Selamat Datang di Situs Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus   Click to listen highlighted text! Selamat Datang di Situs Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus Powered By GSpeech
Minggu, 17 Desember 2017

   

SIWAS - WHISTLEBLOWING SYSTEM

Bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya, Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia akan merahasiakan identitas diri anda sebagai whistleblower dan menghargai informasi yang Anda laporkan. Fokus kami kepada materi informasi yang Anda Laporkan.
SIWAS - WHISTLEBLOWING SYSTEM

SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA

Sistem Informasi Penelusuran Perkara adalah aplikasi resmi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membantu para pencari keadilan dalam monitoring proses penyelesaian perkara yang ada di Pengadilan Negeri Medan.
SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA
Gugatan sederhana merupakan gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana. Tujuannya agar tidak membuang waktu, proses yang sederhana, cepat, biaya ringan
Prosedur Gugatan Sederhana
Situs Pengadilan Negeri Medan sudah memiliki fitur aksesibilitas sesuai dengan WCAG 2.0 seperti pengatur ukuran font, kontras warna, serta konversi teks ke suara untuk membantu para pencari keadilan khusus difabel dalam mengambil informasi di situs Pengadilan.
Aksesibilitas Difabel

Penelusuran Perkara

Cari Informasi Perkara anda dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

Prosedur Pengaduan

pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan

Direktori Putusan

Akses untuk publik mengenai salinan elektronik putusan Pengadilan Negeri Medan yang telah diunggah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.

Prosedur Bantuan Hukum

POSBAKUM

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus

Permohonan Informasi

InformasiAkses Informasi di Pengadilan kini mudah, sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Biaya Perkara Perdata

Biaya Perkara

Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus telah menetapkan Surat Keputusan meliputi daftar panjar biaya perkara, biaya radius untuk pemanggilan / pemberitahuan serta biaya proses dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus.

e-Tilang

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 12 Tahun 2016, anda cukup lihat denda di situs ini, bayar (di BRI atau Kejaksaan Negeri Medan) dan ambil barang bukti dengan menunjukkan Bukti Pembayaran Denda.

Hari Ini74
Kemarin224
Minggu Ini1638
Bulan Ini3786
Total162970

Info Pengunjung
  • IP Anda 23.22.136.56
  • Browser Anda Unknown
  • Versi
  • Sistem Operasi Unknown

Pengunjung Online
1
Online

Sekilas Rahasia Pemahaman Dalam Rangka Menjalankan Putusan Hakim (Eksekusi) Dalam Perkara Perdata

Oleh : OLOAN  SIRAIT, SH (Panitera Pengganti PN.Medan)

 

 

 

I.  PENDAHULUAN

 

Keabsahan (legalitas) Putusan Hakim, adalah setelah putusan a quo berkekuatan hukum yang tetap.    Kapan Putusan Hakim  dikatakan telah berkekuatan hukum yang tetap (In kracht van gewijsde)  ?.  Putusan Hakim itu, dikatakan telah berkekuaan hukum yang tetap, jika terhadap sebuah putusan tidak digunakan upaya hukum  dan/atau upaya hukum yang ada telah habis dilalui, misalnya : 

 

  • Putusan Hakim pertama tidak diajukan  Banding;
  • Putusan Banding tidak diajukan upaya hukum Kasasi;
  • Putusan  di tingkat Kasasi;
  • Putusan di tingkat Peninjauan Kembali (PK);

 

Putusan Hakim  yang sudah berkekuatan hukum yang tetap (In kracht vqn gewijsde) dianggap benar, dan dalam hal putusan itu bersifat  penghukuman/condemnatoir, maka putusan tersebut .harus dilaksanakankan (eksekusi) Ciri-ciri sifat condemnatoir sebuah putusan, dapat dilihat pada amar dan/atau dictum putusan, misalnya :   penghukuman penyerahan/pengosonan obyek sengketa,  dan penghukuman untuk melaksanakan suatu prestasi/pembayaran sejumlah uang;

 

Suatu fenomena penolakan eksekusi oleh pihak tereksekusi selalu dibarengi dengan pengaduan-pengaduan pihak terekseksusi kepada pihak petinggi di Tingkat Pusat dan Daerah yang bertujuan agar eksekusi dihentikan  dengan  berbagai dalil-dalil  dengan suatu “opini” yang mendiskreditkan putusan hakim sebagai cacat hukum  dan lain-lain sebagainya..  Selain dari pada itu,  bahwa dalam rangka menjalankan Putusan Hakim (eksekusi) kerapkali terjadi adanya permohonan penundaan eksekusi, perlawanan  pihak termohon eksekusi maupun perlawanan  pihak ketiga terhadap eksekusi (derden verzet). 

 

Dengan adanya perlawanan (derden verzet)  dan/atau permohonan penundaan eksekusi, maka  tidak otomatis bahwa perlawanan dan permohonan penundaan itu menjadikan eksekusi dapat ditunda.  Keadaan ditentukan  oleh ada/tidaknya  hal-hal yang bersifat eksepsional yang dapat untuk menunda eksekusi.

 

Untuk menyikapi  perlawanan dan permohonan penundaan eksekusi, adalah mutlak  wewenang Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan dengan menentukan sikap setelah mempelajari/mendalami apa-apa yang menjadi alasan-alasan perlawanan (derden verzet) dan  alasan-alasan penundaan eksekusi, dalam arti :   sepanjang tidak ditemukan hal-hal yang bersifat eksepsional yang dapat menunda eksekusi maka eksekusi tetap dijalankan.

 

Tidak ada suatu ketentuan perundang-undangan yang mengatur dan memerinci hal-hal yang bersifat pengecualian ( eksepsional ) yang dapat menunda eksekusi.  Hal ini,  hanya karena kebutuhan praktek peradilan,  dan penemuan hal-hal yang bersifat eksepsional yang dimaksud, ditemukan  berdasarkan penilitian yang bersifat non litigasi yang menjadi wewenang Ketua Pengadilan Negeri  yang berwenang menjalankan putusan (eksekusi) tersebut  dengan meneliti apa yang menjadi alasan-alasan  perlawanan dan permohonan penundaan yang dimajukan kehadapan  Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk  menjalankan putusan (eksekusi) tersebut;

 

Dalam hal eksekusi  dijalankan  sementara telah ada perlawanan dan permohonan penundaan eksekusi, tentunya  Ketua Pengadilan yang bersangkutan telah mendalami  alasan-alasan perlawanan dan permohonan penundaannya tidak berbobot, sehingga diterapkan azas umum  bahwa perlawanan (derden verzet) tidak menunda eksekusi.   Pihak tereksekusi dan/atau pihak Pelawan tetap merasa bahwa  sikap ketua pengadilan negeri yang berpendirian eksekusi dijalankan  disebut tidak adil, dan bagi si pemohon eksekusi sikap ketua pengadilan negeri itu adalah mencerminkan keadilan.

 

YANG MENJADI PERMASALAHAN ADALAH :

 

1.  Apakah  Ketua Pengadilan Negeri telah melakukan kewajibannya secara obyektif melakukan penelitian yang bersifat non litigasi, sehingga pada kesimpulan menolak dan/atau menjalankan eksekusi ?.  Kalau menjalankan putusan (eksekusi)  apa argumentasi hukumnya,  sebaliknya menunda eksekusi  apa  pula argumentasi hukumnya ?

 

2.  Ketua Pengadilan Negeri yang tidak dilandasi argementasi hukum  yang obyektif  dalam menentukan sikap menunda dan/atau menjalankan eksekusi adalah  suatu  “kesembronoan”: dalam arti : 

 

  1. Jika menurut faktanya ditemukan hal-hal yang bersifat “eksepsional” yang seharusnya  menunda eksekusi, akan tetapi eksekusi dijalankan; tentunya sudah merugikan pihak pelawan/pemohon penundaan;
  2. Jika  tidak ditemukan hal-hal yang bersifat eksepsional untuk menunda eksekusi, dalam arti : yang seharusnya menjalankan putusan (eksekusi), akan tetapi eksekusi ditunda, sudah jelas telah merugikan pihak  yang dimenangkan dalam putusan;

 

 

Untuk mengetahui “salah /tidaknya”  seorang ketua pengadilan negeri dalam menentukan sikap  “menunda”  dan/atau  “menjalankan putusan (eksekusi)”,  maka semua pihak  yang merasa “keberatan” terhadap produk lembaga peradilan dalam penentuan sikap  “menunda” dan/atau “eksekusi”, keberatan mana jika hendak di ekspos ke “media masa”, sangat diperlukan pemahaman terhadap  putusan yang akan dijalankan, dan harus mempunyai kemampuan menemukan ada/tidaknya ” hal-hal yang bersifat eksepsional yang dapat untuk menunda eksekusi. 

 

 

II. FENOMENA YANG TERJADI DALAM MENJALANKAN PUTUSAN HAKIM (EKSEKUSI)

 

Pada akhir-akhir ini, banyak pengaduan-pengaduan pihak tereksekusi ditujukan kepada para petinggi di tingkat pusat dan daerah yang  pada intinya merupakan protes terhadap eksekusi yang dihadapinya dengan membentuk “opini” bahwa putusan yang akan dijalankan itu sebagai “cacat hukum”.   Selain dari pada itu,  sering dikatakan bahwa obyek yang akan dieksekusi “error in obyecto”.  Dan sering kali Surat khabar harian / Mingguan dan Media elektornik lainnya pun turut mengambil andil memberitakan kelemahan putusan yang “diopinikan”  oleh pihak pengadu.  Para Petinggi  Di Tingkat Pusat Dan Daerah (di luar lembaga peradilan  dan  Mahkamah Agung RI), dengan semudah itu mempercayai “opini” yang telah dibentuk, tanpa melakukan suatu “analisa” kebenaran  apa yang diopinikan yang bersifat menyudutkan  lembaga peradilan itu sendiri.  

 

Bagi pihak yang memahami  aturan hukum, tidak akan semudah itu mempercayai sebuah “opini”  sebelum mempelajari   Putusan Hakim yang diopinikan sebagai “cacat hukum”.  Mereka tetap memegang prinsip,  bahwa  Legalitas Putusan Hakim  yang telah berkekuatan hukum yang tetap (In kracht van gewijsde) dianggap benar. Dan jika “dictum” putusan mengandung sifat  “penghukuman / comdemnatoir”, maka  putusan a quo harus dilaksanakan sesuai aturan hukum yang berlaku. Mereka ini sadar, bahwa  putusan hakim ditingkat pertama telah diuji melalui upaya hukum (Banding, Kasasi dan  Peninjuauan Kembali (PK), dan kalaupun ada pihak yang  merasa dirugikan akibat eksekusi, maka saluran hukum yang tepat untuk membuktikan kebenarannya  tetap  terbukanya saluran hukum bagi setiap orang / pihak berupa pengajuan  gugatan perdata biasa ( jika ekseksusi telah terlaksana).

 

Sebaliknya,  pihak yang tidak memahami aturan hukum, secara spontan  menilai  opini yang telah diangkat kepermukaan sebagai peristiwa yang “benar”,  seraya  memberikan komentar  supaya   Pejabat Pengadilan  yang menggeluarkan putusan dan/atau  pejabat (Panitera/Jurusita) yang menjalankan tugas  supaya “dihukum dan dipecat”.dan lain-lain. Pada hal kelompok yang seperti ini mengeluarkan “staat man”  dengan  tidak menguasai  permasalahan. Lebih tragis lagi, jika “putusan dan /atau  produk badan peradilan” itu di “kriminalisasi”.  Sementara patut untuk diketahui  adanya  ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (1)  KUH.Pidana, yo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, No. 41 K/Pdt/1990, yo.  SEMA NO. 4 Tahun 2002,  yo.  Pasal 5 Perkap No. 12 Tahun 2009, yang membatasi tindakan  tersebut.-

 

Keterangan :

 

1).    Ketentuan Pidana :

 

Pasal 50 KUH. Pidana : Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan Undang-undang, tidak boleh  dihukum;

 

Pasal 51 ayat (1) : Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu, tidak boleh dihukum;

 

2).  Ketentuan Yurisprudensi :

 

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, No. 41 K/Pdt/1990.

 

Kaidah hukum :

 

“Aparat Peradilan yang bertindak melaksanakan tugas-tugas teknis peradilan atau kekuasaan kehakiman tidak dapat dipersalahkan..dstnya. Tindakan aparat peradilan yang melanggar kewenangan atau melampaui batas yang dibenarkan dalam hukum, dapat diajukan kepada instansi peradilan yang  lebih tinggi, dalam hal ini Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung, untuk diadakan tindakan pengawasan”.

 

“Atas tindakan penyelenggaraan peradilan yang mengandung cacat hukum dapat diajukan gugatan perdata untuk pembatalan, dengan menarik sebagai tergugat pihak yang mendapatkan hak dari tindakan tersebut, dan bukan hakim, jurusita atau panitera yang bersangkutan”;

 

3).  Ketentuan SEMA :

 

SEMA No. 04 Tahun 2002, Tentang Pejabat Pengadilan Yang Melaksanakan Tugas Yustisial Tidak Dapat Diperiksa, Baik  Sebagai Saksi  Atau Tersangka, Kecuali Yang Ditentukan Oleh Undang-Undang. 

 

Isi  SEMA  tersebut menegaskan :

 

(1). “Pejabat Pengadilan tidak perlu memenuhi panggilan tersebut apabila menyangkut suatu perkara yang sudah diputus maupun yang masih dalam proses  pemeriksaan pengadilan”.

 

(2).“Pejabat Pengadilan dapat memenuhi panggilan/Undangan tersebut apabila diminta untuk membahas rancangan Peraturan Perundang-undangan atau memberikan pertimbangan hukum sebagai sumbangan pemikiran”.

 

Merupakan suatu prinsip yang sangat universal bahwa suatu putusan tidak boleh didiskusikan oleh siapa saja karena masalah tersebut merupakan kemandirian Badan Peradilan.

 

4).  Ketentuan Pasal 5 Perkap No. 12 Tahun 2009, tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara RI,

 

Butir  2)  : “melakukan kajian awal untuk menyaring perkara yang dilaporkan apakah termasuk dalam lingkup hukum pidana atau bukan hukum pidana”.

 

 

 

Mahkamah Agung RI  sebagai pemegang “Puncak Kekuasaan Kehakiman Tertinggi” selalu berperan aktif menyikapi  pengaduan-pengaduan yang dimajukan kehadapannya,  dan  selalu meminta laporan  kepada  Ketua Pengadilan Tinggi setempat selaku kawal depan Mahkamah Agung RI (Provost) dan/atau  secara langsung meminta laporan  kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.  Hal ini, dilakukan dalam rangka  “Pengawasan Vertikal”. 

 

Ketua Pengadilan Negeri  yang bertanggung jawab terhadap eksekusi, wajib memberikan laporan selengkapnya  dengan “argumentasi hukum “  atas kedua sikap : “menunda” dan/atau  “menjalankan putusan hakim (eksekusi”).      Selanjutnya, setelah mendalami permasalahannya, maka  Mahkamah Agung RI selalu memberikan penegasan  bahwa tidandakan berupa  : “menunda” dan/atau  “menjalankan putusan hakim (eksekusi”)  adalah wewenang Ketua Pengadilan Negeri.   

 

Berpedoman pada Negara Indonesia yang berlandaskan hukum (recht staat)  dan bukan  kekuasaan (macht staat), maka  semua pihak terlebih kalangan Advokat/Pegacara, adalah wajib untuk “memahami” dan “menghargai” prosedur  yang berlaku  di Lembaga Peradilan Umum  maupun ketentuan hukum dan perundang-undangan lainnya tersebut, dalam arti :  Kalaupun pada akhirnya   Pengadilan Negeri berkesimpulan akan menjalankan Putusan Hakim (eksekusi), maka itulah yang berlaku. Namun tidak menutup kemungkinan pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan perdata terhadap obyek sengketa yang sudah dieksekusi.   Sebaliknya,  jika pada kesimpulan  menunda eksekusi,  itulah yang berlaku, dan pihak Pemohon Eksekusi  harus bersabar menunggu proses hukum berikutnya sehubungan dengan perlawanan (derden verzet) dalam perkara yang bersangkutan. Akan tetapi yang tidak  diperbolehkan oleh Undang-Undang adalah tidak melaksanakan Ketua Pengadilan Negeri menunda eksekusi tanpa ada alasan hukum dan tanpa memberikan penjelasan kepada Pemohon Eksekusi dan sebaiknya penundaan eksekusi dibuatkan dalam suatu Penetapan (tertulis)  dengan pertimbangan yang jelas dan dapat dimengerti dengan mudah oleh Pencari Keadilan khususnya Pemohon Eksekusi.-

 

Suatu fenomena bahwa pihak praktisi hukum (Advokad/Pengacara)  secara aktif memimpin “demo” ketika  permohonan penundaan eksekusi tidak dikabulkan. Mereka sering mempertahankan “pemelintiran”  yang diajukan oleh pihak kliennya ibarat  “menegakkan benang basah”.  Perlu menjadi perhatian, bahwa keberadaan  “Advokat/Pengacara”  adalah untuk meluruskan hukumnya  bukan sebagai “robot” yang  seratus persen tunduk kepada keinginan klien.  Kalau memang pihak  Pengacara/Advokat  menemukan kelemahan klien, jangan ditutup-tutupi,  dan harus berani  menjelaskan dimana  letak kelemahan kliennya.  Tugas pengacara bukan menggerakkan massa untuk “mendemo eksekusi”, akan tetapi mereka trampil sebagai kuasa pihak  mempertahankan kebenaran klien  sesuai hukum acara perdata yang berlaku.

 

Suatu keadaan yang sangat memprihatinkan dalam hal adanya pihak  yang intervensi dalam rangka menjalankan putusan hakim (eksekusi). Lembaga legislatif” di tingkat Propoinsi dan Kabupaten sering mencampuri putusan “lembaga peradilan”, yaitu :  Berdasarkan pengaduan pihak tereksekusi yang keberatan terhadap eksekusi,  maka pihak “lembaga  legislatif” sering mengagendakan pembahasan  putusan yang  akan dijalankan (eksekusi) dengan mengundang  Pejabat  Birokrasi  dan  Lembaga peradilan (i.c. Ketua Pengadilan Negeri  setempat)  dalam rangka pembahasan eksekusi yang akan dijalankan tersebut.  Suatu hal yang sangat luar biasa, jika Lembaga Legislatif membahas produk Lembaga Peradilan.  Sehingga melahirkan suatu pertanyaan :  Apakah Lembaga Legislatif mempunyai kewenangan membahas produk Lembaga Peradilan ?.  Perhatikan SEMA No. 4  Tahun  2002 yang dikutip tersebut di atas, antara laian :  “Merupakan suatu prinsip yang sangat universal bahwa suatu putusan tidak boleh didiskusikan oleh siapa saja karena masalah tersebut merupakan kemandirian Badan Peradilan”.

 

Semua pihak  sudah harus memahami,  bahwa sebagai warganegara yang baik mempunyai kesiapan untuk menengahi  suatu permasalahan  yang terjadi  ditengah-tengah sesama warga,  apalagi  wakil-wakil  rakyat  tentu saja wajar untuk memperjuangkan nasib rakyat yang diwakilinya.  Namun demikian,  masing-masing Lembaga Negara telah mempunyai tugas dan wewenang tersendiri.  Dalam hal penyelesaian kasus secara kekeluargaan  sebelum disentuh oleh Lembaga Peradilan, adalah merupakan hal yang biasa.  Jika mengalami jalan buntu, kepada kedua belah pihak selalu disarankan  menempuh “jalur hukum” sebagai langkah terakhir.  Jika suatu permasalahan telah menempuh jalur hukum dan telah diputuskan oleh Lembaga Peradilan,  maka putusan itulah yang menentukan nasib  perkaranya. Ada yang menang dan ada yang kalah, terkecuali ditingkat mediasi dan/atau di luar pengadilan kedua belah pihak menempuh negosiasi damai.

 

Hukum acara perdata yang berlaku memberikan peluang bagi pihak yang tidak merasa puas terhadap putusan hakim dengan upaya hukum  :

 

a). Upaya hukum biasa         :  Banding, Kasasi.

 

B). Upaya hukum luar biasa  :  Peninjauan Kembali (pk).

 

Perlu menjadi perhatian, bahwa terhadap putusan hakim yang tidak digunakan upaya hukum  (Banding/Kasasi)  dan/atau  putusan  di tingkat kasasi  maupun putusan ditingkat  PK, adalah  putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti (In krtacht van gewijsde)

 

Putusan (PN/PT/ Kasasi ) yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti (In krtacht van gewijsde) dapat diajukan pemeriksaan dalam tingkat Peninjauan Kembali (PK).

 

Putusan dalam tingkat PK, adalah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti (Inkracht van gewijsde) dan  FINAL.  Dikatakan  putusan yang FINAL , tidak ada lagi PK di atas putusan PK dalam arti : “ PK hanya dapat dimajukan satu kali.” Dan Penulis sangat tidak sependapat dengan adanya suatu Perkara diajukan Peninjauan Kembali atas Putusan Peninjauan Kembali (Putusan M.A. dalam tingkat PK) untuk mempertegas makna  KEPASTIAN HUKUM.-

 

Khusus mengenai tugas dan wewenang Lembaga Legislatif diatur dalam   Undang-undang RI No. 22 Tahun 2003, tentang SUSDUK MPR, DPR-RI, DPD, DPRD Rk. I, DPRD Tk. II,  mempunyai tugas dan wewenang  antara lain :

 

* Pasal 26 ayat (1) butir (f) :   DPR-RI mempunyai tugas dan wewenang : “Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang”.

 

* Pasal 62 ayat (1) butir (c ) : DPRD TK. I  mempunyai tugas dan wewenang : “Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundangan lainnya, keputusan gubernur, APBD, kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah”.

 

* Pasal 78 ayat (1) butir (c)  : DPRD. TK. II  mempunyai tugas dan wewenang :  “Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan Bupati/Walikota, APBD, kebijakan pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah”;

 

Berkaitan dengan  SUSDUK  tentang tugas dan wewenang lembaga legislatif (Pusat dan daerah) terhadap  “pengawasan pelaksanaan undang-undang”  dihubungkan dengan ketentuan UU No  4 Tahun 2004,  tentang Kekuasaan Kehakiman, adalah menunjukkan :

 

1).  Merupakan suatu prinsip yang sangat universal bahwa suatu Putusan Hakim tidak boleh didiskusikan oleh siapa saja karena masalah tersebut merupakan kemandirian Badan Peradilan.

 

2).  Kewenangan legislatif  melaksanakan “pengawasan” terhadap pelaksanaan undang-undang tidak mencakup pengawasan terhadap Putusan Hakim,  akan tetapi  secara khusus adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dalam hal kebijakan pemerintah (Pusat, Daerah) yang berhubungan dengan program pembangunan dll, dalam arti kata :  tidak termasuk  “pengawasan” terhadap  putusan hakim.     

 

 

Dalam praktek yang sering Penulis temukan dilapangan  sebagai Jurusita dalam pelaksanaan Putusan Hakim (Eksekusi) sering kali Pihak Pengamanan khususnya Pihak Kepolisian mencampuri Putusan Hakim yang seharusnya Pihak Kepolisian tidak perlu mencampuri urusan tersebut, karena Pihak Keamanan (Pihak Polri) hanyalah sebagai Pihak yang memberi bantuan pengamanan (jika diperlukan) dan hal tersebut selalu ditegaskan dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri dalam Penetapan Perintah eksekusi.

 

Adapun alasan Pihak Kepolisian mencampuri Putusan Hakim salah satunya dengan meminta semua Putusan Hakim bahkan Photo copy semua berkas perkara dalam rencana eksekusi dengan dalih untuk dipelajari. Hal ini sepatutnya tidak terjadi, karena Undang-Undang sudah jelas mengatur batas-batas kewajiban dan kewenangan masing-masing Lembaga  Negara.  Dan tidak jarang Pihak Keamanan (Polri) meminta agar pelaksanaan eksekusi ditunda dalam rapat koordinasi dengan alasan adanya Pihak-Pihak yang mengajukan keberatan kepada Pihak Aparat Keamanan (Polri) dan hal ini sering menimbulkan kesan adanya pengertian dualisme atas satu Putusan Hakim (Pengadilan), dan sering kali tidak memberikan bantuan yang maksimal dalam pengamanan pelaksanaan eksekusi, padahal pengamanan dalam pelaksanaan eksekusi adalah tanggung jawab dan merupakan kewajiban Pihak Polri dan Aparat  Keamanan lainnya dan Putusan Pengadilan (Hakim) bukan untuk dibahas, tapi untuk dipatuhi semua Pihak termasuk Lembaga Negara.

 

 

III.    BEBERAPA AZAS  DAN KAIDAH HUKUM YANG DIANUT DALAM MENJALANKAN PUTUSAN HAKIM (EKSEKUSI).

 

A. AZAS-AZAS EKSEKUSI.

 

Ketentuan  Pasal 5 ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 2004, tentang  Kekuasaan Kehakiman, yang isinya :  “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan” (TRI AZAS PERADILAN).

 

Ketua  Pengadilan Negeri  yang bertanggung jawab terhadap eksekusi  atas putusan hakim perdata, wajib untuk  memperhatikan “TRI AZAS PERADILAN”,  dan  juga memperhatikan pendapat  SUDIKNO MERTOKUSUMO  yang memperingatkan penegakan hukum memperhatikan keseimbangan  azas :  “kepastian hukum, keadilan  dan manfaat”.

 

Dalam perspektif azas “kepastian hukum, keadilan  dan manfaat”, bahwa  putusan hakim yang telah memperoleh  kekuatan hukum yang pasti (In kracht van gewijsde)  yang mempunyai titel  “eksekutorial”  adalah wajib untuk dijalankan (eksekusi).  Di sisi yang lain juga memperhatikan  kepentingan pihak tereksekusi  dan/atau  pihak ketiga  yang mengajukan  perlawanan (derden verzet).

 

Bertalian dengan uraian terdahulu, bahwa perlawanan (derden verzet)  tidak otomatis menunda eksekusi. akan tetapi, dalam hal yang bersifat khusus (eksepsional) eksekusi dapat ditunda. 

 

M. Yahya Harahap, SH “Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata” yang pada intinya menyatakan  :

 

Halaman 396, alinea ke- 4 :

 

 

 

Tentang  perlawanan pihak ketiga :

 

“Terhadap eksekusi yang hendak dijalankan, seorang pihak ketiga yang semula tidak terlibat dalam perkara yang hendak dieksekusi mengajukan perlawanan. Pihak ketiga tersebut mengajukan gugat perlawanan yang ditujukan kepada eksekusi  :

 

  • dengan menarik pemohon eksekusi dan tereksekusi sebagai pihak terlawan, dan
  • dalil gugat perlawanan berdasar hak milik;

 

Halaman 396, alinea ke-6 :

 

"Banyak perlawanan yang diajukan pihak tereksekusi hanya sebagai kedok untuk menunda-nunda eksekusi. Sengaja pihak tereksekusi mengajukan perlawanan sebagai peluang penun daan  dengan alasan dalil yang dicari-cari”.

 

Halaman 397, alinea ke- 2 :

 

Salah satu prinsip yang perlu diingat jika berhadapan dengan perlawanan terhadap eksekusi ialah: “perlawanan pihak tereksekusi terhadap ekseksusi tidak mutlak menunda eksekusi”.  Prinsip ini   sama dengan apa yang melekat pada perlawanan pihak ketiga terhadap eksekusi tidak mutlak menunda eksekusi.  Dalam kasus inipun perlawanan pihak ketiga terhadap eksekusi tidak mutlak menunda eksekusi. Penerapan penundaan eksekusi berdasar perlawanan pihak tereksekusi disesuaikan dengan “asas kasuistis” dan “asas eksepsional”. Oleh karena itu, dilarang menerapkan alasan perlawanan tereksesusi secara “generalis”. Tidak setiap perlawanan tereksekusi terhadap eksekusi menunda eksekusi.”;

 

Halaman 399, alinea ke-  2 :

 

Tentang perlawanan tereksekusi :

 

Tidak semua alasan perlawanan tereksekusi dianggap relevan. Hanya satu alasan saja yang dianggap relevan sebagai “dalil” perlawanan tereksekusi terhadap eksekusi.  Alasan yang dianggap relevan ialah :

 

  • putusan yang dieksekusi “telah dipenuhi seluruhnya” atau
  • grose akta (pengakuan hutang, hipotik) telah dilunasi seluruhnya”.

 

Dari apa yang telah diuraikan tersebut di atas, bahwa pada prinsipnya  perlawanan yang dilakukan oleh pihak ketiga maupun perlawanan yang dilakukan oleh pihak tereksekusi adalah “tidak menunda  eksekusi”. Akan tetapi  “eksekusi dapat ditunda”, jika Ketua Pengadilan Negeri yang melakukan  penelitian yang bersifat  “non litigasi”  menemukan hal-hal yang bersifat “eksepsional” untuk menunda eksekusi.  Hal-hal yang bersifat eksepsional yang dimaksud disimpulkan oleh M. Yahya Harahap , SH, yaitu :

 

a.         Terhadap perlawanan pihak ketiga  dengan dasar :  Hak milik.

 

b.        Terhadap perlawanan pihak Tereksekusi, dengan dasar :   putusan telah dipenuhi seluruhnya, atau grose akta (pengakuan hutang, hipotik) telah dilunasi seluruhnya”.

 

Dalam hal  perlawanan dan/atau permohonan penundaan eksekusi  yang berindikasikan sebagai “kedok”  untuk menunda eksekusi sebagaimana diuraikan oleh  M. Yahya Harahap, SH., tersebut di atas, maka sudah jelas, bahwa  Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang terhadap eksekusi  akan berpendirian  “eksekusi dijalankan”.

 

Selain apa yang dikemukakan oleh  M.Yahya Harahap ,SH.  Ternyata,  khususnya di daerah Sumatera Utara, bahwa pihak Tereksekusi mengajukan  keberatan/.protes terhadap eksekusi dalam bentuk “opini” dengan dalil-dalil  :  “obyek eksekusi “error in obyekto”;

 

Sebenarnya  ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku telah mengkaji suatu langkah-langkah hukum dalam rangka memastikan kebenaran dari :  obyek/tanah sengketa, dalam arti  : menghindari  eksekusi terhadap obyek/tanah sengketa yang keliru ( error in obyecto”, yaitu  :

 

a. Dalam sengketa penentuan Hak Milik dikenal tindakan hukum berupa Pemeriksaan Setempat (PS)  yang dilakukan dalam tahap pemeriksaan perkara pada  persidangan pertama (Pasal  180 R.bg/153 HIR).   

 

Jika  pada persidangan pertama tidak dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS), maka setelah perkaranya diputus  dengan  putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), maka dalam praktek peradilan, dikenal tindakan hukum  “Konstatering”,. yaitu dengan pencocokan batas-batas tanah sengketa  yang tertera pada berkas  perkaranya dengan keadaan dilapangan, dan mencatat  perubahan batas-batas tanah sengketa dalam keadaan terakhir, serta mecatat subyek yang menguasai obyek sengketa dalam keadaan terakhir;

 

Dalam hal, Ketua Pengadilan Negeri berpendapat bahwa hasil Konstatering menemukan kejelasan  obyek/tanah sengketa,  maka  Ketua Pengadilan Negeri menyimpulkan untuk menjalankan putusan (eksekusi).  Sebaliknya, jika hasil Konstatering tidak menemukan obyek sengketa di lapangan maka  disimpulkan Non Eksekutabel.

 

b. Dalam sengketa  pembayaran sejumlah uang (hutang piutang dan/atau tuntutan ganti kerugian)  wajib dilakukan tindakan hukum peletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta benda milik si debitur dalam tahap persidangan.

 

      Jika ternyata, bahwa  sebelum perkara digelar harta milik si tergugat tadi telah dijual  oleh si tergugat kepada pihak ketiga, maka upaya hukum bagi pihak ketiga adalah  perlawanan (verzet) terhadap Sita.  Putusan dalam perkara  perlawanan (verzet) terhadap sita terbuka upaya hukum Banding , Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).

 

Dan apabila dalam tahap pemeriksaan perkara belum diletakkan Sita Jaminan, maka setelah perkara tersebut berkekuatan hukum yang tetap, wajib dilakukan Peletakan Sita Eksekusi terhadap harta milik Tergugat/Termohon Eksekusi untuk selanjutnya dilakukan Lelang Eksekusi.

 

Kuhusus pada sengketa penentuan hak milik, bahwa kesimpulan  Ketua Pengadilan Negeri  dalam penelitian yang bersifat “non litigasi”  yang menyimpulkan  eksekusi dijalankan,  dan/atau  non eksekutabel tidak dapat diajukan dengan upaya hukum  Banding, Kasasi dan PK.  Namun, demikian,  terbuka  jalan bagi pihak ketiga mengajukan perlawanan (derden verzet), dan khusus terhadap eksekusi yang telah dijalankan,  maka bagi pihak yang merasa dirugikan terbuka saluran hukum dengan  mengajukan gugatan perdata biasa.

 

Suatu protes yang mengklaim  bahwa obyek/tanah sengketa yang telah dikonstatering “error in obyecto” yang hanya berupa  “opini” tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.  Jika penundaan ekseksi hanya dengan “opini “ yang mendalilkan obyek sengketa yang keliru (error in obyecto)  sudah jelas mengancam tegaknya  “Asas Kepastian Hukum, Asas Kedilan, Asas Manfaat Putusan”, serta bertentangan dengan TRI AZAS PERADILAN.(cepat, sederhana, biaya ringan).  Tujuan dan manfaat dilakukan  “Pemeriksaan Setempat (PS)”  dan/atau “konstatering”  adalah justeru menghindari terjadinya kekeliruan obyek yang akan dieksekusi.

 

Oleh karena itu, untuk membuktikan dalil-dalil “error in obyecto” terhadap obyek/tanah sengketa yang  telah dilakukan pemeriksaan setempat (PS) dan/atau konstatering,  maupun terhadap obyek  yang telah dieksekusi,  adalah hanya dengan cara mengajukan gugatan perdata biasa.  Dalam hal ini, pihak tereksekusi dan/atau pihak ketiga yang mengklaim obyek/tanah sengketa  “error in obyecto”  diwajibkan untuk membuktikannya dalam bentuk perkara gugatan perdata biasa, dan bukan melalui “opini” dan pengaduan-pengaduan ke mana-mana. Pengaduan berupa  “opini”  tidak dapat diharapkan untuk menyelesaikan masalah, selain hanya “memperkeruh suasana”, dan bertentangan dengan  azas “kepastian hukum dan keadilan.  Dalam hal ini, perlu dipedomani  Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, No. 41 K/Pdt/1990.

 

 Sebagaimana yang dikatakan oleh M. Yahya Harahap, SH, yaitu : “Banyak perlawanan yang diajukan pihak tereksekusi hanya sebagai kedok untuk menunda-nunda eksekusi. Sengaja pihak tereksekusi mengajukan perlawanan sebagai peluang penundaan  dengan alasan dalil yang dicari-cari”.

 

Maka dengan demikian, sudah sangat tepat bahwa saluran hukum untuk membuktikan adanya peristiwa “error in obyecto”  terhadap obyek/tanah sengketa yang telah di “PS /Konstatering “ adalah  harus melalui gugatan dan bukan dengan cara penaburan suatu “opini”.

 

Untuk selengkapnya dapat dikutip kembali ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, No. 41 K/Pdt/1990 sebagai tersebut  di bawah ini :

 

Kaidah hukum :

 

“Aparat Peradilan yang bertindak melaksanakan tugas-tugas teknis peradilan atau kekuasaan kehakiman tidak dapat dipersalahkan..dstnya. Tindakan aparat peradilan yang melanggar kewenangan atau melampaui batas yang dibenarkan dalam hukum, dapat diajukan kepada instansi peradilan yang  lebih tinggi, dalam hal ini Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung, untuk diadakan tindakan pengawasan”.

 

 “Atas tindakan penyelenggaraan peradilan yang mengandung cacat hukum dapat diajukan gugatan perdata untuk pembatalan, dengan menarik sebagai tergugat pihak yang mendapatkan hak dari tindakan tersebut, dan bukan Hakim, Jurusita Atau Panitera yang bersangkutan”;

 

Dengan  mengajukan gugatan akan memperoleh suatu Kepastian Hukum, sedangkan bentuk  “opini” tidak akan menyelesaikan masalah selain menambah kerumitan saja bila hal itu ditanggapi dengan menunda eksekusi.

 

 

 

B. KAIDAH HUKUM BERLAKU MENGIKATNYA PUTUSAN HAKIM TERHADAP PIHAK KETIGA.

 

Selain dari pada  azas hukum sebagai mana diuraikan terdahulu, juga dikenal  Kaidah hukum tentang  “berlaku mengikatnya putusan hakim”  terhadap pihak ketiga. 

 

Sering ditemukan, bahwa seseorang pihak ketiga yang  menguasai obyek/tanah dan rumah  sengketa  yang tidak diikut sertakan  sebagai pihak  Tergugat dalam suatu  sengketa penentuan hak milik  (di  pengadilan negeri) mengajukan protes-protes/keberatan terhadap eksekusi, dengan dalil-dalil bahwa yang bersangkutan  tidak mengetahui ada perkara,  dan tidak pernah diajukan sebagai pihak Tergugat;

 

Sebagaimana diuraikan terdahulu, bahwa  perlawanan pihak ketiga (derden verzet)  terhadap  eksekusi  dikenal  dalam praktek peradilan.

 

Pada uraian dimuka, telah dijelaskan, bahwa  penundaan eksekusi berdasarkan  perlawanan pihak ketiga (derden verzet)  harus dengan dalil-dalil  bahwa  obyek/tanah dan rumah yang disengketakan  adalah  berdasarkan dalil-dalil  “hak milik”.  Namun perlu utuk dipertanyakan : “Apakah setiap  pihak ketiga yang memohon penundaan eksekusi berdasarkan dalil-dalil  “hak milik”  menyebabkan  eksekusi mutlak untuk ditunda ?

 

Sebelum  menjawab pertanyaan tersebut, dipandang perlu penyuguhan contoh kasus seperti tersebut di bawah ini :

 

Cotoh kasus No. 1 :

 

*    Si  X menggugat  si A  atas sebidang tanah yang menguasai sebidang tanah.

 

*    Dalam perkara  si X dan  si A   telah memperoleh putusan hakim yang telah berkekuatan hukum yang tetap (In kracht van gewijsde)  yang pada intinya  :

 

  • Menetapkan tanah sengketa adalah milik  Penggugat (si X ).
  • Menetapkan perbuatan Tergugat ( si A) menguasai obyek/tanah sengketa adalah perbuatan yang melawan hukum (Onrechtmatige daad);
  • Menetapkan alas hak  penggugat (X) atas tanah  sengketa  sah dan berharga;
  • Menyatakan alas hak  Tergugat (A) atas tanah sengketa  “tidak sah secara hukum dan tidak berkekuatan hukum;
  • Menghukum si  tergugat  (si A)  untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada penggugat…..dstnya.

 

*    Si  X  mengajukan permohonan Eksekusi  kepada Ketua Pengadilan negeri yang berwenang untuk itu.

 

*    Setelah  pada masa proses eksekusi,  ditemukan  si   B  ( pihak ketiga)  yang menguasai  secara fisik obyek/tanah sengketa dengan hak sewa dari si A.  Dan si C  sebagai  pihak ketiga yang mengaku telah membeli  obyek/tanah sengketa dari si  A 

 

Pada  contoh kasus tersebut di atas,  menggambarkan 2 (dua) kepentingan hukum pihak ketiga yang masing-masing  memperoleh hak dari  si Tergugat (si A), yaitu :

 

 

 

1). Disini si Penyewa (si B)  keberatan terhadap eksekusi dengan dalil-dalil  :  azas  Jual beli tidak menghapukan hak sewa (Pasal  1576  KUH. Perdata ).

 

2). Pembeli (si C), mempunyai dalil-dalil, bahwa  obyek/tanah sengketa telah dibelinya dari si A (Tergugat)  dan  keberatan terhadap eksekusi, karena  si C (pembeli) tidak  dilibatkan dalam arus perkara.

 

 

Pembahasan contoh  kasus No. 1 :

 

Tentang ad. 1) dan ad. 2)

 

Berkaitan   pada contoh kasus tersebut di atas telah nyata-nyata bahwa Undang-undang tidak mengatur suatu aturan  yang terperinci tentang kriteria-kriteria tertentu menentukan 2 (dua) sikap :  “eksekusi tetap dilaksanakan” dan/atau sikap “menunda eksekusi”.  Pada prinsipnya  perlawanan (derden verzet) tidak menunda eksekusi,  akan tetapi dalam hal ditemukan hal-hal yang bersifat eksepsionol, Ketua Pengadilan Negeri wajib untuk menunda eksekusi minimal sampai putusan perlawanan dijatuhkan di tingkat Peradilan Pertama.  “Upaya mewujudkan TRI AZAS PERADILAN  sebagaimana dimaksud oleh   Pasal 5 ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 2004, adalahi “kewajiban” bagi  Pengadilan Negeri untuk secara arif dan bijaksana mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya  “peradilan sederhana,  cepat dan biaya ringan yang  disebut dengan istilah TRI AZAS PERADILAN.

 

Perkembangan  zaman menuntut praktek hukum dari Hakim menuju penegakan hukum yang professional. Maksudnya adalah Kebebasan Hakim dalam menjalankan fungsinya yang mandiri itu, Hakim harus mewujudkan kepastian hukum dan keadilan serta azas manfaat bagi Pencari Keadilan.

 

Perwujudan kepastian hukum dan keadilan serta azas manfaat bagi pencari keadilan  tidaklah semata-mata  diberlakukan  dalam ditingkat  pemeriksaan/pengambilan putusan suatu perkara. Akan tetapi tidak kalah pentingnya dalam rangka menjalankan suatu putusan hakim (eksekusi) dalam rangka  menghadapi berbagai rintangan terhadap eksekusi.

 

Ada beberapa kaidah hukum sebagai tersebut di bawah ini :

 

1).  Putusan Mahkamah Agung tanggal 11-4-1956 No. 85 K/Sip/1956, dalam perkara : Oey Eng Tiong, lawan : Haji Moch Nurdin.

 

Masalah : Pelaksanaan Putusan terhadap  pihak ketiga.

 

Kaidah hukum  :      Suatu putusan hanya dapat dilaksanakan terhadap orang yang bukan pihak, bila orang ini dapat dipandang sebagai yang memperoleh hak (rechtverkrijgende)dari yang kalah”.

 

2). Sudikno Mertokusumo, mengangkat pendapat Supomo yang menyebut “putusan yang melumpuhkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti”,  yaitu : Putusan Mahkamah Agung, tanggal 9 Nopember 1995 (tidak menyebut nomor perkara) berpendapat : 

 

“Bahwa suatu putusan hakim tidak hanya mempunyai kekuatan terhadap  pihak yang kalah, melainkan juga terhadap seorang yang kemudian mendapat hak dari pihak yang kalah tadi”.

 

3).  Mahkamah Agung RI., berpendapat : “Perlawanan pihak ketiga terhadap Sita Conservatoir, Sita Revindikatoir dan Sita Eksekusi, hanya dapat diajukan atas dasar Hak Milik, jadi hanya dapat diajukan oleh pemilik atau orang yang merasa bahwa ia adalah pemilik barang yang disita dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dari Pengadilan Negeri yang secara nyata menyita (Pasal 195 (6) HIR, Pasal 206 (6) Rbg) Jelaslah, bahwa penyewa, pemegang hipotik atau credietverband) tidak dibenarkan untuk mengajukan perlawanan semacam ini” (Mahkamah Agung RI, “Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan”, Buku II, cetakan ke- 2, Proyek Pembinaan Tehnis Yustisial Mahkamah Agung RI, 1997, Hal. 145).

 

 

 

Untuk mempertegas tentang kedudukan pihak ketiga  dalam dua jenis sengketa, yaitu :

 

1).  Sengketa Pengosongan “Jual Beli” terhadap obyek dalam persewaan :

 

Bahwa ketentuan Pasal 1576 K.H.U.Perdata yang mengenal aturan : Jual beli tidak menghapus hak sewa, tidak berlaku secara umum, dalam arti, hanya berlaku secara khusus pada contoh kasus, yaitu : Jika  sipembeli menggugat  penjual tentang pengosongan terhadap si penyewa. Dalam kasus ini si pembeli baru dapat mengajukan pengosongan terhadap penyewa setelah hak sewa berakhir, kecuali diperjanjikan sebelumnya.

 

2).  Sengketa penentuan hak milik :

 

Bahwa  dalam sengketa penentuan hak milik. Dimana si X menggugat si A yang menyewakan kepada si B, dan menjual kepada si C tentang obyek sengketa. Jika si X dinyatakan sebagai pemilik obyek sengketa, maka si A dan/atapun orang lain yang memperoleh hak dari padanya (penyewa dan pembeli) berkewajiban untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat si X  dalam keadaan bebas dan kosong.

 

Dalam kasus ini, Perlawanan (Derden verzet) dari pihak ketiga (si B dan C) yang memperoleh hak dari si Tergugat (si A) tidak dapat untuk menunda eksekusi. Dan menjalankan putusan hakim berupa pengosongan (Eksekusi riil) tidak harus menunggu perkara perlawanan (denrden verzet) diperiksa dan diputus. Dalam kasus ini berlaku azas umum “perlawanan (derden verzet) tidak menunda eksekusi.

 

Penulis mencoba menyimpulkan kedudukan pihak ketiga yang menguasai obyek sengketa tergantung dari jenis perkaranya, yaitu :

 

a. Pada sengketa pengosongan atas jual beli terhadap obyek sengketa dalam persewaan, maka dapat diberlakukan ketentuan  Pasal 1576 KUH. Perdata, dengan  asas : “Jual beli tidak menghapus hak sewa”.

 

b. Namun dalam sengketa “penentuan  hak milik”, pihak ketiga (ic. yang memperoleh hak sewa) adalah di luar ketentuan Pasal 1576 KUH. Perdata. Di sini diterapkan  kaedah hukum yang berasal dari yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yang mengenal kaidah hukum : 

 

* “Suatu putusan hanya dapat dilaksanakan terhadap orang yang bukan pihak, bila orang ini dapat dipandang sebagai yang memperoleh hak (rechtverkrijgende)”.

 

*  “Bahwa suatu Putusan Hakim tidak hanya mempunyai kekuatan terhadap  pihak yang kalah, melainkan juga terhadap seorang yang kemudian mendapat hak dari pihak yang kalah tadi”.

Bahwa dari pengalaman Penulis sebagaiman tersebut di atas, adalah  merupakan  penerangan hukum  mengenai “Kekuatan Eksekutorial dari Putusan Hakim Terhadap Harta Benda Tidak Bergerak (obyek sengketa)  Yang Dikuasai Oleh Pihak Ketiga” dalam arti :   “Ruang lingkup  berlaku mengikatnya  putusan hakim itu menjangkau  pihak ketiga “  yang berkedudukan sebagai yang memperoleh hak dari  si Tergugat (yang dikalahkan). Menurut contoh kasus No.1 sebagai diuraikan di atas adalah sebagai gambaran  pada  :  “Peristiwa    “sewa-menyewa” dan “jual beli.”  yang dilakukan oleh  pihak yang  dikalahkan ( dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum yang tetap”).

 

Sifat  “deklaratoir “  pada  dictum putusan hakim yang  menyatakan  “alas hak  Tergugat atas tanah sengketa  tidak sah secara hukum dan tidak berkekuatan hukum  adalah mempunyai konsekwensi  tentang   “pengalihan  sesuatu barang “ oleh seseorang atau badan hukum berlandaskan  “alas hak yang tidak sah”   adalah  menjadikan tindakan pengalihan atas barang yang dimaksud secara yuridis juga menjadi  “tidak sah “ dan tidak mempunyai kekuatan hukum Hal ini dengan tegas dirumuskan pada ketentuan   Pasal 1335  dan pasal  Pasal 1337  KUH. Perdata , yaitu :   

 

 

 

*  Pasal 1335  KUH. Perdata   :    Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan;

 

*  Pasal 1337  KUH. Perdata   :    Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang2, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum;

 

 

 

Searah dengan ketentuan Pasal 1335  dan pasal  Pasal 1337  KUH. Perdata tersebut, juga dikenal kaidah hukum  dalam Yurisprudensi MARI, yaitu :

 

Putusan Mahkamah Agung tgl 6-8-1973 No. 663 K/Sip/1971.

 

Dalam perkara : Soeparman alias Slamet lawan Notodiwirjo alias Ngatman.

 

Susunan Majelis : 1. Prof R. Subekti,SH. 2. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja, SH. 3. D.H. Lumban Radja, SH.

 

Kaidah hukum :  Meskipun jual beli tanah sengketa dilakukan menurut prosedur perundang-undangan Agraria, jual beli tersebut harus dinyatakan batal karena didahului dan disertai hal-hal yang tidak wajar atau itikad-itikad yang tidak jujur.

 

Mengacu pada  pertanyaan : “Apakah setiap  pihak ketiga yang memohon penundaan eksekusi berdasarkan dalil-dalil  “Hak Milik”  menyebabkan  eksekusi mutlak untuk ditunda ?

 

Kalau pada contoh kasus  No. 1  diatas menggambarkan  “Putusan Hakim itu menjangkau  Pihak Ketiga  yang berkedudukan sebagai yang memperoleh hak dari  si Tergugat (yang dikalahkan). Maka  untuk  contoh kasus No. 2 adalah menggambarkan  kedudukan pihak ketiga sebagai pemegang Hak Milik  yang diperoleh dari pihak yang lainnya  (diluar pihak Penggugat dan Tergugat) sebagaimana tersebut di bawah ini :

 

 

 

Contoh  kasus No.  2 :

 

*    Si  A /Penggugat (pihak yang menang) melawan  si B/Tergugat  ( yang dikalahkan )    telah mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk menjalankan putusan hakim (eksekusi).

 

*    Si C (pihak ketiga)  yang menguasai obyek sengketa yang telah mengetahui rencana eksekusi yang  akan dijalankan terhadap obyek/tanah sengketa yang dikuasainya secara fisik mengajukan gugatan perlawanan (derden verzet) dan  permohonan penundaan eksekusi dengan dalil-dalil  “hak milik”  ( bukan dari  para pihak yang berperkara).

 

 

 

Ketentuan Hukum Acara  Perdata dalam Pembahasan  contoh kasus  No. 2 :

 

 

 

Ketentuan Undang-undang :

 

 

 

Ketentuan Pasal 228 R.Bg/208 H.I.R  ayat (1)  : Ketentuan pada ketiga pasal diatas (maksudnya pasal 225 Rbg/207 HIR,  pasal 226 Gbg/207 ayat 2 HIR,  pasal227 Rbg/207 ayat 3 HIR)  berlaku juga jika Pihak Ketiga yang melawan menjalankan putusan itu menyatakan bahwa barang yang disita itu adalah Hak Miliknya.

 

Doktrin :

 

 

 

            Penjabaran terdahulu, M. Yahya Harahap, SH, menyatakan : “Terhadap eksekusi yang hendak dijalankan, seorang pihak ketiga yang semula tidak terlibat dalam perkara yang hendak dieksekusi mengajukan perlawanan. Pihak ketiga tersebut mengajukan gugat perlawanan yang ditujukan kepada eksekusi  :

 

  • Dengan menarik pemohon eksekusi dan tereksekusi sebagai pihak terlawan, dan
  • Dalil gugat perlawanan berdasar hak milik;

 

 

 

 

 

Pembahasan :

 

 

 

Dalil-dalil gugat perlawanan berdasar “hak milik” adalah suatu  alasan yang relevan untuk menunda eksekusi  dalam arti : Kepada  pelawan diberikan waktu untuk membuktikan  perlawanannya bahwa bukti hak milik yang dimilikinya  lebih “kuat” dari pada  bukti  si  Penggugat yang telah dimenangkan  dalam putusan hakim yang akan dijalankan (eksekusi). 

 

Oleh karena itu, menghindari  keadaan yang lebih merumitkan dikemudian hari,  ketentuan hukum dan perundang-undangan  menentukan standar (patokan) untuk mensyaratkan dalil gugat perlawanan pihak ketiga (derden verzet) berdasar hak milik.

 

Dalam Hal perlawanan terhadap eksekusi dengan alas hak milik  tidak mutlak untuk menunda eksekusi.”  Namun penerapannya juga secara kasuistis., sehingga dapat disimpulkan bahwa :

 

(1).    Yang dapat dipertimbangkan untuk menunda eksekusi, adalah  perlawanan (derden verzet) dari pihak ketiga yang memiliki alas hak milik yang diperoleh bukan dari si tergugat. Pula secara kasat mata  alas hak milik yang dimaksud harus dapat dinilai mempunyai  “kebenaran formal”.

 

 

(2).   Ditemukannya data pendukung yang menunjukkan alas hak pihak ketiga yang secara kasat mata yang dapat dilihat bahwa pembuatannya dengan “itikad tidak baik”, maka tidak dapat dipertimbangkan sebagai alasan untuk menunda eksekusi.

 

 

Para Ketua Pengadilan Negeri yang secara jabatan  bertanggung jawab terhadap pelaksanaan putusan hakim (eksekusi), mereka harus yang Koprehensif, mereka wajib  mempedomani ketentuan Pasal 5 ayat (2)  Undang-undang No. 4 Tahun 2004, tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman  yang berisikan TRI AZAS PERADILAN ( Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan) dalam arti :  Sosok seorang Ketua Pengadilan Negeri  tidak tinggal diam dan tidak bersikap kaku terhadap keadaan. Mereka harus peka terhadap keadaan serta  berkemampuan mengikuti perkembangan hukum dan zaman.  Sebagai sosok seorang Ketua Pengadilan Negeri wajib bertindak arif dan bijaksana  mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya  “peradilan sederhana,  cepat dan biaya ringan yang  disebut dengan istilah TRI AZAS PERADILAN. dengan cara  menggunakan kewenangan yang ada  padanya secara maksimal.

 

Bukan tidak memungkinkan, bahwa  Ketua Pengadilan Negeri  yang kelihatan berperilaku sikap “hati-hati” dan “terlampau lamban”  dalam  pelayanan hukum yang bersifat non litigasi. (i.c. eksekusi). 

 

Sikap hati-hati itu sangat diperlukan, akan tetapi tidak perlu membuang-buang waktu. Untuk mempelajari satu berkas perkara saja,  jangan sampai memakan waktu yang cukup lama.  Jika “secara formal”   suatu putusan  sudah layak untuk dijalankan, dan  kalau ada permohonan untuk itu, maka Ketua Pengadilan Negeri sudah harus memerintahkan  Panitera dan atau Jurusita yang berwenang untuk itu mempersiapkan proses  “pra eksekusi”.  Pada umumnnya  melalui  tindakan pra eksekusi  akan kelihatan  ada tidaknya “gejolak social”  baik dari “pihak tereksekusi”  maupun dari “pihak ketiga”, dalam arti : Jika si tereksekusi telah ditegur/aanmaning  yang  pada intinya  memperingatkan si tereksekusi mematuhi putusan secara suka rela  dalam tenggang waktu menurut Undang-undang (8 hari), maka akan kelihatan suatu reaksi  tentang dipatuhi dan/atau tidak dipatuhi putusan  Hakim yang akan dijalankan (eksekusi) tersebut.

 

Keadaan yang mungkin terjadi setelah  Peneguran/Aanmaning  maupun  tindakan Konstatering, yaitu :

 

1).  Kedua belah pihak menuju Negosiasi Damai;

 

2).  Pihak tereksekusi bersifat pasif;

 

3). Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan Perintah Eksekusi setelah melalui tenggang waktu masa Peneguran/Aanmaning;

 

3). Pihak tereksekusi dan/atau pihak ketiga mengajukan  protes dan/atau  perlawanan dengan dalil-dalil  yang menyudutkan Putusan Hakim yang akan dijalankan (eksekusi) dan memohon penundaan eksekusi.

 

Sejak adanya protes dari pihak tereksekusi dan/atau pihak ketiga, maka berdasarkan dalil-dalil protes itulah  Ketua Pengadilan Negeri  bersikap hati-hati dalam menentukan sikap : menunda dan/.atau menjalankan putusan (eksekusi), dan bukan untuk memperlama-lama proses Peneguran/Aanmaning.

 

Kalau hanya untuk menanda tangani Penetapan untuk persiapan “Peneguran/aanmaning” saja, harus memakan waktu yang cukup lama, yaitu “berminggu-minggu,  dan/atau ber bulan-bulan”,  adalah sudah mengancam “Kepastian Hukum Dan Keadilan”, dan bertentangan dengan misi  “TRI AZAS PERDILAN”.  Dalam konteks ini, mengggambarkan  Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan sebagai sosok  yang tidak berpihak pada  “misi”  penegakan hukum yang baik  yang dianggap sebagai  penghambat misi TRI AZAS PERADILAN  itu sendiri.  Seyogianya, janganlah  pihak Lembaga Peradilan itu sendiri yang menciptakan  terjadinya kegagalan  misi “TRI AZAS PERADILAN” ibarat “ular cari pemukul” yaitu mencari Kesulitan  diri sendiri . 

 

            Kecenderungan  suatu kelomplok  dan/atau individu memanipulasi keadaan,  kecerdasan untuk memanfaatkan  “celah-celah  ketidak sempurnaan hukum” dan perundang-undangan dengan memperalat  celah-celah hukum itu  untuk kepentingan  dan keuntungan pribadi  adalah merupakan suatu  “cobaan”  dalam rangka  “penegakan hukum yang benar” bagi seorang Ketua Pengadilan Negeri.  Dalam konteks ini, Siapkah Ketua Pengadilan Negeri  “secara obyektif” dalam menentukan sikap ?. 

 

 

Selain yang dikemukakan tersebut di atas,  masih banyak  pelbagai hal yang  dapat untuk dipedomani dalam rangka menyikapi  “permohonan  penundaan eksekusi” yang secara lengkap tidak memungkinkan di paparkan dalam makalah ini. Namun yang perlu untuk digaris bawahi  adalah : 

 

1. Setiap Ketua Pengadilan Negeri  sudah  harus dianggap mengetahui  dan mampu menemukan hal-hal yang bersifat  “eksepsional” sebagai landasan menunda eksekusi.

 

 

2.   Sangat diharapkan sosok seorang  Ketua Pengadilan Negeri yang  “bersinegi” dalam penelitian yang bersifat  non litigasi, agar dengan cara itu,  ketua Pengadilan Negeri yang menentukan sikap dalam  2 (dua) hal :  “menjalankan putusan (eksekusi)”  atau  “menunda eksekusi”  yang dapat dipertanggungjawabkan secara Yuridis, Sosiologis Dan Psikologis, dalam arti  :  Jangan sampai terjadi penentuan sikap yang semborono, yaitu :

 

 

a).  Seharusnya menunda eksekusi, akan tetapi eksekusi dijalankan;

 

b), Seharusnya menjalankan Putusan Hakim (Eksekusi),  akan tetapi justeru menunda eksekusi.

 

 

 

Tindakan  Ketua Pengadilan Negeri seperti  pada butir a) dan b) tersebut di atas adalah “tidak profesional” dan merupakan tindakan yang “konyol”.  Ketua Pengadilan Negeri  yang bersikap kaku, arogan, menganggap lebih pintar dan bawahan semua bodoh, menumpuk perkara di atas meja kerjanya,, memperlama proses penanganan/pendistribusian perkara dengan dalih mempelajari berkas,  adalah pertanda menunjukkan sebagai sosok yang bukan sebagai pelayan, akan tetapi yang harus dilayani.

 

Menteri Kehakiman RI (Ismail Saleh, SH) pada masa periode kepemimpinan Beliau, sering melakukan  Inpeksi Mendadak (SIDAK), di meja kerja para pimpinan (Ketua PN) sering dijumpai penumpukkan berkas perkara..  Kemudian Beliau menginstruksikan penerapan “Klin Desk.  Beliau  dengan cepat mempromosikan para pimpinan (Ketua PN)  yang menumpukkan  “Buku-buku Ilmiah “ di  meja kerja.

 

Pengalaman penulis yang pernah memegang jabatan sebagai  “Jurusita”, para Ketua Pengadilan Negeri mantan atasan dari  penulis  (penganut paham Ismail Saleh, SH), selalu memegang prinsip menciptakan “keringanan dan/atau  kemudahan”  bagi  pencari keadilan.  Sangat dipantangkan  memikirkan kepentingan pribadi sehingga mengorbankan “kebenaran” .  Karena eksekusi adalah Hutang Moral Lembaga Peradilan Bagi Pencari Keadilan yang telah lama menunggu  “kebenaran” melalui  proses hukum (banding, Kasaisi  PK), dan eksekusi adalah langkah yang terakhir agar pencari keadilan dapat menikmati kebenarannya. Beliau-beliau selalu berpesan : “Utamakanlah hukumnya, dan pelajari argumentasi hukumnya” dalam rangka  penyelesaian berbagai hambatan terhadap eksekusi”. Jangan karena  “kepentingan Saudara, kepentingan kita”,  menjadi beban  yang “berat” bagi pencari keadilan. Wujudkan  “TRI AZAS PERADILAN (cepat, sederhana, biaya ringan)”;

 

 

 

IV.    DOKTRIN  DAPAT DIUJI KEBENARANNYA BERDASARKAN FILSAFAT PRAGMATISME  DAN  TRI AZAS PERADILAN.

 

 

Pendapat ahli hukum (Pakar Hukum)  tidak selalu dapat dipedomani, jika didalamnya terdapat hal-hal yang kontraversi dengan  azas-azas hukum.   Doktrin (pendapat ahli hukum) pada umumnya dipergunakan dalam “penyelesaian” suatu masalah, karena aturan-aturan dalam kasus tertentu tidak di atatur oleh undang-undang. Suatu doktrin itu  digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah, dan bukan untuk   “menambah masalah”  ibarat “ular cari pemukul”.  Oleh karena itu,  suatu pendapat ahli hukum (doktrin)  dapat diuji kebenarannya berdasarkan “Filsafat Pragmatisme” dan   “TRI AZAS PERADILAN”

 

Doktrin  dapat diartikan  pendirian segolongan ahli ilmu pengetahuan, keagamaan, ketatanegaraan.  Pendapat dan atau pendirian segolongan ahli ilmu pengetahuan dapat dijadikan sebagai  “sumber hukum” dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum.  Kedudukan “doktrin”  dikenal  sebagai salah salah satu  “sumber hukum”.  Penerapan suatu  doktrin  didalam penyelesaian suatu  perkara tidak boleh bertentangan dengan  TRI AZAS PERADILAN.

 

Istilah “Prakmatisme” dan “pragmatis”  menurut Kamus Besar Indonesia Edisi Ketiga, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustakan, Jakaarta, 2005, memberikan pengertian, yaitu :

 

Pragmatisme mempunyai arti :

 

 

1.Kepercayaan bahwa kebenaran atau nilai suatu ajaran (paham, doktrin, gagasan, pernyataan, ucapan dsb), bergantung pada penerapannya bagi kepentingan manusia,

 

 

2.Paham yang menyatakan bahwa segala sesuatu tidak tetap,melainkan tumbuh dan berubah terus.

 

 

3.Pandangan yang memberi penjelasan yang berguna tentang suatu permasalahan dengan melihat sebab akibat berdasarkan kenyataan untuk tujuan praktis.

 

Prakmatis  mempunyai arti :

 

1. Bersifat praktis dan berguna bagi umum, bersifat mengutamakan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) mengenai atau bersangkutan dengan nilai-nilai praktis;

 

 

2.   Mengenai atau bersangkutan dengan pragmatisme.

 

 

 

M. Yahya Harahap, SH. Dalam buku  “Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata”, Penerbit PT. Gramedia, Jakarta, 1988, memberikan suatu pendapat :

 

“Supaya putusan berdaya eksekusi terhadap orang lain yang sedang menguasai barang terperkara, amar putusan harus berbunyi “Menghukum tergugat “serta setiap orang yang mendapat hak dari tergugat” untuk mengosongkan dan menyerahkan barang terperkara kepada penggugat.

 

 

Beliau berpendirian, bahwa kalimat   “serta setiap orang yang mendapat hak dari Tergugat”, adalah satu syarat agar putusan berlaku mengikat menjangkau  pihak ketiga yang memperoleh hak dari si tergugat. 

 

 

Pendapat pakar hukum ini, sangat menarik perhatian. Makna kalimat : “serta setiap orang yang mendapat hak dari tergugat”  menurut Beliau merupakan suatu syarat agar putusan berlaku mengikat terhadap pihak ketiga yang meperoleh hak dari si Tergugat,  dalam arti : “jika kalimat tersebut tidak tercantum pada amar putusan,  berakibat putusan tidak berlaku mengikat terhadap pihak ketiga yang memperoleh hak dari si tergugat”.

 

Perlu untuk menjadi perhatian, jika  pendapat tersebut dibakukan menjadi praktek peradilan,  akan  mempunyai  “dampak”   yang mengarahkan  pada pergeseran yang meninggalkan nilai dari prisip TRI AZAS PERADILAN.  Misalnya,  jika amar putusan hanya menghukum “si tergugat” tanpa diikuti kalimat “serta setiap orang yang mendapat hak dari tergugat”, berarti  putusan tidak mengikat  pihak ketiga tadi. Resikonya  si pihak ketiga itu , harus  terlebih dahulu digugat secara tersendiri, agar putusan berlaku mengikat terhadapnya.  Tentu keadaan menghadapkan pencari keadilan itu menghadapi “birokarisi hukum”.

 

Kalau demikian halnya, apakah  paham ini harus dipertahankan dalam praktek peradilan ?  Sementara ada prinsip yang diatur dalam undang-undang, yaitu “ Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”.  yang dikenal dengan TRI AZAS PERADILAN (Pasal 5 ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman).

 

 

Prinsip “pragmatisme”  yang digabungkan dengan prisip “TRI AZAS PERADILAN”,  sangat relevan untuk dipedomani dalam penegakan hukum.  Sudikno Mertokusumo  selalu mengingatkan pra penegak hukum untuk memperhatikan keseimbangan : 1. Kepastian hukum, 2. Kedilan dan 3.  Kemanfaatan.

 

Hukum Acara Perdata Indanesia yang berlaku memberikan kesempatan kepada pihak ketiga yang mengajukan  gugat  perlawanan (derden verzet)  dengan dalil “hak milik”, adalah dimaksudkan  untuk memberi kesempatan kepada pihak ketiga yang dimaksud membuktikan kebenaran dalil “hak miliknya” di persidangan, dalam arti :  Jika  alas hak milik pihak ketiga itu “lebih unggul” dari pada  alas hak yang dimenangkan dalam suatu putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap (In kracht van gewijsde), tentu  putusan yang terdahulu itu dibatalkan dan tidak berkekuatan hukum,  sehingga  eksekusi harus dihentikan (non eksekutabel).

 

Apalagi pihak ketiga yang memperoleh hak dari si yang kalah (tergugat), sudah jelas bahwa alas hak miliknya tersebut  otomatis  “tidak mempunyai kekuatan hukum (vide Pasal  Pasal 1335  dan pasal  Pasal 1337  KUH. Perdata)” ,  sehingga tidak memerlukan pembuktian di muka Hakim. 

 

Oleh sebab itu,  nilai yang terkandung dari filsafat  “PRAGMATISME”  dan  “TRI AZAS PERADILAN”  serta pendapat Sudikno Mertokusumo  tersebut,  adalah sangat “relevan”  untuk diterapkan terhadap pihak ketiga  yang memperoleh hak dari si yang kalah (tergugat), dengan konsekwensi hukum :  Jika  si tergugat telah dihukum untuk menyerahkan sesuatu barang dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (In kracht van gewijsde), maka terhadap pihak ketiga yang menguasai barang tersebut yang memperoleh hak dari si tergugat (yang dikalahkan) adalah mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang yang dimaksud kepada si Penggugat (yang menang), sekalipun dalam amar putusan  tentang  penghukuman si Tergugat  tidak disertai dengan kalimat “serta  setiap orang yang mendapat hak dari Tergugat”.   Hal ini didukung oleh  argumentasi hukum lainnya, yaitu :   “Hal-hal yang telah dinyatakan dalam hukum  tidak perlu dinyatakan dalam  amar putusan”.

 

Lebih jelasnya,  dapat  digunakan  sebuah “analogi hukum”, dengan contoh sebagai tersebut di bawah ini :

 

Contoh :

 

Bahwa pada amar putusan  dirumuskan antara lain : 

 

“Menghukum si Tergugat untuk menyerahkan tanah kepada si Penggugat dalam keadaan bebas dan kosong…dstnya”.

 

 

 

Pada contoh di atas, bahwa yang dihukum untuk melakukan “suatu penyerahan barang” itu  adalah si Tergugat.   Tidak ada tambahan kalimat  :  “Jika si Tergugat tidak menyerahkan barang tersesebut, maka eksekusi dilakukan oleh Panitera/Jurusita dibawah perintah Ketua Pengadilan Negeri”.   Pertanyaan :  “Kenapa  pihak Pengadilan yang melakukan eksekusi, sementara tidak dirumuskan pada amar putusan.  Apakah tindakan Pengadilan itu tidak bertentangan dengan amar  putusan ?”.   Tentu jawabnya adalah :   “Hal-hal yang telah dinyatakan dalam hukum  tidak perlu dinyatakan dalam  amar Putusan”.

 

Demikianlah halnya,  bahwa “dalam hukum”  telah dinyatakan bahwa “Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum yang tetap (In kracht van gewijsde) berlaku mengikat terhadap pihak ketiga yang memperoleh hak dari si Tergugat”.  Hal ini tidak dapat ditawar-tawar.  Dan untuk merealisasikanya diperlukan “filsafat Pragmatisme” untuk mendukung terwujudnya  TRI AZAS PERADILAN.  Kenapa justeru  menciptakan “dalil-dalil” lain  yang  harus menempuh suatu proses berperkara  yang  “berliku-liku “?. 

 

 

Untuk itu dapat disimpulkan : Terhadap  pihak ketiga yang memperoleh hak dari si Tergugat (yang dikalahkan) diterapkan : Prinsip “Pragmatisme” dan  “Tri Azas Peradilan”, dalam arti :  Bahwa  Putusan Hakim  berlaku mengikat terhadap pihak ketiga yang memperoleh hak dari si Tergugat (yang kalah)  sekalipun tidak dinyatakan dalam amar putusan, dengan asalan  yuridis:  “Hal hal yang sudah dinyatakan dalam hukum, tidak perlu dinyatakan dalam amar putusan”.

 

 

V.   PENUTUP

 

A.   KESIMPULAN

 

  1. Bahwa Putuan Hakim yang telah berkekuatan hukum yang tetap (In kracht van gewijsde) yang harus dijalankan (eksekusi), wajib untuk dihormati oleh seluruh warga Negara, Lembaga-Lembaga  Negara  tanpa kecuali ;
  2. Bahwa  saluran hukum yang  benar bagi pihak yang merasa  dirugikan sebagai akibat hukum suatu eksekusi adalah “ Gugatan Perdata Biasa”.
  3. Bahwa protes keberatan pihak ketiga terhadap eksekusi yang belum terlaksana adalah dengan Gugatan Perlawanan (derden verzet) dan bukan dengan “opini”.
  4. Bahwa  perlawanan pihak ketiga (derden verzet) terhadap eksekusi  adalah berdasarkan dalil gugat dasar “hak milik”.
  5. Bahwa  dalil gugat  dasar “hak milik”, tidak otomatis menunda  eksekusi, karena penerapannya dilakukan secara  “KASUISTIS”, dan wajib memperhatikan TRI AZAS PERADILAN ( sederhana cepat, dan biaya ringan).
  6. Bahwa perlawanan pihak tereksekusi terhadap suatu eksekusi adalah :

 

·   Putusan yang dieksekusi “telah dipenuhi seluruhnya” atau

 

·   Grose Akta (Pengakuan Hutang, Hipotik) telah dilunasi seluruhnya”.

 

  1. Bahwa  terhadap dalil pihak tereksekusi yang menyatakan ‘error in obyecto” terhadap obyek/tanah sengketa yang sudah di PS/Konstatering atau yang sudah dieksekusi harus melalui gugatan perdata  biasa, guna membuktikan terjadinya  ‘error in obyecto” (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, No. 41 K/Pdt/1990).
  2. Terhadap  pihak ketiga yang memperoleh hak dari si tergugat (yang dikalahkan) diterapkan : Prinsip “Pragmatisme” dan  “Tri Azas Peradilan”, dalam arti :  Bahwa  putuan hakim  berlaku mengikat terhadap pihak ketiga yang memperoleh hak dari si Tergugat (yang kalah)  sekalipun tidak dinyatakan dalam amar putusan, dengan asalan  yuridis:  “Hal hal yang sudah dinyatakan dalam hukum, tidak perlu dinyatakan dalam amar putusan”.

 

 

 

B.   S  A  R  A  N.

 

 

 

1.Bahwa mengingat  “eksekusi”  adalah  upaya terakhir  dalam rangka merealisir Putusan  yang telah berkekuatan hukum yang tetap (In kracht van gewijsde) membawa manfaat bagi  pencari keadilan, maka seyogianya  setiap Ketua Pengadilan Negeri menerapkan  standar pelayan  yang  cepat sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) guna melakukan tindakan  “Peneguran/Aanmaning” terhadap  Termohon Eksekusi.  Tindakan “Peneguran/Aanmaning” sangat menentukan, yaitu : disamping  suatu persyaratan hukum yang mengikat, juga sangat memungkinkan  pada suatu keadaan :

 

  1. Kedua belah pihak menuju negosiasi damai;
  2. Pihak tereksekusi bersifat pasif;
  3. Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan perintah eksekusi setelah melalui tenggang waktu masa peneguran/aanmaning;
  4. Pihak Tereksekusi dan/atau pihak ketiga mengajukan  protes dan/atau  perlawanan dengan dalil-dalil  yang menyudutkan Putusan Hakim yang akan dijalankan (eksekusi) dan memohon penundaan eksekusi.

 

2.Sangat diharapkan  kecermatan dan kehati-hatian  Ketua Pengadilan Negeri untuk medalami permasalahan yang dihadapinya, dan melakukan penelitian yang bersifat non litigasi, guna menemukan alasan yang obyektif menentukan sikap : menunda eksekusi dan/tau menjalankan putusan (eksekusi). Hendaknya tidak terjadi suatu keadaan seperti :

 

  1. Seharusnya menunda eksekusi, akan tetapi eksekusi dijalankan;
  2. Seharusnya menjalankan putusan hakim (eksekusi),  akan tetapi justeru menunda eksekusi.

 

3.Sangat diharapkan para Praktisi Hukum (advokad/pengacara) dari pihak si Tereksekusi dan/atau pihak ketiga, untuk  menjungjung tinggi  aturan main berupa  “Hukum Acara Perdata Indonesia yang berlaku”, dan menghindari “opini-opini”  yang dapat “mendiskreditkan”  lembaga peradilan.  Suatu “Opini” tidak akan menghasilkan “Kepastian Hukum, Keadilan Dan Manfaat”, dalam arti : Tidak menyelesaikan masalah. Akan tetapi  saluran hukum yang tepat  adalah yang dapat menunjukkan “KEBENARAN”. (Dapat dipedomani  Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, No. 41 K/Pdt/1990). 

 

4.Hendaknya pihak Mahkamah Agung RI, dalam menyikapi  “OPINI” dan/atau “PEMELINTIRAN”  atas sesuatu keadaan yang dimajukan kepadanya  oleh pihak Tereksekusi dan/atau  pihak ketiga yang bertujuan  menghentikan eksekusi,  maka setelah mendengar laporan Ketua Pengadilan Tinggi sebagai Kawal depan MARI, dan/atau mendengar sendiri  Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan dengan “argument hukum” yang dapat diterima secara Yuridis maupun dengan penilaian penalaran  “akal sehat”, maka sudah seyogianya pihak Mahkamah Agung RI,  untuk mempersilahkan  PENGADU mengajukan Gugatan  Perdata Biasa  berdasarkan ketentuan  “Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, No. 41 K/Pdt/1990”,  dan berrpendapat  eksekusi tetap dijalankan.

 

Demikian tulisan singkat ini kami paparkan semoga bermanfaat bagi kita semua dan apabila ada kesalahan dan pemahaman yang berbeda dari Para Pembaca mohon dimaklumi dan menjadi masukan kepada Penulis dengan tanpa merasa menggurui Para Pembaca semua yang sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Artikel

Hubungi Kami

Silahkan hubungi Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus, kami melayani para pencari keadilan dengan sepenuh hati.

Jl. Pengadilan No.8-10, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan - Provinsi Sumatera Utara

Telp./Faks. (061) 4515847

Email Kantor : info@pn-medankota.go.id

Email Delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com

Pengadilan Negeri Medan Di Peta

© 2017 Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech