan kemandirian Badan Peradilan”.

 

Semua pihak  sudah harus memahami,  bahwa sebagai warganegara yang baik mempunyai kesiapan untuk menengahi  suatu permasalahan  yang terjadi  ditengah-tengah sesama warga,  apalagi  wakil-wakil  rakyat  tentu saja wajar untuk memperjuangkan nasib rakyat yang diwakilinya.  Namun demikian,  masing-masing Lembaga Negara telah mempunyai tugas dan wewenang tersendiri.  Dalam hal penyelesaian kasus secara kekeluargaan  sebelum disentuh oleh Lembaga Peradilan, adalah merupakan hal yang biasa.  Jika mengalami jalan buntu, kepada kedua belah pihak selalu disarankan  menempuh “jalur hukum” sebagai langkah terakhir.  Jika suatu permasalahan telah menempuh jalur hukum dan telah diputuskan oleh Lembaga Peradilan,  maka putusan itulah yang menentukan nasib  perkaranya. Ada yang menang dan ada yang kalah, terkecuali ditingkat mediasi dan/atau di luar pengadilan kedua belah pihak menempuh negosiasi damai.

 

Hukum acara perdata yang berlaku memberikan peluang bagi pihak yang tidak merasa puas terhadap putusan hakim dengan upaya hukum  :

 

a). Upaya hukum biasa         :  Banding, Kasasi.

 

B). Upaya hukum luar biasa  :  Peninjauan Kembali (pk).

 

Perlu menjadi perhatian, bahwa terhadap putusan hakim yang tidak digunakan upaya hukum  (Banding/Kasasi)  dan/atau  putusan  di tingkat kasasi  maupun putusan ditingkat  PK, adalah  putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti (In krtacht van gewijsde)

 

Putusan (PN/PT/ Kasasi ) yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti (In krtacht van gewijsde) dapat diajukan pemeriksaan dalam tingkat Peninjauan Kembali (PK).

 

Putusan dalam tingkat PK, adalah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti (Inkracht van gewijsde) dan  FINAL.  Dikatakan  putusan yang FINAL , tidak ada lagi PK di atas putusan PK dalam arti : “ PK hanya dapat dimajukan satu kali.” Dan Penulis sangat tidak sependapat dengan adanya suatu Perkara diajukan Peninjauan Kembali atas Putusan Peninjauan Kembali (Putusan M.A. dalam tingkat PK) untuk mempertegas makna  KEPASTIAN HUKUM.-

 

Khusus mengenai tugas dan wewenang Lembaga Legislatif diatur dalam   Undang-undang RI No. 22 Tahun 2003, tentang SUSDUK MPR, DPR-RI, DPD, DPRD Rk. I, DPRD Tk. II,  mempunyai tugas dan wewenang  antara lain :

 

* Pasal 26 ayat (1) butir (f) :   DPR-RI mempunyai tugas dan wewenang : “Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang”.

 

* Pasal 62 ayat (1) butir (c ) : DPRD TK. I  mempunyai tugas dan wewenang : “Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundangan lainnya, keputusan gubernur, APBD, kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah”.

 

* Pasal 78 ayat (1) butir (c)  : DPRD. TK. II  mempunyai tugas dan wewenang :  “Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan Bupati/Walikota, APBD, kebijakan pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah”;

 

Berkaitan dengan  SUSDUK  tentang tugas dan wewenang lembaga legislatif (Pusat dan daerah) terhadap  “pengawasan pelaksanaan undang-undang”  dihubungkan dengan ketentuan UU No  4 Tahun 2004,  tentang Kekuasaan Kehakiman, adalah menunjukkan :

 

1).  Merupakan suatu prinsip yang sangat universal bahwa suatu Putusan Hakim tidak boleh didiskusikan oleh siapa saja karena masalah tersebut merupakan kemandirian Badan Peradilan.

 

2).  Kewenangan legislatif  melaksanakan “pengawasan” terhadap pelaksanaan undang-undang tidak mencakup pengawasan terhadap Putusan Hakim,  akan tetapi  secara khusus adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dalam hal kebijakan pemerintah (Pusat, Daerah) yang berhubungan dengan program pembangunan dll, dalam arti kata :  tidak termasuk  “pengawasan” terhadap  putusan hakim.     

 

 

Dalam praktek yang sering Penulis temukan dilapangan  sebagai Jurusita dalam pelaksanaan Putusan Hakim (Eksekusi) sering kali Pihak Pengamanan khususnya Pihak Kepolisian mencampuri Putusan Hakim yang seharusnya Pihak Kepolisian tidak perlu mencampuri urusan tersebut, karena Pihak Keamanan (Pihak Polri) hanyalah sebagai Pihak yang memberi bantuan pengamanan (jika diperlukan) dan hal tersebut selalu ditegaskan dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri dalam Penetapan Perintah eksekusi.

 

Adapun alasan Pihak Kepolisian mencampuri Putusan Hakim salah satunya dengan meminta semua Putusan Hakim bahkan Photo copy semua berkas perkara dalam rencana eksekusi dengan dalih untuk dipelajari. Hal ini sepatutnya tidak terjadi, karena Undang-Undang sudah jelas mengatur batas-batas kewajiban dan kewenangan masing-masing Lembaga  Negara.  Dan tidak jarang Pihak Keamanan (Polri) meminta agar pelaksanaan eksekusi ditunda dalam rapat koordinasi dengan alasan adanya Pihak-Pihak yang mengajukan keberatan kepada Pihak Aparat Keamanan (Polri) dan hal ini sering menimbulkan kesan adanya pengertian dualisme atas satu Putusan Hakim (Pengadilan), dan sering kali tidak memberikan bantuan yang maksimal dalam pengamanan pelaksanaan eksekusi, padahal pengamanan dalam pelaksanaan eksekusi adalah tanggung jawab dan merupakan kewajiban Pihak Polri dan Aparat  Keamanan lainnya dan Putusan Pengadilan (Hakim) bukan untuk dibahas, tapi untuk dipatuhi semua Pihak termasuk Lembaga Negara.

 

 

III.    BEBERAPA AZAS  DAN KAIDAH HUKUM YANG DIANUT DALAM MENJALANKAN PUTUSAN HAKIM (EKSEKUSI).

 

A. AZAS-AZAS EKSEKUSI.

 

Ketentuan  Pasal 5 ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 2004, tentang  Kekuasaan Kehakiman, yang isinya :  “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan” (TRI AZAS PERADILAN).

 

Ketua  Pengadilan Negeri  yang bertanggung jawab terhadap eksekusi  atas putusan hakim perdata, wajib untuk  memperhatikan “TRI AZAS PERADILAN”,  dan  juga memperhatikan pendapat  SUDIKNO MERTOKUSUMO  yang memperingatkan penegakan hukum memperhatikan keseimbangan  azas :  “kepastian hukum, keadilan  dan manfaat”.

 

Dalam perspektif azas “kepastian hukum, keadilan  dan manfaat”, bahwa  putusan hakim yang telah memperoleh  kekuatan hukum yang pasti (In kracht van gewijsde)  yang mempunyai titel  “eksekutorial”  adalah wajib untuk dijalankan (eksekusi).  Di sisi yang lain juga memperhatikan  kepentingan pihak tereksekusi  dan/atau  pihak ketiga  yang mengajukan  perlawanan (derden verzet).

 

Bertalian dengan uraian terdahulu, bahwa perlawanan (derden verzet)  tidak otomatis menunda eksekusi. akan tetapi, dalam hal yang bersifat khusus (eksepsional) eksekusi dapat ditunda. 

 

M. Yahya Harahap, SH “Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata” yang pada intinya menyatakan  :

 

Halaman 396, alinea ke- 4 :

 

 

 

Tentang  perlawanan pihak ketiga :

 

“Terhadap eksekusi yang hendak dijalankan, seorang pihak ketiga yang semula tidak terlibat dalam perkara yang hendak dieksekusi mengajukan perlawanan. Pihak ketiga tersebut mengajukan gugat perlawanan yang ditujukan kepada eksekusi  :

 

  • dengan menarik pemohon eksekusi dan tereksekusi sebagai pihak terlawan, dan
  • dalil gugat perlawanan berdasar hak milik;

 

Halaman 396, alinea ke-6 :

 

"Banyak perlawanan yang diajukan pihak tereksekusi hanya sebagai kedok untuk menunda-nunda eksekusi. Sengaja pihak tereksekusi mengajukan perlawanan sebagai peluang penun daan  dengan alasan dalil yang dicari-cari”.

 

Halaman 397, alinea ke- 2 :

 

Salah satu prinsip yang perlu diingat jika berhadapan dengan perlawanan terhadap eksekusi ialah: “perlawanan pihak tereksekusi terhadap ekseksusi tidak mutlak menunda eksekusi”.  Prinsip ini   sama dengan apa yang melekat pada perlawanan pihak ketiga terhadap eksekusi tidak mutlak menunda eksekusi.  Dalam kasus inipun perlawanan pihak ketiga terhadap eksekusi tidak mutlak menunda eksekusi. Penerapan penundaan eksekusi berdasar perlawanan pihak tereksekusi disesuaikan dengan “asas kasuistis” dan “asas eksepsional”. Oleh karena itu, dilarang menerapkan alasan perlawanan tereksesusi secara “generalis”. Tidak setiap perlawanan tereksekusi terhadap eksekusi menunda eksekusi.”;

 

Halaman 399, alinea ke-  2 :

 

Tentang perlawanan tereksekusi :

 

Tidak semua alasan perlawanan tereksekusi dianggap relevan. Hanya satu alasan saja yang dianggap relevan sebagai “dalil” perlawanan tereksekusi terhadap eksekusi.  Alasan yang dianggap relevan ialah :

 

  • putusan yang dieksekusi “telah dipenuhi seluruhnya” atau
  • grose akta (pengakuan hutang, hipotik) telah dilunasi seluruhnya”.

 

Dari apa yang telah diuraikan tersebut di atas, bahwa pada prinsipnya  perlawanan yang dilakukan oleh pihak ketiga maupun perlawanan yang dilakukan oleh pihak tereksekusi adalah “tidak menunda  eksekusi”. Akan tetapi  “eksekusi dapat ditunda”, jika Ketua Pengadilan Negeri yang melakukan  penelitian yang bersifat  “non litigasi”  menemukan hal-hal yang bersifat “eksepsional” untuk menunda eksekusi.  Hal-hal yang bersifat eksepsional yang dimaksud disimpulkan oleh M. Yahya Harahap , SH, yaitu :

 

a.         Terhadap perlawanan pihak ketiga  dengan dasar :  Hak milik.

 

b.        Terhadap perlawanan pihak Tereksekusi, dengan dasar :   putusan telah dipenuhi seluruhnya, atau grose akta (pengakuan hutang, hipotik) telah dilunasi seluruhnya”.

 

Dalam hal  perlawanan dan/atau permohonan penundaan eksekusi  yang berindikasikan sebagai “kedok”  untuk menunda eksekusi sebagaimana diuraikan oleh  M. Yahya Harahap, SH., tersebut di atas, maka sudah jelas, bahwa  Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang terhadap eksekusi  akan berpendirian  “eksekusi dijalankan”.

 

Selain apa yang dikemukakan oleh  M.Yahya Harahap ,SH.  Ternyata,  khususnya di daerah Sumatera Utara, bahwa pihak Tereksekusi mengajukan  keberatan/.protes terhadap eksekusi dalam bentuk “opini” dengan dalil-dalil  :  “obyek eksekusi “error in obyekto”;

 

Sebenarnya  ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku telah mengkaji suatu langkah-langkah hukum dalam rangka memastikan kebenaran dari :  obyek/tanah sengketa, dalam arti  : menghindari  eksekusi terhadap obyek/tanah sengketa yang keliru ( error in obyecto”, yaitu  :

 

a. Dalam sengketa penentuan Hak Milik dikenal tindakan hukum berupa Pemeriksaan Setempat (PS)  yang dilakukan dalam tahap pemeriksaan perkara pada  persidangan pertama (Pasal  180 R.bg/153 HIR).   

 

Jika  pada persidangan pertama tidak dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS), maka setelah perkaranya diputus  dengan  putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), maka dalam praktek peradilan, dikenal tindakan hukum  “Konstatering”,. yaitu dengan pencocokan batas-batas tanah sengketa  yang tertera pada berkas  perkaranya dengan keadaan dilapangan, dan mencatat  perubahan batas-batas tanah sengketa dalam keadaan terakhir, serta mecatat subyek yang menguasai obyek sengketa dalam keadaan terakhir;

 

Dalam hal, Ketua Pengadilan Negeri berpendapat bahwa hasil Konstatering menemukan kejelasan  obyek/tanah sengketa,  maka  Ketua Pengadilan Negeri menyimpulkan untuk menjalankan putusan (eksekusi).  Sebaliknya, jika hasil Konstatering tidak menemukan obyek sengketa di lapangan maka  disimpulkan Non Eksekutabel.

 

b. Dalam sengketa  pembayaran sejumlah uang (hutang piutang dan/atau tuntutan ganti kerugian)  wajib dilakukan tindakan hukum peletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta benda milik si debitur dalam tahap persidangan.

 

      Jika ternyata, bahwa  sebelum perkara digelar harta milik si tergugat tadi telah dijual  oleh si tergugat kepada pihak ketiga, maka upaya hukum bagi pihak ketiga adalah  perlawanan (verzet) terhadap Sita.  Putusan dalam perkara  perlawanan (verzet) terhadap sita terbuka upaya hukum Banding , Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).

 

Dan apabila dalam tahap pemeriksaan perkara belum diletakkan Sita Jaminan, maka setelah perkara tersebut berkekuatan hukum yang tetap, wajib dilakukan Peletakan Sita Eksekusi terhadap harta milik Tergugat/Termohon Eksekusi untuk selanjutnya dilakukan Lelang Eksekusi.

 

Kuhusus pada sengketa penentuan hak milik, bahwa kesimpulan  Ketua Pengadilan Negeri  dalam penelitian yang bersifat “non litigasi”  yang menyimpulkan  eksekusi dijalankan,  dan/atau  non eksekutabel tidak dapat diajukan dengan upaya hukum  Banding, Kasasi dan PK.  Namun, demikian,  terbuka  jalan bagi pihak ketiga mengajukan perlawanan (derden verzet), dan khusus terhadap eksekusi yang telah dijalankan,  maka bagi pihak yang merasa dirugikan terbuka saluran hukum dengan  mengajukan gugatan perdata biasa.

 

Suatu protes yang mengklaim  bahwa obyek/tanah sengketa yang telah dikonstatering “error in obyecto” yang hanya berupa  “opini” tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.  Jika penundaan ekseksi hanya dengan “opini “ yang mendalilkan obyek sengketa yang keliru (error in obyecto)  sudah jelas mengancam tegaknya  “Asas Kepastian Hukum, Asas Kedilan, Asas Manfaat Putusan”, serta bertentangan dengan TRI AZAS PERADILAN.(cepat, sederhana, biaya ringan).  Tujuan dan manfaat dilakukan  “Pemeriksaan Setempat (PS)”  dan/atau “konstatering”  adalah justeru menghindari terjadinya kekeliruan obyek yang akan dieksekusi.

 

Oleh karena itu, untuk membuktikan dalil-dalil “error in obyecto” terhadap obyek/tanah sengketa yang  telah dilakukan pemeriksaan setempat (PS) dan/atau konstatering,  maupun terhadap obyek  yang telah dieksekusi,  adalah hanya dengan cara mengajukan gugatan perdata biasa.  Dalam hal ini, pihak tereksekusi dan/atau pihak ketiga yang mengklaim obyek/tanah sengketa  “error in obyecto”  diwajibkan untuk membuktikannya dalam bentuk perkara gugatan perdata biasa, dan bukan melalui “opini” dan pengaduan-pengaduan ke mana-mana. Pengaduan berupa  “opini”  tidak dapat diharapkan untuk menyelesaikan masalah, selain hanya “memperkeruh suasana”, dan bertentangan dengan  azas “kepastian hukum dan keadilan.  Dalam hal ini, perlu dipedomani  Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, No. 41 K/Pdt/1990.

 

 Sebagaimana yang dikatakan oleh M. Yahya Harahap, SH, yaitu : “Banyak perlawanan yang diajukan pihak tereksekusi hanya sebagai kedok untuk menunda-nunda eksekusi. Sengaja pihak tereksekusi mengajukan perlawanan sebagai peluang penundaan  dengan alasan dalil yang dicari-cari”.

 

Maka dengan demikian, sudah sangat tepat bahwa saluran hukum untuk membuktikan adanya peristiwa “error in obyecto”  terhadap obyek/tanah sengketa yang telah di “PS /Konstatering “ adalah  harus melalui gugatan dan bukan dengan cara penaburan suatu “opini”.

 

Untuk selengkapnya dapat dikutip kembali ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, No. 41 K/Pdt/1990 sebagai tersebut  di bawah ini :

 

Kaidah hukum :

 

“Aparat Peradilan yang bertindak melaksanakan tugas-tugas teknis peradilan atau kekuasaan kehakiman tidak dapat dipersalahkan..dstnya. Tindakan aparat peradilan yang melanggar kewenangan atau melampaui batas yang dibenarkan dalam hukum, dapat diajukan kepada instansi peradilan yang  lebih tinggi, dalam hal ini Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung, untuk diadakan tindakan pengawasan”.

 

 “Atas tindakan penyelenggaraan peradilan yang mengandung cacat hukum dapat diajukan gugatan perdata untuk pembatalan, dengan menarik sebagai tergugat pihak yang mendapatkan hak dari tindakan tersebut, dan bukan Hakim, Jurusita Atau Panitera yang bersangkutan”;

 

Dengan  mengajukan gugatan akan memperoleh suatu Kepastian Hukum, sedangkan bentuk  “opini” tidak akan menyelesaikan masalah selain menambah kerumitan saja bila hal itu ditanggapi dengan menunda eksekusi.

 

 

 

B. KAIDAH HUKUM BERLAKU MENGIKATNYA PUTUSAN HAKIM TERHADAP PIHAK KETIGA.

 

Selain dari pada  azas hukum sebagai mana diuraikan terdahulu, juga dikenal  Kaidah hukum tentang  “berlaku mengikatnya putusan hakim”  terhadap pihak ketiga. 

 

Sering ditemukan, bahwa seseorang pihak ketiga yang  menguasai obyek/tanah dan rumah  sengketa  yang tidak diikut sertakan  sebagai pihak  Tergugat dalam suatu  sengketa penentuan hak milik  (di  pengadilan negeri) mengajukan protes-protes/keberatan terhadap eksekusi, dengan dalil-dalil bahwa yang bersangkutan  tidak mengetahui ada perkara,  dan tidak pernah diajukan sebagai pihak Tergugat;

 

Sebagaimana diuraikan terdahulu, bahwa  perlawanan pihak ketiga (derden verzet)  terhadap  eksekusi  dikenal  dalam praktek peradilan.

 

Pada uraian dimuka, telah dijelaskan, bahwa  penundaan eksekusi berdasarkan  perlawanan pihak ketiga (derden verzet)  harus dengan dalil-dalil  bahwa  obyek/tanah dan rumah yang disengketakan  adalah  berdasarkan dalil-dalil  “hak milik”.  Namun perlu utuk dipertanyakan : “Apakah setiap  pihak ketiga yang memohon penundaan eksekusi berdasarkan dalil-dalil  “hak milik”  menyebabkan  eksekusi mutlak untuk ditunda ?

 

Sebelum  menjawab pertanyaan tersebut, dipandang perlu penyuguhan contoh kasus seperti tersebut di bawah ini :

 

Cotoh kasus No. 1 :

 

*    Si  X menggugat  si A  atas sebidang tanah yang menguasai sebidang tanah.

 

*    Dalam perkara  si X dan  si A   telah memperoleh putusan hakim yang telah berkekuatan hukum yang tetap (In kracht van gewijsde)  yang pada intinya  :

 

  • Menetapkan tanah sengketa adalah milik  Penggugat (si X ).
  • Menetapkan perbuatan Tergugat ( si A) menguasai obyek/tanah sengketa adalah perbuatan yang melawan hukum (Onrechtmatige daad);
  • Menetapkan alas hak  penggugat (X) atas tanah  sengketa  sah dan berharga;
  • Menyatakan alas hak  Tergugat (A) atas tanah sengketa  “tidak sah secara hukum dan tidak berkekuatan hukum;
  • Menghukum si  tergugat  (si A)  untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada penggugat…..dstnya.

 

*    Si  X  mengajukan permohonan Eksekusi  kepada Ketua Pengadilan negeri yang berwenang untuk itu.

 

*    Setelah  pada masa proses eksekusi,  ditemukan  si   B  ( pihak ketiga)  yang menguasai  secara fisik obyek/tanah sengketa dengan hak sewa dari si A.  Dan si C  sebagai  pihak ketiga yang mengaku telah membeli  obyek/tanah sengketa dari si  A 

 

Pada  contoh kasus tersebut di atas,  menggambarkan 2 (dua) kepentingan hukum pihak ketiga yang masing-masing  memperoleh hak dari  si Tergugat (si A), yaitu :

 

 

 

1). Disini si Penyewa (si B)  keberatan terhadap eksekusi dengan dalil-dalil  :  azas  Jual beli tidak menghapukan hak sewa (Pasal  1576  KUH. Perdata ).

 

2). Pembeli (si C), mempunyai dalil-dalil, bahwa  obyek/tanah sengketa telah dibelinya dari si A (Tergugat)  dan  keberatan terhadap eksekusi, karena  si C (pembeli) tidak  dilibatkan dalam arus perkara.

 

 

Pembahasan contoh  kasus No. 1 :

 

Tentang ad. 1) dan ad. 2)

 

Berkaitan   pada contoh kasus tersebut di atas telah nyata-nyata bahwa Undang-undang tidak mengatur suatu aturan  yang terperinci tentang kriteria-kriteria tertentu menentukan 2 (dua) sikap :  “eksekusi tetap dilaksanakan” dan/atau sikap “menunda eksekusi”.  Pada prinsipnya  perlawanan (derden verzet) tidak menunda eksekusi,  akan tetapi dalam hal ditemukan hal-hal yang bersifat eksepsionol, Ketua Pengadilan Negeri wajib untuk menunda eksekusi minimal sampai putusan perlawanan dijatuhkan di tingkat Peradilan Pertama.  “Upaya mewujudkan TRI AZAS PERADILAN  sebagaimana dimaksud oleh   Pasal 5 ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 2004, adalahi “kewajiban” bagi  Pengadilan Negeri untuk secara arif dan bijaksana mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya  “peradilan sederhana,  cepat dan biaya ringan yang  disebut dengan istilah TRI AZAS PERADILAN.

 

Perkembangan  zaman menuntut praktek hukum dari Hakim menuju penegakan hukum yang professional. Maksudnya adalah Kebebasan Hakim dalam menjalankan fungsinya yang mandiri itu, Hakim harus mewujudkan kepastian hukum dan keadilan serta azas manfaat bagi Pencari Keadilan.

 

Perwujudan kepastian hukum dan keadilan serta azas manfaat bagi pencari keadilan  tidaklah semata-mata  diberlakukan  dalam ditingkat  pemeriksaan/pengambilan putusan suatu perkara. Akan tetapi tidak kalah pentingnya dalam rangka menjalankan suatu putusan hakim (eksekusi) dalam rangka  menghadapi berbagai rintangan terhadap eksekusi.

 

Ada beberapa kaidah hukum sebagai tersebut di bawah ini :

 

1).  Putusan Mahkamah Agung tanggal 11-4-1956 No. 85 K/Sip/1956, dalam perkara : Oey Eng Tiong, lawan : Haji Moch Nurdin.

 

Masalah : Pelaksanaan Putusan terhadap  pihak ketiga.

 

Kaidah hukum  :      Suatu putusan hanya dapat dilaksanakan terhadap orang yang bukan pihak, bila orang ini dapat dipandang sebagai yang memperoleh hak (rechtverkrijgende)dari yang kalah”.

 

2). Sudikno Mertokusumo, mengangkat pendapat Supomo yang menyebut “putusan yang melumpuhkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti”,  yaitu : Putusan Mahkamah Agung, tanggal 9 Nopember 1995 (tidak menyebut nomor perkara) berpendapat : 

 

“Bahwa suatu putusan hakim tidak hanya mempunyai kekuatan terhadap  pihak yang kalah, melainkan juga terhadap seorang yang kemudian mendapat hak dari pihak yang kalah tadi”.

 

3).  Mahkamah Agung RI., berpendapat : “Perlawanan pihak ketiga terhadap Sita Conservatoir, Sita Revindikatoir dan Sita Eksekusi, hanya dapat diajukan atas dasar Hak Milik, jadi hanya dapat diajukan oleh pemilik atau orang yang merasa bahwa ia adalah pemilik barang yang disita dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dari Pengadilan Negeri yang secara nyata menyita (Pasal 195 (6) HIR, Pasal 206 (6) Rbg) Jelaslah, bahwa penyewa, pemegang hipotik atau credietverband) tidak dibenarkan untuk mengajukan perlawanan semacam ini” (Mahkamah Agung RI, “Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan”, Buku II, cetakan ke- 2, Proyek Pembinaan Tehnis Yustisial Mahkamah Agung RI, 1997, Hal. 145).

 

 

 

Untuk mempertegas tentang kedudukan pihak ketiga  dalam dua jenis sengketa, yaitu :

 

1).  Sengketa Pengosongan “Jual Beli” terhadap obyek dalam persewaan :

 

Bahwa ketentuan Pasal 1576 K.H.U.Perdata yang mengenal aturan : Jual beli tidak menghapus hak sewa, tidak berlaku secara umum, dalam arti, hanya berlaku secara khusus pada contoh kasus, yaitu : Jika  sipembeli menggugat  penjual tentang pengosongan terhadap si penyewa. Dalam kasus ini si pembeli baru dapat mengajukan pengosongan terhadap penyewa setelah hak sewa berakhir, kecuali diperjanjikan sebelumnya.

 

2).  Sengketa penentuan hak milik :

 

Bahwa  dalam sengketa penentuan hak milik. Dimana si X menggugat si A yang menyewakan kepada si B, dan menjual kepada si C tentang obyek sengketa. Jika si X dinyatakan sebagai pemilik obyek sengketa, maka si A dan/atapun orang lain yang memperoleh hak dari padanya (penyewa dan pembeli) berkewajiban untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat si X  dalam keadaan bebas dan kosong.

 

Dalam kasus ini, Perlawanan (Derden verzet) dari pihak ketiga (si B dan C) yang memperoleh hak dari si Tergugat (si A) tidak dapat untuk menunda eksekusi. Dan menjalankan putusan hakim berupa pengosongan (Eksekusi riil) tidak harus menunggu perkara perlawanan (denrden verzet) diperiksa dan diputus. Dalam kasus ini berlaku azas umum “perlawanan (derden verzet) tidak menunda eksekusi.

 

Penulis mencoba menyimpulkan kedudukan pihak ketiga yang menguasai obyek sengketa tergantung dari jenis perkaranya, yaitu :

 

a. Pada sengketa pengosongan atas jual beli terhadap obyek sengketa dalam persewaan, maka dapat diberlakukan ketentuan  Pasal 1576 KUH. Perdata, dengan  asas : “Jual beli tidak menghapus hak sewa”.

 

b. Namun dalam sengketa “penentuan  hak milik”, pihak ketiga (ic. yang memperoleh hak sewa) adalah di luar ketentuan Pasal 1576 KUH. Perdata. Di sini diterapkan  kaedah hukum yang berasal dari yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yang mengenal kaidah hukum : 

 

* “Suatu putusan hanya dapat dilaksanakan terhadap orang yang bukan pihak, bila orang ini dapat dipandang sebagai yang memperoleh hak (rechtverkrijgende)”.

 

*  “Bahwa suatu Putusan Hakim tidak hanya mempunyai kekuatan terhadap  pihak yang kalah, melainkan juga terhadap seorang yang kemudian mendapat hak dari pihak yang kalah tadi”.

Bahwa dari pengalaman Penulis sebagaiman tersebut di atas, adalah  merupakan  penerangan hukum  mengenai “Kekuatan Eksekutorial dari Putusan Hakim Terhadap Harta Benda Tidak Bergerak (obyek sengketa)  Yang Dikuasai Oleh Pihak Ketiga” dalam arti :   “Ruang lingkup  berlaku mengikatnya  putusan hakim itu menjangkau  pihak ketiga “  yang berkedudukan sebagai yang memperoleh hak dari  si Tergugat (yang dikalahkan). Menurut contoh kasus No.1 sebagai diuraikan di atas adalah sebagai gambaran  pada  :  “Peristiwa    “sewa-menyewa” dan “jual beli.”  yang dilakukan oleh  pihak yang  dikalahkan ( dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum yang tetap”).

 

Sifat  “deklaratoir “  pada  dictum putusan hakim yang  menyatakan  “alas hak  Tergugat atas tanah sengketa  tidak sah secara hukum dan tidak berkekuatan hukum  adalah mempunyai konsekwensi  tentang   “pengalihan  sesuatu barang “ oleh seseorang atau badan hukum berlandaskan  “alas hak yang tidak sah”   adalah  menjadikan tindakan pengalihan atas barang yang dimaksud secara yuridis juga menjadi  “tidak sah “ dan tidak mempunyai kekuatan hukum Hal ini dengan tegas dirumuskan pada ketentuan   Pasal 1335  dan pasal  Pasal 1337  KUH. Perdata , yaitu :   

 

 

 

*  Pasal 1335  KUH. Perdata   :    Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan;

 

*  Pasal 1337  KUH. Perdata   :    Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang2, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum;

 

 

 

Searah dengan ketentuan Pasal 1335  dan pasal  Pasal 1337  KUH. Perdata tersebut, juga dikenal kaidah hukum  dalam Yurisprudensi MARI, yaitu :

 

Putusan Mahkamah Agung tgl 6-8-1973 No. 663 K/Sip/1971.

 

Dalam perkara : Soeparman alias Slamet lawan Notodiwirjo alias Ngatman.

 

Susunan Majelis : 1. Prof R. Subekti,SH. 2. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja, SH. 3. D.H. Lumban Radja, SH.

 

Kaidah hukum :  Meskipun jual beli tanah sengketa dilakukan menurut prosedur perundang-undangan Agraria, jual beli tersebut harus dinyatakan batal karena didahului dan disertai hal-hal yang tidak wajar atau itikad-itikad yang tidak jujur.

 

Mengacu pada  pertanyaan : “Apakah setiap  pihak ketiga yang memohon penundaan eksekusi berdasarkan dalil-dalil  “Hak Milik”  menyebabkan  eksekusi mutlak untuk ditunda ?

 

Kalau pada contoh kasus  No. 1  diatas menggambarkan  “Putusan Hakim itu menjangkau  Pihak Ketiga  yang berkedudukan sebagai yang memperoleh hak dari  si Tergugat (yang dikalahkan). Maka  untuk  contoh kasus No. 2 adalah menggambarkan  kedudukan pihak ketiga sebagai pemegang Hak Milik  yang diperoleh dari pihak yang lainnya  (diluar pihak Penggugat dan Tergugat) sebagaimana tersebut di bawah ini :

 

 

 

Contoh  kasus No.  2 :

 

*    Si  A /Penggugat (pihak yang menang) melawan  si B/Tergugat  ( yang dikalahkan )    telah mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk menjalankan putusan hakim (eksekusi).

 

*    Si C (pihak ketiga)  yang menguasai obyek sengketa yang telah mengetahui rencana eksekusi yang  akan dijalankan terhadap obyek/tanah sengketa yang dikuasainya secara fisik mengajukan gugatan perlawanan (derden verzet) dan  permohonan penundaan eksekusi dengan dalil-dalil  “hak milik”  ( bukan dari  para pihak yang berperkara).

 

 

 

Ketentuan Hukum Acara  Perdata dalam Pembahasan  contoh kasus  No. 2 :

 

 

 

Ketentuan Undang-undang :

 

 

 

Ketentuan Pasal 228 R.Bg/208 H.I.R  ayat (1)  : Ketentuan pada ketiga pasal diatas (maksudnya pasal 225 Rbg/207 HIR,  pasal 226 Gbg/207 ayat 2 HIR,  pasal227 Rbg/207 ayat 3 HIR)  berlaku juga jika Pihak Ketiga yang melawan menjalankan putusan itu menyatakan bahwa barang yang disita itu adalah Hak Miliknya.

 

Doktrin :

 

 

 

            Penjabaran terdahulu, M. Yahya Harahap, SH, menyatakan : “Terhadap eksekusi yang hendak dijalankan, seorang pihak ketiga yang semula tidak terlibat dalam perkara yang hendak dieksekusi mengajukan perlawanan. Pihak ketiga tersebut mengajukan gugat perlawanan yang ditujukan kepada eksekusi  :

 

  • Dengan menarik pemohon eksekusi dan tereksekusi sebagai pihak terlawan, dan
  • Dalil gugat perlawanan berdasar hak milik;

 

 

 

 

 

Pembahasan :

 

 

 

Dalil-dalil gugat perlawanan berdasar “hak milik” adalah suatu  alasan yang relevan untuk menunda eksekusi  dalam arti : Kepada  pelawan diberikan waktu untuk membuktikan  perlawanannya bahwa bukti hak milik yang dimilikinya  lebih “kuat” dari pada  bukti  si  Penggugat yang telah dimenangkan  dalam putusan hakim yang akan dijalankan (eksekusi). 

 

Oleh karena itu, menghindari  keadaan yang lebih merumitkan dikemudian hari,  ketentuan hukum dan perundang-undangan  menentukan standar (patokan) untuk mensyaratkan dalil gugat perlawanan pihak ketiga (derden verzet) berdasar hak milik.

 

Dalam Hal perlawanan terhadap eksekusi dengan alas hak milik  tidak mutlak untuk menunda eksekusi.”  Namun penerapannya juga secara kasuistis., sehingga dapat disimpulkan bahwa :

 

(1).    Yang dapat dipertimbangkan untuk menunda eksekusi, adalah  perlawanan (derden verzet) dari pihak ketiga yang memiliki alas hak milik yang diperoleh bukan dari si tergugat. Pula secara kasat mata  alas hak milik yang dimaksud harus dapat dinilai mempunyai  “kebenaran formal”.

 

 

(2).   Ditemukannya data pendukung yang menunjukkan alas hak pihak ketiga yang secara kasat mata yang dapat dilihat bahwa pembuatannya dengan “itikad tidak baik”, maka tidak dapat dipertimbangkan sebagai alasan untuk menunda eksekusi.

 

 

Para Ketua Pengadilan Negeri yang secara jabatan  bertanggung jawab terhadap pelaksanaan putusan hakim (eksekusi), mereka harus yang Koprehensif, mereka wajib  mempedomani ketentuan Pasal 5 ayat (2)  Undang-undang No. 4 Tahun 2004, tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman  yang berisikan TRI AZAS PERADILAN ( Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan) dalam arti :  Sosok seorang Ketua Pengadilan Negeri  tidak tinggal diam dan tidak bersikap kaku terhadap keadaan. Mereka harus peka terhadap keadaan serta  berkemampuan mengikuti perkembangan hukum dan zaman.  Sebagai sosok seorang Ketua Pengadilan Negeri wajib bertindak arif dan bijaksana  mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya  “peradilan sederhana,  cepat dan biaya ringan yang  disebut dengan istilah TRI AZAS PERADILAN. dengan cara  menggunakan kewenangan yang ada  padanya secara maksimal.

 

Bukan tidak memungkinkan, bahwa  Ketua Pengadilan Negeri  yang kelihatan berperilaku sikap “hati-hati” dan “terlampau lamban”  dalam  pelayanan hukum yang bersifat non litigasi. (i.c. eksekusi). 

 

Sikap hati-hati itu sangat diperlukan, akan tetapi tidak perlu membuang-buang waktu. Untuk mempelajari satu berkas perkara saja,  jangan sampai memakan waktu yang cukup lama.  Jika “secara formal”   suatu putusan  sudah layak untuk dijalankan, dan  kalau ada permohonan untuk itu, maka Ketua Pengadilan Negeri sudah harus memerintahkan  Panitera dan atau Jurusita yang berwenang untuk itu mempersiapkan proses  “pra eksekusi”.  Pada umumnnya  melalui  tindakan pra eksekusi  akan kelihatan  ada tidaknya “gejolak social”  baik dari “pihak tereksekusi”  maupun dari “pihak ketiga”, dalam arti : Jika si tereksekusi telah ditegur/aanmaning  yang  pada intinya  memperingatkan si tereksekusi mematuhi putusan secara suka rela  dalam tenggang waktu menurut Undang-undang (8 hari), maka akan kelihatan suatu reaksi  tentang dipatuhi dan/atau tidak dipatuhi putusan  Hakim yang akan dijalankan (eksekusi) tersebut.

 

Keadaan yang mungkin terjadi setelah  Peneguran/Aanmaning  maupun  tindakan Konstatering, yaitu :

 

1).  Kedua belah pihak menuju Negosiasi Damai;

 

2).  Pihak tereksekusi bersifat pasif;

 

3). Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan Perintah Eksekusi setelah melalui tenggang waktu masa Peneguran/Aanmaning;

 

3). Pihak tereksekusi dan/atau pihak ketiga mengajukan  protes dan/atau  perlawanan dengan dalil-dalil  yang menyudutkan Putusan Hakim yang akan dijalankan (eksekusi) dan memohon penundaan eksekusi.

 

Sejak adanya protes dari pihak tereksekusi dan/atau pihak ketiga, maka berdasarkan dalil-dalil protes itulah  Ketua Pengadilan Negeri  bersikap hati-hati dalam menentukan sikap : menunda dan/.atau menjalankan putusan (eksekusi), dan bukan untuk memperlama-lama proses Peneguran/Aanmaning.

 

Kalau hanya untuk menanda tangani Penetapan untuk persiapan “Peneguran/aanmaning” saja, harus memakan waktu yang cukup lama, yaitu “berminggu-minggu,  dan/atau ber bulan-bulan”,  adalah sudah mengancam “Kepastian Hukum Dan Keadilan”, dan bertentangan dengan misi  “TRI AZAS PERDILAN”.  Dalam konteks ini, mengggambarkan  Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan sebagai sosok  yang tidak berpihak pada  “misi”  penegakan hukum yang baik  yang dianggap sebagai  penghambat misi TRI AZAS PERADILAN  itu sendiri.  Seyogianya, janganlah  pihak Lembaga Peradilan itu sendiri yang menciptakan  terjadinya kegagalan  misi “TRI AZAS PERADILAN” ibarat “ular cari pemukul” yaitu mencari Kesulitan  diri sendiri . 

 

            Kecenderungan  suatu kelomplok  dan/atau individu memanipulasi keadaan,  kecerdasan untuk memanfaatkan  “celah-celah  ketidak sempurnaan hukum” dan perundang-undangan dengan memperalat  celah-celah hukum itu  untuk kepentingan  dan keuntungan pribadi  adalah merupakan suatu  “cobaan”  dalam rangka  “penegakan hukum yang benar” bagi seorang Ketua Pengadilan Negeri.  Dalam konteks ini, Siapkah Ketua Pengadilan Negeri  “secara obyektif” dalam menentukan sikap ?. 

 

 

Selain yang dikemukakan tersebut di atas,  masih banyak  pelbagai hal yang  dapat untuk dipedomani dalam rangka menyikapi  “permohonan  penundaan eksekusi” yang secara lengkap tidak memungkinkan di paparkan dalam makalah ini. Namun yang perlu untuk digaris bawahi  adalah : 

 

1. Setiap Ketua Pengadilan Negeri  sudah  harus dianggap mengetahui  dan mampu menemukan hal-hal yang bersifat  “eksepsional” sebagai landasan menunda eksekusi.

 

 

2.   Sangat diharapkan sosok seorang  Ketua Pengadilan Negeri yang  “bersinegi” dalam penelitian yang bersifat  non litigasi, agar dengan cara itu,  ketua Pengadilan Negeri yang menentukan sikap dalam  2 (dua) hal :  “menjalankan putusan (eksekusi)”  atau  “menunda eksekusi”  yang dapat dipertanggungjawabkan secara Yuridis, Sosiologis Dan Psikologis, dalam arti  :  Jangan sampai terjadi penentuan sikap yang semborono, yaitu :

 

 

a).  Seharusnya menunda eksekusi, akan tetapi eksekusi dijalankan;

 

b), Seharusnya menjalankan Putusan Hakim (Eksekusi),  akan tetapi justeru menunda eksekusi.

 

 

 

Tindakan  Ketua Pengadilan Negeri seperti  pada butir a) dan b) tersebut di atas adalah “tidak profesional” dan merupakan tindakan yang “konyol”.  Ketua Pengadilan Negeri  yang bersikap kaku, arogan, menganggap lebih pintar dan bawahan semua bodoh, menumpuk perkara di atas meja kerjanya,, memperlama proses penanganan/pendistribusian perkara dengan dalih mempelajari berkas,  adalah pertanda menunjukkan sebagai sosok yang bukan sebagai pelayan, akan tetapi yang harus dilayani.

 

Menteri Kehakiman RI (Ismail Saleh, SH) pada masa periode kepemimpinan Beliau, sering melakukan  Inpeksi Mendadak (SIDAK), di meja kerja para pimpinan (Ketua PN) sering dijumpai penumpukkan berkas perkara..  Kemudian Beliau menginstruksikan penerapan “Klin Desk.  Beliau  dengan cepat mempromosikan para pimpinan (Ketua PN)  yang menumpukkan  “Buku-buku Ilmiah “ di  meja kerja.

 

Pengalaman penulis yang pernah memegang jabatan sebagai  “Jurusita”, para Ketua Pengadilan Negeri mantan atasan dari  penulis  (penganut paham Ismail Saleh, SH), selalu memegang prinsip menciptakan “keringanan dan/atau  kemudahan”  bagi  pencari keadilan.  Sangat dipantangkan  memikirkan kepentingan pribadi sehingga mengorbankan “kebenaran” .  Karena eksekusi adalah Hutang Moral Lembaga Peradilan Bagi Pencari Keadilan yang telah lama menunggu  “kebenaran” melalui  proses hukum (banding, Kasaisi  PK), dan eksekusi adalah langkah yang terakhir agar pencari keadilan dapat menikmati kebenarannya. Beliau-beliau selalu berpesan : “Utamakanlah hukumnya, dan pelajari argumentasi hukumnya” dalam rangka  penyelesaian berbagai hambatan terhadap eksekusi”. Jangan karena  “kepentingan Saudara, kepentingan kita”,  menjadi beban  yang “berat” bagi pencari keadilan. Wujudkan  “TRI AZAS PERADILAN (cepat, sederhana, biaya ringan)”;

 

 

 

IV.    DOKTRIN  DAPAT DIUJI KEBENARANNYA BERDASARKAN FILSAFAT PRAGMATISME  DAN  TRI AZAS PERADILAN.

 

 

Pendapat ahli hukum (Pakar Hukum)  tidak selalu dapat dipedomani, jika didalamnya terdapat hal-hal yang kontraversi dengan  azas-azas hukum.   Doktrin (pendapat ahli hukum) pada umumnya dipergunakan dalam “penyelesaian” suatu masalah, karena aturan-aturan dalam kasus tertentu tidak di atatur oleh undang-undang. Suatu doktrin itu  digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah, dan bukan untuk   “menambah masalah”  ibarat “ular cari pemukul”.  Oleh karena itu,  suatu pendapat ahli hukum (doktrin)  dapat diuji kebenarannya berdasarkan “Filsafat Pragmatisme” dan   “TRI AZAS PERADILAN”

 

Doktrin  dapat diartikan  pendirian segolongan ahli ilmu pengetahuan, keagamaan, ketatanegaraan.  Pendapat dan atau pendirian segolongan ahli ilmu pengetahuan dapat dijadikan sebagai  “sumber hukum” dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum.  Kedudukan “doktrin”  dikenal  sebagai salah salah satu  “sumber hukum”.  Penerapan suatu  doktrin  didalam penyelesaian suatu  perkara tidak boleh bertentangan dengan  TRI AZAS PERADILAN.

 

Istilah “Prakmatisme” dan “pragmatis”  menurut Kamus Besar Indonesia Edisi Ketiga, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustakan, Jakaarta, 2005, memberikan pengertian, yaitu :

 

Pragmatisme mempunyai arti :

 

 

1.Kepercayaan bahwa kebenaran atau nilai suatu ajaran (paham, doktrin, gagasan, pernyataan, ucapan dsb), bergantung pada penerapannya bagi kepentingan manusia,

 

 

2.Paham yang menyatakan bahwa segala sesuatu tidak tetap,melainkan tumbuh dan berubah terus.

 

 

3.Pandangan yang memberi penjelasan yang berguna tentang suatu permasalahan dengan melihat sebab akibat berdasarkan kenyataan untuk tujuan praktis.

 

Prakmatis  mempunyai arti :

 

1. Bersifat praktis dan berguna bagi umum, bersifat mengutamakan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) mengenai atau bersangkutan dengan nilai-nilai praktis;

 

 

2.   Mengenai atau bersangkutan dengan pragmatisme.

 

 

 

M. Yahya Harahap, SH. Dalam buku  “Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata”, Penerbit PT. Gramedia, Jakarta, 1988, memberikan suatu pendapat :

 

“Supaya putusan berdaya eksekusi terhadap orang lain yang sedang menguasai barang terperkara, amar putusan harus berbunyi “Menghukum tergugat “serta setiap orang yang mendapat hak dari tergugat” untuk mengosongkan dan menyerahkan barang terperkara kepada penggugat.

 

 

Beliau berpendirian, bahwa kalimat   “serta setiap orang yang mendapat hak dari Tergugat”, adalah satu syarat agar putusan berlaku mengikat menjangkau  pihak ketiga yang memperoleh hak dari si tergugat. 

 

 

Pendapat pakar hukum ini, sangat menarik perhatian. Makna kalimat : “serta setiap orang yang mendapat hak dari tergugat”  menurut Beliau merupakan suatu syarat agar putusan berlaku mengikat terhadap pihak ketiga yang meperoleh hak dari si Tergugat,  dalam arti : “jika kalimat tersebut tidak tercantum pada amar putusan,  berakibat putusan tidak berlaku mengikat terhadap pihak ketiga yang memperoleh hak dari si tergugat”.

 

Perlu untuk menjadi perhatian, jika  pendapat tersebut dibakukan menjadi praktek peradilan,  akan  mempunyai  “dampak”   yang mengarahkan  pada pergeseran yang meninggalkan nilai dari prisip TRI AZAS PERADILAN.  Misalnya,  jika amar putusan hanya menghukum “si tergugat” tanpa diikuti kalimat “serta setiap orang yang mendapat hak dari tergugat”, berarti  putusan tidak mengikat  pihak ketiga tadi. Resikonya  si pihak ketiga itu , harus  terlebih dahulu digugat secara tersendiri, agar putusan berlaku mengikat terhadapnya.  Tentu keadaan menghadapkan pencari keadilan itu menghadapi “birokarisi hukum”.

 

Kalau demikian halnya, apakah  paham ini harus dipertahankan dalam praktek peradilan ?  Sementara ada prinsip yang diatur dalam undang-undang, yaitu “ Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”.  yang dikenal dengan TRI AZAS PERADILAN (Pasal 5 ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman).

 

 

Prinsip “pragmatisme”  yang digabungkan dengan prisip “TRI AZAS PERADILAN”,  sangat relevan untuk dipedomani dalam penegakan hukum.  Sudikno Mertokusumo  selalu mengingatkan pra penegak hukum untuk memperhatikan keseimbangan : 1. Kepastian hukum, 2. Kedilan dan 3.  Kemanfaatan.

 

Hukum Acara Perdata Indanesia yang berlaku memberikan kesempatan kepada pihak ketiga yang mengajukan  gugat  perlawanan (derden verzet)  dengan dalil “hak milik”, adalah dimaksudkan  untuk memberi kesempatan kepada pihak ketiga yang dimaksud membuktikan kebenaran dalil “hak miliknya” di persidangan, dalam arti :  Jika  alas hak milik pihak ketiga itu “lebih unggul” dari pada  alas hak yang dimenangkan dalam suatu putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap (In kracht van gewijsde), tentu  putusan yang terdahulu itu dibatalkan dan tidak berkekuatan hukum,  sehingga  eksekusi harus dihentikan (non eksekutabel).

 

Apalagi pihak ketiga yang memperoleh hak dari si yang kalah (tergugat), sudah jelas bahwa alas hak miliknya tersebut  otomatis  “tidak mempunyai kekuatan hukum (vide Pasal  Pasal 1335  dan pasal  Pasal 1337  KUH. Perdata)” ,  sehingga tidak memerlukan pembuktian di muka Hakim. 

 

Oleh sebab itu,  nilai yang terkandung dari filsafat  “PRAGMATISME”  dan  “TRI AZAS PERADILAN”  serta pendapat Sudikno Mertokusumo  tersebut,  adalah sangat “relevan”  untuk diterapkan terhadap pihak ketiga  yang memperoleh hak dari si yang kalah (tergugat), dengan konsekwensi hukum :  Jika  si tergugat telah dihukum untuk menyerahkan sesuatu barang dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (In kracht van gewijsde), maka terhadap pihak ketiga yang menguasai barang tersebut yang memperoleh hak dari si tergugat (yang dikalahkan) adalah mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang yang dimaksud kepada si Penggugat (yang menang), sekalipun dalam amar putusan  tentang  penghukuman si Tergugat  tidak disertai dengan kalimat “serta  setiap orang yang mendapat hak dari Tergugat”.   Hal ini didukung oleh  argumentasi hukum lainnya, yaitu :   “Hal-hal yang telah dinyatakan dalam hukum  tidak perlu dinyatakan dalam  amar putusan”.

 

Lebih jelasnya,  dapat  digunakan  sebuah “analogi hukum”, dengan contoh sebagai tersebut di bawah ini :

 

Contoh :

 

Bahwa pada amar putusan  dirumuskan antara lain : 

 

“Menghukum si Tergugat untuk menyerahkan tanah kepada si Penggugat dalam keadaan bebas dan kosong…dstnya”.

 

 

 

Pada contoh di atas, bahwa yang dihukum untuk melakukan “suatu penyerahan barang” itu  adalah si Tergugat.   Tidak ada tambahan kalimat  :  “Jika si Tergugat tidak menyerahkan barang tersesebut, maka eksekusi dilakukan oleh Panitera/Jurusita dibawah perintah Ketua Pengadilan Negeri”.   Pertanyaan :  “Kenapa  pihak Pengadilan yang melakukan eksekusi, sementara tidak dirumuskan pada amar putusan.  Apakah tindakan Pengadilan itu tidak bertentangan dengan amar  putusan ?”.   Tentu jawabnya adalah :   “Hal-hal yang telah dinyatakan dalam hukum  tidak perlu dinyatakan dalam  amar Putusan”.

 

Demikianlah halnya,  bahwa “dalam hukum”  telah dinyatakan bahwa “Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum yang tetap (In kracht van gewijsde) berlaku mengikat terhadap pihak ketiga yang memperoleh hak dari si Tergugat”.  Hal ini tidak dapat ditawar-tawar.  Dan untuk merealisasikanya diperlukan “filsafat Pragmatisme” untuk mendukung terwujudnya  TRI AZAS PERADILAN.  Kenapa justeru  menciptakan “dalil-dalil” lain  yang  harus menempuh suatu proses berperkara  yang  “berliku-liku “?. 

 

 

Untuk itu dapat disimpulkan : Terhadap  pihak ketiga yang memperoleh hak dari si Tergugat (yang dikalahkan) diterapkan : Prinsip “Pragmatisme” dan  “Tri Azas Peradilan”, dalam arti :  Bahwa  Putusan Hakim  berlaku mengikat terhadap pihak ketiga yang memperoleh hak dari si Tergugat (yang kalah)  sekalipun tidak dinyatakan dalam amar putusan, dengan asalan  yuridis:  “Hal hal yang sudah dinyatakan dalam hukum, tidak perlu dinyatakan dalam amar putusan”.

 

 

V.   PENUTUP

 

A.   KESIMPULAN

 

  1. Bahwa Putuan Hakim yang telah berkekuatan hukum yang tetap (In kracht van gewijsde) yang harus dijalankan (eksekusi), wajib untuk dihormati oleh seluruh warga Negara, Lembaga-Lembaga  Negara  tanpa kecuali ;
  2. Bahwa  saluran hukum yang  benar bagi pihak yang merasa  dirugikan sebagai akibat hukum suatu eksekusi adalah “ Gugatan Perdata Biasa”.
  3. Bahwa protes keberatan pihak ketiga terhadap eksekusi yang belum terlaksana adalah dengan Gugatan Perlawanan (derden verzet) dan bukan dengan “opini”.
  4. Bahwa  perlawanan pihak ketiga (derden verzet) terhadap eksekusi  adalah berdasarkan dalil gugat dasar “hak milik”.
  5. Bahwa  dalil gugat  dasar “hak milik”, tidak otomatis menunda  eksekusi, karena penerapannya dilakukan secara  “KASUISTIS”, dan wajib memperhatikan TRI AZAS PERADILAN ( sederhana cepat, dan biaya ringan).
  6. Bahwa perlawanan pihak tereksekusi terhadap suatu eksekusi adalah :

 

·   Putusan yang dieksekusi “telah dipenuhi seluruhnya” atau

 

·   Grose Akta (Pengakuan Hutang, Hipotik) telah dilunasi seluruhnya”.

 

  1. Bahwa  terhadap dalil pihak tereksekusi yang menyatakan ‘error in obyecto” terhadap obyek/tanah sengketa yang sudah di PS/Konstatering atau yang sudah dieksekusi harus melalui gugatan perdata  biasa, guna membuktikan terjadinya  ‘error in obyecto” (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, No. 41 K/Pdt/1990).
  2. Terhadap  pihak ketiga yang memperoleh hak dari si tergugat (yang dikalahkan) diterapkan : Prinsip “Pragmatisme” dan  “Tri Azas Peradilan”, dalam arti :  Bahwa  putuan hakim  berlaku mengikat terhadap pihak ketiga yang memperoleh hak dari si Tergugat (yang kalah)  sekalipun tidak dinyatakan dalam amar putusan, dengan asalan  yuridis:  “Hal hal yang sudah dinyatakan dalam hukum, tidak perlu dinyatakan dalam amar putusan”.

 

 

 

B.   S  A  R  A  N.

 

 

 

1.Bahwa mengingat  “eksekusi”  adalah  upaya terakhir  dalam rangka merealisir Putusan  yang telah berkekuatan hukum yang tetap (In kracht van gewijsde) membawa manfaat bagi  pencari keadilan, maka seyogianya  setiap Ketua Pengadilan Negeri menerapkan  standar pelayan  yang  cepat sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) guna melakukan tindakan  “Peneguran/Aanmaning” terhadap  Termohon Eksekusi.  Tindakan “Peneguran/Aanmaning” sangat menentukan, yaitu : disamping  suatu persyaratan hukum yang mengikat, juga sangat memungkinkan  pada suatu keadaan :

 

  1. Kedua belah pihak menuju negosiasi damai;
  2. Pihak tereksekusi bersifat pasif;
  3. Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan perintah eksekusi setelah melalui tenggang waktu masa peneguran/aanmaning;
  4. Pihak Tereksekusi dan/atau pihak ketiga mengajukan  protes dan/atau  perlawanan dengan dalil-dalil  yang menyudutkan Putusan Hakim yang akan dijalankan (eksekusi) dan memohon penundaan eksekusi.

 

2.Sangat diharapkan  kecermatan dan kehati-hatian  Ketua Pengadilan Negeri untuk medalami permasalahan yang dihadapinya, dan melakukan penelitian yang bersifat non litigasi, guna menemukan alasan yang obyektif menentukan sikap : menunda eksekusi dan/tau menjalankan putusan (eksekusi). Hendaknya tidak terjadi suatu keadaan seperti :

 

  1. Seharusnya menunda eksekusi, akan tetapi eksekusi dijalankan;
  2. Seharusnya menjalankan putusan hakim (eksekusi),  akan tetapi justeru menunda eksekusi.

 

3.Sangat diharapkan para Praktisi Hukum (advokad/pengacara) dari pihak si Tereksekusi dan/atau pihak ketiga, untuk  menjungjung tinggi  aturan main berupa  “Hukum Acara Perdata Indonesia yang berlaku”, dan menghindari “opini-opini”  yang dapat “mendiskreditkan”  lembaga peradilan.  Suatu “Opini” tidak akan menghasilkan “Kepastian Hukum, Keadilan Dan Manfaat”, dalam arti : Tidak menyelesaikan masalah. Akan tetapi  saluran hukum yang tepat  adalah yang dapat menunjukkan “KEBENARAN”. (Dapat dipedomani  Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, No. 41 K/Pdt/1990). 

 

4.Hendaknya pihak Mahkamah Agung RI, dalam menyikapi  “OPINI” dan/atau “PEMELINTIRAN”  atas sesuatu keadaan yang dimajukan kepadanya  oleh pihak Tereksekusi dan/atau  pihak ketiga yang bertujuan  menghentikan eksekusi,  maka setelah mendengar laporan Ketua Pengadilan Tinggi sebagai Kawal depan MARI, dan/atau mendengar sendiri  Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan dengan “argument hukum” yang dapat diterima secara Yuridis maupun dengan penilaian penalaran  “akal sehat”, maka sudah seyogianya pihak Mahkamah Agung RI,  untuk mempersilahkan  PENGADU mengajukan Gugatan  Perdata Biasa  berdasarkan ketentuan  “Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, No. 41 K/Pdt/1990”,  dan berrpendapat  eksekusi tetap dijalankan.

 

Demikian tulisan singkat ini kami paparkan semoga bermanfaat bagi kita semua dan apabila ada kesalahan dan pemahaman yang berbeda dari Para Pembaca mohon dimaklumi dan menjadi masukan kepada Penulis dengan tanpa merasa menggurui Para Pembaca semua yang sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

oleh : H. Ahmad Drajad, SH. MH (Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Tipikor Medan)

 

 

 

A. Hukuman Pidana Pokok Berupa Denda Yang Tidak Maksimal

 

Pertanyaan mendasar adalah sejauh mana efektivitas ketentuan mengenai ancaman pidana terhadap korporasi dalam praktik? Pertanyaan ini menjadi penting karena mengingat kejahatan korupsi yang dilakukan korporasi dewasa ini begitu merajalela dan sistematis sehingga mengakibatkan kerugian negara yang begitu besar baik dalam bidang bisnis perdagangan, perbankan, pertanian,  sumber daya alam dan pengadaan barang dan jasa.

 

Pertanggungjawaban pidana yang dianut dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bersifat kumulatif-alternatif, dengan adanya kalimat “korporasi dan/atau pengurus” dalam rumusan pasal 20 ayat (1), maka untuk menuntut dan menjatuhkan pidana dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi dapat dilakukan terhadap “korporasi dan pengurus” atau terhadap “korporasi” saja atau “pengurus” saja.

 

Dalam hal tindak pidana korupsi dirumuskan sebagai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka tuntutan pidana dan penjatuhan pidana yang dilakukan terhadap korporasi dan pengurus atau korporasi saja, maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) jo Pasal 20 ayat (4) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, korporasi diwakili oleh Pengurus Korporasi dan pengurus korporasi yang mewakili korporasi dapat diwakili oleh orang lain. Namun berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi terhadap pengurus korporasi yang mewakili korporasi dan mewakilkannya lagi kepada orang lain, ditentukan bahwa hakim dapat memerintahkan agar pengurus korporasi tersebut menghadap sendiri pada pemeriksaan disidang pengadilan dan dapat pula hakim memerintahkan agar pengurus yang dimaksud dibawa ke sidang pengadilan. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (6) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, ditentukan bahwa dalam penuntutan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana, maka panggilan untuk menghadap dan menyerahkan surat panggilan tersebut disampaikan :

 

a) ditempat tinggal pengurus;

 

b) ditempat pengurus berkantor.

 

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa pemidanaan terhadap korporasi terdiri dari pidana pokok berupa pidana denda yang diperberat 1/3 dari ancaman pidana maksimal dengan pidana tambahan sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (7) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan c Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

 

Pengertian pengurus korporasi dalam Penjelasan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan pengurus bukan hanya terbatas kepada mereka yang menjadi organ korporasi yang menjalankan kepengurusan sebagaimana yang ditentukan dalam anggaran dasar (pengurus dalam arti formal yuridis), tetapi termasuk juga siapa saja yang dalam kenyataannya atau secara faktual menentukan kebijakan korporasi termasuk pengurus yang sekalipun secara formal yuridis tidak memiliki kewenangan untuk melakukan kepengurusan, tetapi dalam kenyataannya menjalankan kepengurusan. Namun dalam hal untuk bertindak mewakili korporasi sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana korupsi dalam penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, maka pengurus korporasi harus dibekali surat tugas atau surat perintah dan bukan surat kuasa karena didalam hukum acara pidana tidak dikenal adanya terdakwa yang memberikan kuasa kepada orang lain untuk hadir dipemeriksaan sidang pengadilan.

 

Bahwa dalam setiap AD/ART dari suatu korporasi, pada umumnya telah diatur dan ditentukan pengurus korporasi tertentu yang ditunjuk untuk bertindak mewakili korporasi baik di dalam pengadilan maupun diluar pengadilan, akan tetapi sehubungan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (6) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yang menentukan bahwa surat panggilan disampaikan di tempat tinggal “pengurus” atau di tempat “pengurus” berkantor, maka pengurus dalam Pasal 20 ayat (6) menurut Wiyono (2008) adalah :

 

“pengurus yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam menjalankan kepengurusan korporasi sesuai dengan anggaran dasar dari korporasi, misalnya Direktur Utama dari suatu perseroan terbatas. Bahwa kemudian direktur utama menunujuk salah satu dari pengurus untuk mewakili korporasi, penunjukan tersebut merupakan salah satu pengurus untuk mewakili korporasi, penunjukan tersebut merupakan urusan intern dari korporasi sesuai dengan ketentuan yang terdapat didalam anggaran dasar dari korporasi yang bersangkutan”.

 

Persoalan teknis yuridis lain yang mengemuka adalah bagaimana Penyidik

 

merumuskan identitas tersangka dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka dan dalam berkas perkara demikian halnya dengan penuntut umum dalam merumuskan identitas terdakwa dalam srat dakwaan.

 

Secara normatif dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP, telah ditentukan syarat formil surat dakwaan yang disusun penuntut umum yaitu berisi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. Bahwa ketentuan mengenai korporasi sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana korupsi selain yang ditentukan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, selama ini belum ditemukan ketentuan hukum acara pidana yang mengatur kedudukan korporasi sebagai tersangka atau terdakwa baik dalam tahap penyidikan menyangkut pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka maupun dalam tahap penuntutan menyangkut  identitas terdakwa, mengingat Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP hanya mengakomodir identitas orang sebagai subjek hukum dalam tindak pidana.

 

Sedangkan syarat formil yang mengharuskan Surat Dakwaan memuat uraian lengkap identitas terdakwa sebagaimana tersebut di atas, tentunya mengacu pada identitas orang perorangan yang merupakan manusia alamiah (naturlijk persoon) sebagai subjek hukum pidana sementara ketentuan mengenai syarat formil identitas dalam Surat Dakwaan bagi korporasi sebagai subjek hukum pidana yang menjadi terdakwa tidak ditentukan dalam KUHAP sebagai lex generalis demikian halnya dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi sebagai lex specialis. Kekeliruan dalam merumuskan identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan mengakibatkan surat dakwaan dapat dibatalkan oleh Hakim.

 

Sehubungan dengan hal tersebut, Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Surat Jaksa Agung RI Nomor : B-036/A/Ft./06/2009, Perihal : Korporasi sebagai tersangka/terdakwa dalam tindak pidana korupsi, tanggal 29 Juli 2009 yang menegaskan penuntutan korporasi sebagai tersangka atau terdakwa, apabila pertanggungjawaban pidana dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut melekat secara kumulatif baik terhadap pengurus korporasi sebagai subjek hukum orang perorangan dan korporasi sebagai subjek hukum korporasi, maka berkas perkara dan surat dakwaan terhadap korporasi dilakukan dan diajukan secara terpisah dengan berkas perkara dan surat dakwaan bagi pengurus korporasi. Sementara keberadaan BAP tersangka dengan tersangka korporasi digariskan tidak bersifat mutlak.

 

Selanjutnya terhadap perbuatan pidana yang menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dan mempunyai pertanggungjawaban pidana dan untuk itu dapat dituntut dan dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (7) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pidana pokok yang dapat dijatuhkan berupa pidana denda dengan ketentuan maksimum ancaman pidana dendanya ditambah 1/3 (satu per tiga) dan dapat dikenakan pidana tambahan berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu berupa :

 

a)  perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

 

b)  pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

 

c)  penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;

 

d)   pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

 

Dengan demikian pemidanaan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana korupsi adalah pidana pokok berupa pidana denda yang diperberat dengan menambah 1/3 (satu per tiga) dari ancaman maksimum pidana denda dan pidana tambahan sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

 

Permasalahan yang timbul adalah bagaimana apabila terpidana korporasi tidak mau membayar pidana pokok berupa denda atas putusan hakim ?.

 

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 hanya mengatur pidana pokok terhadap pelaku koporasi berupa pidana denda dan tidak ada pengaturan lebih lanjut dalam undang-undang tersebut apabila terpidana korporasi tidak mau membayar denda.

 

Beda halnya dengan rumusan pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang juga mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dan ancaman pidana pokoknya juga berupa pidana denda, namun dalam undang-undang tentang pencucian uang tersebut mengatur lebih lanjut apabila denda tidak dibayar oleh terpidana korporasi, sehingga lebih jelas pengaturan sanksi pidananya. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010, yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

 

Pasal 6:

 

(1) Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.

 

(2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila Tindak Pidana Pencucian Uang:

 

a.    dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi

 

b.    dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi

 

c.    dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah

 

d.   dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

 

Pasal 7:

 

(1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

 

(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

 

a.    pengumuman putusan hakim

 

b.    pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi

 

c.    pencabutan izin usaha

 

d.   pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi

 

e.    perampasan aset Korporasi untuk negara

 

f.     pengambilalihan Korporasi oleh negara.

 

Pasal 8:

 

Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

 

Pasal 9:

 

(1) Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan harta kekayaan milik korporasi atau personil pengendali korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.

 

(2) Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

 

 

 

Dari bunyi Pasal 8 dan 9 tersebut, undang-undang pencucian telah mengatur secara tegas tentang alternatif pidana denda apabila denda tidak dibayar sehingga mempermudah bagi aparat penegak hukum terutama jaksa penuntut Umum dalam melakukan penuntutan dan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku korporasi.

 

Namun lain halnya dengan  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tidak ada diatur alternatif pidana denda apabila denda tidak dibayar, sehingga penulis melihat persoalan ini merupakan suatu kendala dari semangat pemberantasan korupsi karena undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak mengatur secara kompilt dan tegas. Memang walaupun tidak diatur dalam undang-undang tipkor tersebut, dapat diterapkan Pasal 30 KUHP dengan dasar ketentuan Pasal 103 KUHP yaitu jika undang-undang hukum pidana khusus tidak mengatur, ketentuan KUHP lah  yang dipakai.

 

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung Djoko  Sarwoko berpendapat bahwa apabila pidana denda tidak dibayar oleh koporasi maka dapat diterapkan Pasal 30 KUHP yaitu1 :   

 

Ayat  (2) :  jika denda tidak dibayar lalu diganti dengan kurungan.

 

Ayat (3) :  lamanya kurungan pengganti paling sedikit adalah satu hari dan paling lama enam bulan.

 

Ayat (5) : jika ada pemberatan  denda, disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan pasal 52 dan 52 a. maka kurungan pengganti paling lama dapat menjadi delapan bulan.

 

Ayat (6) :   kurungan pengganti sekali kali tidak boleh lebih dari delapan  bulan.

 

Walaupun pidana pokok berupa denda tidak dibayar dapat dikenakan hukuman penggganti berupa pidana kurungan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, namun penerapan pidana kurungan tersebut tidak dapat diterapkan kepada korporasi. Kalaupun hukuman pengganti tersebut dibebankan kepada pengurus, maka akan timbul permasalahan yaitu siapa dari pengurus korporasi yang harus menjalankan pidana kurungan tersebut ? sebab permasalahan tersebut tidak diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Hal ini tentunya menjadi kendala bagi jaksa dalam melakukan eksekusi putusan pengadilan. 

 

Apabila menilik lebih jauh pidana pengganti denda apabila tidak dibayar berdasarkan pasal 30 KUHP tersebut, maka hal tersebut merupakan suatu kelemahan dalam semangat pemberantasan korupsi yang dewasa ini korupsi di Indonesia sedang merajalela dalam segala tatanan kehidupan bangsa, sehingga sudah dapat dibayangkan sanksi pidana tersebut tidak memberikan efek jera terhadap korposasi yang melakukan korupsi.

 

Oleh karenanya sanksi pidana denda menurut penilaian penulis tidak efektif menjerat dan memberi efek jera bagi korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi.

 

Menurut Hakim Agung Surya Jaya “Dalam perkara korupsi, penjatuhan pidana denda bagi korporasi tidak efektif. Sanksi pidana denda hanya menjadi macan kertas saja,”2.

 

 

 

B. Hukuman Pidana Tambahan Berupa Penutupan Seluruh atau Sebagian Perusahaan Untuk Waktu Paling Lama 1 (satu) Tahun

 

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur pidana tambahan sebagai berikut :

 

a)  perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

 

b) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

 

c)  penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;

 

d)  pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

 

Dari ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, c dan d tersebut di atas, menurut Artidjo Alkostar yang paling tepat diterapkan sebagai sanksi pidana tambahan bagi korporasi sebagai terpidana adalah Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan c yaitu perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud barang tidak bergerak yang digunakan yang diperoleh dan tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dan penutupan usaha atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan adalah izin usaha atau penghentian kegiatan untuk sementara waktu sesuai putusan pengadilan.

 

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Barda Nawawi Arief, yang mengatakan bahwa  di samping pidana denda,  sebenarnya beberapa jenis pidana tambahan dalam Pasal 18 ayat (1) UU No  31 Tahun 1999, dapat dijadikan pidana pokok untuk korporasi atau setidak-tidaknya sebagai pidana tambahan yang dapat dijatuhkan mandiri. Kalau  pidana penjara merupakan pidana pokok untuk “orang” , maka pidana pokok  yang dapat diidentikan dengan pidana perampasan kemerdekaan adalah  sanksi berupa “penutupan perusahan/korporasi untuk waktu tertentu” atau  “pencabutan hak ijin usaha”.

 

Penerapan pidana tambahan berupa Penutupan usaha atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun oleh jaksa penuntut umum dalam mendakwa terdakwa korporasi maupun hakim dalam menjatuhkan putusannya, menurut pendangan penulis tentunya tidak bisa dituntut atau diputuskan secara gegabah, hal ini mengingat kehidupan bagi nasib pegawai atau karyawan yang bekerja pada korporasi tesebut. Apabila aparat penegak hukum tersebut tidak hati-hati dalam menerapkan pidana tambahan tersebut, maka dapat berakibat hilangnya mata pencaharian bagi pegawai korporasi dan yang lebih luasnya akan memberikan kesengsaraan bagi pegawai beserta keluarganya, apalagi koperasi tersebut memiliki karyawan yang jumlahnya banyak, tentunya akan dapat berdampak gejolak sosial ditengah masyarakat dan pengaruh terhadap kinerja pemerintah dibidang ketenagakerjaan.

 

 

 

C. KUHAP Belum Mengatur Ketentuan Acara Pidana Korporasi

 

Saat ini, beberapa undang-undang telah memuat ketentuan tentang pidana korporasi. Sayangnya, ketentuan tersebut belum dilengkapi dengan hukum acaranya. UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau bahkan rancangan KUHAP yang sedang dibahas DPR belum juga memuat aturan tersebut.

 

Hal ini disampaikan oleh jaksa pada Kejagung, Ali Mukartono mengatakan saat ini setidaknya dua undang-undang yang mengatur pidana korporasi, yakni Pasal 20 UU Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 6 UU Tindak Pidana Pencucian Uang. Pidana yang dijatuhkan berupa pidana denda, namun dari segi hukum acara, bagaimana menjerat korporasi di penyidikan dan persidangan belum jelas aturannya.

 

Pasal 143 ayat (2) KUHAP menyatakan surat dakwaan harus berisi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tangal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. Penuntut umum juga harus mengurai secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Menurut Ali, beberapa identitas itu tak cocok ditujukan kepada korporasi atau perusahaan. “Misalnya, jenis kelamin dan agama, kan nggak mungkin korporasi punya itu.

 

Dengan demikian oleh karena KUHAP tidak ada mengatur identitas korporasi sebagaimana subjek hukum manusia dalam pasal 143 ayat (2) KUHAP, maka permasalah tersebut dapat disikapi dengan melihat identitas korporasi dari AD/ART-nya. Hal inilah yang harus dipahami lebih jauh oleh penegak hukum sehingga korporosi sebagai pelaku tindak pidana korupsi dapat dijadikan  terdakwa dan dituntut ke persidangan. Untuk ini Artidjo Alkostar mengatakan : untuk melacak dasar tuntutan pertanggungjawaban korporasi dapat melihat Anggaran Dasar/Anggran Rumah Tangga, Undang-Undang Perseroan Terbatas Undang-Undang Yayasan, dan lain sebagainya yang memuat tujuan dan misi korporasi”.

 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang telah berlaku selama lebih dari 30  (tiga  puluh) tahun  tentunya sangat kita rasakan  memerlukan penyempurnaan secara komprehensif. Perubahan Undang-Undang Dasar, berbagai Konvensi Internasional yang terkait dengan hukum acara pidana, serta modernisasi teknik dan sistem pembuktian hukum acara  idana merupakan beberapa alasan  utama diperlukannya penyempurnaan secara komprehensif terhadap KUHAP. Selain itu, dengan telah disampaikannya RUU tentang KUHP oleh Presiden kepada DPR-RI  maka diperlukan penyesuaian hukum pidana formil (RUU KUHAP) guna melaksanakan hukum pidana materiil yang diatur dalam RUU tentang KUHP. Landasan filosofis  pembaruan hukum acara pidana adalah mengedepankan kepentingan bangsa dan negara serta membatasi kewenangan alat-alat  negara (khususnya penyidik dan penuntut  umum) secara proporsional dan bertujuan untuk lebih memberikan kepastian hukum, penegakan hukum,  ketertiban hukum, keadilan masyarakat, dan perlindungan  hukum serta hak asasi  manusia,  baik bagi tersangka, terdakwa, saksi, maupun korban, demi terselenggaranya negara hukum sebagaimana  iatur dalam Pasal 1  ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

 

Tidak diaturnya hukum acara tentang korporasi dalam KUHAP merupakan suatu kendala dalam pemberantasan korupsi terhadap pelaku korporasi. Hal tersebut diakui oleh Mahkamah Agung, dimana  beberapa hakim Mahkamah Agung mengeluhkan masih sedikitnya aturan hukum, baik secara materil dan acara, yang mengatur secara jelas pidana terhadap korporasi. Aturan yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) hingga ayat (7) UU Tipikor masih dianggap belum jelas4.

 

Ketua Kamar Pidana Artidjo Alkostar mengatakan selama ini masih sering menjadi pertanyaan di kalangan para hakim bahwa aturan peraturan perundang-undangan memang memungkinkan korporasi dipidana dalam kasus korupsi, tetapi aturan itu masih belum jelas. “Ada kelemahan dalam hukum acara kita. Bila pidana penjara, siapa yang bertanggung jawab, Dirut-nya atau siapa? Bagaimana bila person-nya begitu banyak?”.

 

Oleh karenanya dimasa yang akan datang  diperlukan adanya formulasi aturan pemidanaan yang jelas terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana pidana korupsi.  Tentunya diharapkan pemidanaan (pertanggungjawaban) koporasi dimasa yang akan datang jauh lebih kompleks di dalam penerapan hukum yang sesuai. Hal ini dapat disebabkan oleh karena masyarakat yang semakin berkembang, adanya kemajuan dibidang teknologi, dan modus – modus operandi baru akan terus bermunculan. Oleh sebab itu, untuk mengantisipasi hal tersebut maka sudah selayaknya produk hukum yang telah terbentuk saat ini agar segera diterapkan agar dapat menghentikan kegiatan korupsi.

 

Pengaturan kejahatan korporasi, harus mencakup pilihan-pilhan sanksi pidana dan atau tindakan tata tertib sebagai pidana tambahan yang secara alternatif dan atau kumulatif bisa dijatuhkan terhadap korporasi dan hal ini mencakup denda, perampasan keuntungan, pengambilalihan, penutupan sementara bangunan, penutupan sementara atau permanen korporasi, pencabutan izin, pengumuman keputusan hakim, melarang sementara waktu atau permanen melakukan perbuatan tertentu. Tujuan penerapan sanksi tersebut bersifat luas yaitu pencegahan umum, pencegahan khusus, pencegahan konflik, rehabilitasi, menjadikan tidak mampu dan dapat dikatakan sebagai pembalasan.

 

Walau demikian kita tidak boleh terpaku dan hanya mengandalkan pada ketentuan UU No. 31 tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 dalam memberantas korupsi, karena disisi lain kita harus membenahi sumber daya manusia (SDM) yang handal terutama SDM di tingkat  kejaksaan sebagai penutut umum dalam tindak pidana korupsi. Semua ini sangat diperlukan dalam memberantas korupsi, apalagi perbuatan korupsi selama ini dikenal sulit untuk diungkap karena korupsi terkait dengan kompleksitas masalah, antara lain masalah moralisikap mental, masalah pola hidup kebutuhan serta kebudayaan dan lingkungan sosial selain itu tali temali korupsi yang begitu ruwet, lihainya terdakwa menghilangkan jejak, modus operandi yang kian canggih serta status pelaku sebagai orang yang mempunyai wewenang / jabatan untuk itu dan  lain sebagainya. Sehingga apabila SDM yang dimiliki bangsa ini tidak berkualitas maka berakibat kian sulit untuk memberantas perbuatan korupsi di tanah air.

 

 

 

D. Contoh Kasus Pemidanaan Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi

 

Dalam penanganan kasus korupsi korporasi sejak lahirnya undang-undang tindak pidana korupsi tahun 1971, tahun  1999, tahun 2001,  lahirnya lembaga KPK tahun 2003, lahirnya pengadilan Tipikor tahun 2009,  baru untuk pertama kalinya di Indonesia korporasi dijadikan terdakwa di Pengadilan, yaitu di Pengadilan Negeri Banjarmasin oleh  kejaksaan pada tanggal 12 Juli 2010 yaitu dengan terdakwanya PT. Giri Jaladhi Wana (PT. Giri) dalam kasus korupsi korporasi. Bahkan putusan terhadap perseroan ini sudah berkekuatan hukum tetap (incraht), seperti tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 812/Pid.Sus/2010/PN.Bjm tanggal 09-06-2011, yang kemudian dikuatkan di tingkat banding berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 04/PID.SUS/2011/PT.BJM tangal 10-08-2011 dengan amar putusannya bahwa "PT. Giri dihukum membayar denda Rp. 1,3 miliar dan hukuman tambahan berupa penutupan sementara selama enam bulan,".

 

Terhadap perkara tersebut Kasi Pidsus Kejari Banjarmasin Ramadani menyatakan, perkara PT. Giri sudah berkekuatan hukum tetap di tingkat banding. Setelah Pengadilan Tinggi Banjarmasin memutus PT. Giri terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, PT. Giri tidak mengajukan kasasi dan menerima putusan banding5.

 

Ditetapkannya PT. Giri sebagai tersangka berawal dari putusan incracht empat terdakwa sebelumnya, termasuk dewan direksi perusahaan itu. Keempat terdakwa tersebut, Direktur Utama PT. Giri Stephanus Widagdo, Direktur PT. Giri Bonafacius Tjiptomo Subekti, mantan Walikota Banjarmasin Midfai Yabani, dan Kepala Dinas Pasar Kota Banjarmasin Edwan Nizar.

 

Apa yang dilakukan kejaksaan merupakan langkah maju dalam penegakan hukum, khususnya kasus korupsi. Setidaknya ini bisa memberikan dorongan dan motivasi kuat kepada aparat penegak hukum lainnya agar lebih gencar dalam memberangus korupsi korporasi. 

 

Sejak berlakunya UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, tidak pernah korporasi dijadikan tersangka/terdakwa sebagai pelaku tindak pidana korupsi sampai tahun 2010. Institusi penegak hukum lebih fokus menjerat perorangan, pengurus baik sebagai pejabat maupun swasta sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Padahal Pasal 20 UU No.31 Tahun 1999 mengatur mengenai pengenaan tindak pidana korupsi terhadap korporasi. Dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1), jika tindak pidana korupsi dilakukan atas nama korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

 

Memidanakan Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi meskipun tidak mudah, mengingat perangkat hukum formil yang dimiliki kurang memberikan ruang, apresiasi patut diberikan kepada penegak hukum yang melakukan terobosan. Setidaknya, terobosan itu dapat dilihat kasus korupsi yang dilakukan oleh PT. Giri Jaladi Wana.

 

Kasus PT Giri Jaladhi Wana (PT. GJW) diperiksa melalui putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 812/Pid.Sus/2010/PN.BJM dan putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin (Kalimantan Selatan) Nomor 04/Pid.Sus/2011/PT.BJM. PT. GJW didakwa telah melakukan beberapa perbuatan tindak pidana korupsi yang berhubungan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Semua bermula dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Nomor 664/I/548/Prog-Nomor 003/GJW/VII/1998 tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan Pasar Induk Antasari Kota Banjarmasin dan surat Walikota Banjarmasin Nomor 500/259/Ekobang/2004 tanggal 30 Mei 2004 tentang Penunjukan Pengelolaan Sementara Sentra Antasari kepada PT. GJW. Sebagai pendanaan pembangunan pasar, PT. GJW mendapatkan kucuran dana Kredit Modal Kerja dari PT. Bank Mandiri, Tbk. Dalam hal ini, PT. GJW diwakili oleh Stevanus Widagdo bin Suraji Sastrodiwiryo selaku Direktur Utama PT. GJW dan Drs. Tjiptomo selaku Direktur PT GJW. Pada pelaksanaan perjanjian, PT. GJW tanpa persetujuan DPRD Kota Banjarmasin telah melakukan penambahan 900 unit bangunan toko, kios, los, lapak dan warung. Penambahan 900 unit tersebut dijual dengan harga sebesar Rp. 16.691.713.166.00. Hasil penjualan tersebut tidak disetorkan ke kas daerah Kota Banjarmasin. Disamping itu PT. GJW juga mempunyai kewajiban kepada Pemerintah Kota Banjarmasin untuk membayar retribusi sebesar Rp. 500.000.000,00 dan membayar pelunasan Kredit Inpres Pasar Antasari Rp. 3.750.000.000,00 sehingga jumlah keseluruhan yang harus dibayar Rp. 6.750.000.000,00. Akan tetapi PT. GJW hanya membayar sebesar Rp. 1.000.000.000,00 sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp. 5.750.000.000,00 yang seharusnya disetor ke kas Pemerintah Kota Banjarmasin.

 

PT. Giri Jaladi Wana sengaja tidak membayar uang tersebut dengan memberikan keterangan tidak benar melalui direkturnya dengan menyatakan kepada Pemerintah Kota Banjarmasin seolah-olah pembangunan Pasar Sentra Antasari belum selesai. Padahal sesuai keterangan Ir. Wahid Udin, MBA. Projek Manajer Pembangunan Pasar Sentra Antasari dan laporan completion report PT. Satya Graha Tara (Konsultan Pengawas Proyek Antasari yang diminta Bank Mandiri), melaporkan per September 2004 pembangunan Pasar Sentra Antasari selesai 100% dan per Oktober 2004 mempunyai surplus Rp. 64.579.000.000,00 dari hasil penjualan toko, kios dan los serta warung.

 

Selanjutnya juga PT. GJW dalam penggunaan fasilitas kredit modal kerja dari PT. Bank Mandiri juga telah melakukan penyimpangan- penyimpangan. Akibat perbuatannya, negara cq. Pemerintah Kota Banjarmasin menderita kerugian sebesar Rp. 7.332.361.516,00 berdasarkan perhitungan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan No. S-1911/PW.16/5/2008 tanggal 19 Mei 2008 dan PT. Bank Mandiri, Tbk. sebesar Rp. 199.536.064.675,65.

 

Jaksa penuntut umum dalam perkara tersebut membuat surat dakwaan yang   disusun secara subsidiaritas. Dakwaan primernya melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 jo Pasal 20 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dakwaan subsidernya melanggar pasal Pasal 3 jo Pasal 18 jo Pasal 20 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

 

Putusan PT. GJW memberikan informasi bahwa unsur setiap orang yang harus dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana korupsi dapat dipecahkan untuk korporasi yang tidak berwujud manusia. Pertimbangan majelis hakim mengatakan sebagai berikut:

 

a. pengertian “setiap orang” sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 mengungkapkan perorangan termasuk korporasi. Orang perorangan adalah orang secara individu yang dalam KUHP dirumuskan dengan kata “barang siapa.” Sedangkan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum;

 

b. Pasal 20 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 mengatakan apabila korupsi dilakukan oleh atau atas nama korporasi, maka tuntutan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya;

 

c. Penuntut Umum menghadapkan seorang yang mengaku bernama Stevanus Widagdo bin Suraji Sastrodiwiryo Direktur Utama PT. GJW yang dalam hal ini  bertindak mewakili PT. GJW, dan setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya PT GJW dihadapkan ke persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti dan serta dari keterangan Stevanus Widagdo bin Suraji Sastrodiwiryo sendiri, dapat disimpulkan bahwa Stevanus Widagdo bin Suraji Sastrodiwiryo adalah sah mewakili PT. GJW, korporasi yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

 

d. PT GJW merupakan badan hukum sehingga dikategorikan sebagai korporasi.

 

Majelis hakim dalam pertimbangannya menggunakan keterangan ahli Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeni, SH yang memberikan keterangan bahwa tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh personel korporasi dapat dipertanggung jawabkan kepada korporasi, kecuali apabila perbuatan tersebut dilakukan atau diperintahkan oleh directing mind dari korporasi tersebut. Atau dengan kata lain, korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pengurusnya jika dipenuhi syarat sebagai berikut:

 

1. tindak pidana tersebut (baik dalam bentuk commission maupun omission) dilakukan atau diperintahkan oleh personil korporasi maupun di dalam struktur organisasi korporasi memiliki posisi sebagai directing mind dari korporasi;

 

2. tindak pidana tersebut dilakukan dalam rangka maksud dan tujuan korporasi;

 

3. tindak pidana dilakukan oleh pelaku atau atas perintah pemberi perintah dalam rangka tugasnya dalam korporasi;

 

4. tindak pidana tersebut dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi;

 

5. pelaku atau pemberi perintah tidak memiliki alasan pembenar atau alasan pemaaf untuk dibebaskan dari pertanggung jawaban pidana.

 

Majelis Hakim menilai tindak pidana yang dilakukan oleh Direktur Utama PT. GJW memiliki posisi directing mind. Bahkan atas perkara ini, secara pribadi Stevanus Widagdo bin Suraji Sastrodiwiryo selaku Direktur Utama PT. GJW telah dipidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 908/Pid.B/2008/PN.Bjm tanggal 18 Desember 2008 jo Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan No. 02/PID/SUS/2009/PT.Bjm. tanggal 25 Februari 2009 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 936 K/Pid.Sus/2009 tanggal 25 Mei 2009.

 

Meskipun Stevanus Widagdo bin Suraji Sastrodiwiryo sudah diadili sebagai pelaku tindak pidana korupsi, tetapi PT. GJW diadili dalam perkara yang sama, sekilas terlihat nebis in idem karena suatu tindak pidana yang perkaranya sudah terdapat putusan pengadilan tetapi diadili lagi. Namun, hal demikian bukanlah nebis in idem karena dalam tindak pidana korporasi pelaku maupun korporasinya bisa dijadikan terdakwa yang subjeknya berbeda.

 

Selanjutnya, majelis hakim melihat perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh PT. GJW dilakukan dalam rangka maksud dan tujuan korporasi. Sesuai anggaran dasar, PT. GJW bergerak di bidang usaha, seperti, perdagangan, industri, agrobisnis, pengadaan barang, pengadaan jasa, transportasi, pembangunan, dan design Interior. Berdasarkan fakta persidangan, tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus PT. GJW masih dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi. Pada unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi bersifat alternatif, jadi cukup dibuktikan memperkaya diri sendiri, atau oang lain atau suatu korporasi5.

 

Terhadap Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, terpidana PT. Giri ini telah dieksekusi. Kejari Banjarmasi sudah mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan Eksekusi (P48) dan membuat berita acara penutupan sementara PT. Giri. Kejari juga membuat surat kepada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui Kanwil setempat. Namun terhadap eksekusi uang denda  sejumlah Rp. 1,3 miliar menurut Kasi Pidsus Kejari Banjarmasin Ramadani terdapat masalah, yaitu ada eksekusi yang belum dilesaikan karena walaupun denda tersebut sudah dieksekusi dengan mekanisme surat penagihan, terpidana menyatakan sanggup membayar, tapi itu hanya formal di atas kertas, karena nyatanya dari Rp. 1,3 miliar belum dilaksanakan pembayaran,” ujar Ramadani6.

 

Berdasarkan uraian di atas, penulis melihat bahwa pihak kejaksaan dalam mengeksekusi putusan terhadap korporasi yaitu terpidana PT. GIRI agar membayar denda sebesar Rp. 1,3 miliar mengalami kesulitan. Hal tersebut menurut penulis dapat terjadi sebagaimana yang telah penulis uraikan mengenai permasalahan-permasalahan pada poin di atas karena perumusan peraturan tindak pidana korupsi dalam undang-undang korupsi belum diatur secara lengkap, sehingga apabila denda tidak dibayar oleh terpidana, tidak ada aturan hukum yang memaksa. Akibatnya adalah penerapan pidana pokok berupa pidana denda terhadap terpidana korpoarsi sangat tidak efektif.

 

Oleh karenanya menurut penulis bahwa untuk menjadikan korporasi sebagai tersangka atau terdakwa dan terpidana  tidak hanya diperlukan keberanian dan kesiapan SDM (Sumber Daya manusia) dari aparat penegak hukumnya, namun juga diperlukan kehati-hatian agar penerapan sanksi pidananya dapat dilaksanakan secara efektif.

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

  1. Djoko  Sarwoko, Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi, Pusdiklat Balitbang Diklat    Kumdil  MA – RI, November 2011.
  2. Surya Jaya, Pertanggungjawaban dan Pemidanaan Korporasi dalam Perkara Tipikor" Internet, Selasa (30/7/2013).
  3. Hukum Online, MA Menilai Aturan Pidana Korporasi Belum Jelas, internet, 31 Juli 2013.
  4. Hukum Online.com, Ini Korporasi Pertama yang Dijerat UU Tipikor, Intenet, Selasa, 22 Januari 2013.
  5. Sutan Remy Sjahdeini, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Pustaka Utama Grafiti, 2011,Jakarta, hlm 194.
  6. Hukum Online.com, Ini Korporasi Pertama yang Dijerat UU Tipikor Loc. Cit.

Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pengadilan Niaga

Oleh : Catur Iriantoro, SH.MHum
(Mantan Hakim Pengadilan Negeri/Niaga Medan)

 

1. Introduksi

Perniagaan yang dilakukan para pelaku usaha baik yang dilakukan secara perorangan maupun dalam bentuk badan hukum, pada dasarnya berada dalam bingkai hubungan kontraktuil. Melalui kontrak yang dibuat oleh para pihak, hubungan ekonomi terstandarisasi, hak dan kewajiban para pihak menjadi jelas. Perjanjian/kontrak ini menjadi relevant manakala terjadi wanprestasi dari debitor, sedangkan bagi kreditor dapat terlindungi dalam tuntutan pemenuhan prestasi.

Halaman 1 dari 2

Artikel

Hubungi Kami

Silahkan hubungi Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus, kami melayani para pencari keadilan dengan sepenuh hati.

Jl. Pengadilan No.8-10, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan - Provinsi Sumatera Utara

Telp./Faks. (061) 4515847

Email Kantor : info@pn-medankota.go.id

Email Delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com

Pengadilan Negeri Medan Di Peta

© 2017 Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech