Selamat datang ke website Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus yang ramah bagi penyandangdisabilitas   Click to listen highlighted text! Selamat datang ke website Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus yang ramah bagi penyandangdisabilitas Powered By GSpeech
Rabu, 27 Oktober 2021
   

Infographic Pembaruan Peradilan MA

Informasi Seputar Kemudahan Berusaha dan Peran Mahkamah Agung serta Pembaruan Pengadilan dapat dilihat dan diunduh pada link berikut.
Infographic Pembaruan Peradilan MA

LAYANAN DIGITAL MANDIRI

Sebuah Inovasi Pengadilan Negeri Medan dalam memberikan layanan informasi biaya perkara, persyaratan dan alur perkara berbasis elektronik yang dapat dijalankan menggunakan aplikasi adobe flash player.
LAYANAN DIGITAL MANDIRI

Bang Adil PN Medan

Merupakan layanan yang memungkinkan masyarakat untuk dapat mengetahui informasi seputar Pengadilan Negeri Medan melalui WhatsApp
Bang Adil PN Medan

Zona Integritas Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus

Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus Menuju WBK/WBBM
Zona Integritas Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus

e-Court (Electronic Justice System)

Layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik. Tahapan yang masih diterapkan berupa e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan), e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online), e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online) .
e-Court (Electronic Justice System)

SIWAS - WHISTLEBLOWING SYSTEM

Bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya, Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia akan merahasiakan identitas diri anda sebagai whistleblower dan menghargai informasi yang Anda laporkan. Fokus kami kepada materi informasi yang Anda Laporkan.
SIWAS - WHISTLEBLOWING SYSTEM
Situs Pengadilan Negeri Medan sudah memiliki fitur aksesibilitas sesuai dengan WCAG 2.0 seperti pengatur ukuran font, kontras warna, serta konversi teks ke suara untuk membantu para pencari keadilan khusus difabel dalam mengambil informasi di situs Pengadilan.
Aksesibilitas Difabel

SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA

Sistem Informasi Penelusuran Perkara adalah aplikasi resmi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membantu para pencari keadilan dalam monitoring proses penyelesaian perkara yang ada di Pengadilan Negeri Medan.
SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA
Gugatan sederhana merupakan gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana. Tujuannya agar tidak membuang waktu, proses yang sederhana, cepat, biaya ringan
Prosedur Gugatan Sederhana

IPK

 

IKM

 

Hari Ini379
Kemarin1988
Minggu Ini4524
Bulan Ini46340
Total1077244

Info Pengunjung
  • IP Anda 3.239.2.222
  • Browser Anda Unknown
  • Versi
  • Sistem Operasi Unknown

Pengunjung Online
15
Online

zona integritas
Informasi

direktori putusan

POSBAKUM
ebrosur

pengaduan

biaya perkara
kinerja

eraterang

elektronik tilang
sisuper pn medan

Perilaku Korupsi dan Dampaknya bagi Penerapan Hukum

Perilaku Korupsi dan Dampaknya bagi Penerapan Hukum

 Oleh Rurita Ningrum*

 Pengadilan Negeri Medan kelas 1A Khusus mencatat sepanjang tahun 2020 sudah menangani Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebanyak 83 perkara, jumlah perkara-perkara itu berasal dari 24 Kabupaten Kota di Sumatera Utara dan tujuh perkara diantaranya berasal  dari KPK.

Beberapa perkara yang ditangani Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A Khusus merupakan tindak lanjut operasi tangkap tangan (OTT) KPK atau oleh tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) dan perkara-perkara lain atas pengembangan kasus dari Kejaksaan Negeri di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara. Bila menilik data perkara  tindak pidana korupsi (Tipikor) yang ditangani Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A Khusus mulai dari dari tahun 2016 sampai dengan 2020 menunjukkan adanya kecenderungan kuantitas yang terus menerus menurun.  Data tersebut bisa saja menjadi pertanda baik atas kerja keras semua pihak melalui peningkatan kualitas kinerja dalam upaya pemberantasan korupsi di bawah koordinasi dan supervisi KPK.

Perkara Tipikor Berasal dari 24 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara

Picture1

 Berdasarkan data perkara yang masuk pada Pengadilan Tipikor di PN Medan Kelas 1A Khusus terdapat 24 kabupaten/kota penyumbang perkara Tipikor Data tersebut, memperlihatkan jumlah perkara terbanyak berasal dari KPK – yang salah satunya adalah kasus OTT Walikota Medan dan pengembangan kasus terkait suap mantan Gubernur Gatot Pudjo Nugroho kepada anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara sebanyak tujuh perkara, Nias Selatan dan Kota Medan sebanyak tujuh perkara, enam kasus berasal dari Kabupaten Langkat, dan masing-masing lima perkara berasal dari Kabupaten Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Humbang Hasundutan, , Batubara, Toba Samosir,  dan Kota Tanjung Balai. disusul Kabupaten Dairi, Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Karo sebanyak masing-masing tiga perkara, Kabupaten Padang Lawas, Kota Tebing Tinggi, Kota Pematang Siantar, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Mandailing Natal dan Tapanuli Utara masing-masing sebanyak  dua perkara, sedangkan Kabupaten Nias, Deliserdang, Simalungun,  masing-masing satu perkara. Secara keseluruhan dari 83 jumlah perkara terdiri dari 93 orang terdakwa.– Menurut tategorisasi  terdakwa berdasar gender terdapat 81 orang laki-laki dan 12 orang perempuan.. Data tersebut menunjukkan bahwa korupsi rentan dilakukan siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan tidak memandang jenis kelamin.

Picture2

 

Sektor Rawan di Korupsi

Kinerja pemerintahan daerah yang bersih dan tata-kelola yang baik tercermin dari proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal yang paling mendasar dari penganggaran belanja dan pendapatan daerah adalah perencanaan yang baik, terukur dan transparan, namun semua hal itu belum tentu cukup bila tanpa dibarengi komitmen dan integritas dari seluruh pemangku kepentingan. Hal ini seturut dengan fokus pencegahan korupsi yang dilakukan oleh KPK yang menunjukkan adanya beberapa titik rawan pada alokasi anggaran yang tidak fokus pada kepentingan publik, hibah dan Bansos yang tidak tepat, serta intervensi dari pihak luar. Untuk itu dibutuhkan kebijakan dan tindakan yang konkret dan tegas. Untuk mencegah korupsi melalui anggaran yang rawan untuk dibuaat bocor, dibutuhkan  action plan dalam rangka mengatasi titik rawan itu melalui e-planning dan e-budgeting yang terintegrasi, yang diwujudkan dalam program dan kegiatan RKPD, Renja SKPD mengacu pada RPJMD. Untuk mewujudkan pencegahan korupsi secara terintegrasi, Kordinasi Supervisi Pencegahan (KORSUPGAH) yang dilaksanakan oleh seluruh pemerintah daerah di seluruh Indonesia meliputi  delapan area intervensi yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan (pelayanan terpadu satu pintu), aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola dana desa.

Dalam hal ini penulis sangat mengapresiasi KPK yang terus mengamati dan mencari model bagaimana mencegah bertambahnya perkara korupsi di Indonesia, beberapa aplikasi diluncurkan untuk masyarakat dan pemerintah guna mendorong partisipasi, akuntabilitas, respon dan transparansi dari pemerintah dan masyarakat lewat situs resmi platfom JAGA dan portal informasi publik mengenai Pencegahan Korupsi.

Penulis melihat terkait titik rawan yang menjadi fokus kerja pencegahan KPK menjadi bagian daftar perkara yang masuk di PN Medan kelas 1A khusus adalah pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, tak tanggung-tanggung dari pihak swasta atau kontraktor berjumlah 15 terdakwa, terdakwa yang bekerja aktif di rumah sakit umum daerah sebanyak sembilan orang, kepala desa sebanyak delapan orang ditambah satu orang sekretaris desa. Selain itu terdapat delapan orang terdakwa yang merupakan anggota DPRD. dan lima orang terdakwa berasal dari sektor Pendapatan, Pengelolaan dan Asset daerah (DPPKAD), serta empat orang terdakwa berasal dari dinas kebersihan dan pertamanan selanjutnya seckor-sektor lain yang tidak secara signifikan menyumbang koruptor. Pola dan model korupsi terhadap APBD tidak berubah dari tahun ke tahun..

Moral Hazards

Menjunjung etika dan moral adalah integritas menjalankan tugas secara transparan dan bertanggung jawab dengan mengedepankan asas transparansi dan akuntabilitas. Tanpa transparansi dan akuntabilitas, hampir mustahil akan tercapai pemerintahan yang bersih (clean government) tentunya melalui tata kelola atau manajemen kepemerintahan yang baik (good governance).

 

Moral hazards adalah istilah semula banyak digunakan dalam dunia asuransi, pengertiannya dapat ditafsirkan sebagai tindakan ceroboh sehingga mendatangkan kerugian yang mengakibatkan orang lain ikut menanggungnya.  Moral hazards terkait tindak pidana luar biasa (extra ordinary crime) bernama korupsi sehingga masyarakat sebagai pembayar pajak harus ikut membayar kerugian yang ditimbulkan oleh perilaku koruptor memburu rente melalui korupsi yang berasal dari PAD, DAU, DAK, dan transfer kas seperti dana desa, tak luput dari penjarahan para koruptor.

Apabila dibandingkan mega skandal korupsi yang terjadi di tingkat nasional mungkin nilai uang yang dikorupsi oleh para koruptor di Sumut belum ada apa-apanya, tetapi bila kita cermati bagaimana keterlibatan para pihak berikut aliran uangnya, kita semua menjadi mahfum bila kebobrokan itu sudah menahun dan berurat-berakar, hal ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut sehingga dimaklumi, karena penegakan hukum selalu setara kepada siapa saja pelaku koruptor.

Penanganan hukum pada Pengadilan Tipikor PN Medan semoga berdampak mengajak kalangan birokrasi pemerintahan untuk beradaptasi terhadap nilai-nilai dan semangat antikorupsi, mendorong jajaran pemerintah untuk bekerja dalam azas transparansi dan akuntabilitas berdasar prinsip-prinsip pemerintahan bersih dan tatakelola yang baik, tunjangan kinerja yang memadai dalam skema yang telah disarankan oleh KPK di Pemprov Sumut misalnya dapat mencegah internalisasi dengan pola kerja birokrat yang korup jangan lagi mempertahankan pola lama untuk mencapai tujuan dengan cara-cara yang tidak transparan dan sukar untuk dipertanggungjawabkan.

Menurut hemat penulis, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui pencegahan di hilir dengan mengadili para pelakunya melalui Pengadilan Tipikor, tetapi harus dilakukan secara sistemik dari hulu. Sebagai kejahatan luar biasa, pencegahan korupsi harus dilakukan dari hulu dan dimulai sejak anak-anak usia dini. Perilaku menyontek dalam ujian misalnya, bisa dimaknai sebagai bibit perilaku korup. Oleh karenanya, perlu diajarkan Pendidikan Etika, dan Budi Pekerti sejak usia dini. Perlu diajarkan bahwa perilaku korup akan membawa kerusakan yang dahsyat karena mencuri uang rakyat akan menghambat pembangunan di segala bidang. Pengadaan kantin kejujuran di sekolah-sekolah, di kantor-kantor pemerintahan dan swasta merupakan bagian dari upaya pencegahan perilaku korup. Pencegahan perilaku korup membutuhkan keteladan, bukan sekadar menyampaikan bahan ajar di kelas.

Pendidikan Etika dan Budi Pekerti di hulu dan penegakan hukum di hilir dapat menjadi alas biak yang baik untuk mencegah dan memberantas korupsi. Pencegahan korupsi di hulu, dan pemberantasannya melalui penegakan hukum di hilir harus diselenggarakan secara terintegrasi, sistematis dan massif. Keberhasilan pencegahan dan pemberantasan korupsi tindak ditunjukkan oleh tangkapan koruptor yang menilap uang dalam jumlah besar saja, tetapi mencegah perilaku korup sejak usia dini melalui pendidikan formal, informal, dan nonformal secara berkelanjutan. Pemberantasan korupsi melalui penegakan hukum yang memiliki efek jera juga tidak boleh kendor. Selama ini para pelaku tindak pidana korupsi hanya dikenakan hukuman pidana kurungan dan denda. Untuk itu dibutuhkan penemuan hukum berupa kerja sosial di muka umum, mungkin akan membuat para pelaku tipikor menjadi malu dan jera. Pemberlakuan hukuman berupa kerja sosial bisa tersebar secara meluas dan viral melalui media sosial dan media online berbasis digital yang dimediasi internet. Dengan demikian muka para koruptor akan dikenali tidak hanya di Indonesia saja, tetapi seluruh dunia.

Bagi pandangan penulis, menanamkan nilai-nilai yang penuh integritas tentu saja tidak mudah khususnya di Provinsi Sumatera Utara, namun sudah saatnya untuk berbenah diri menata pemerintahan di seluruh Sumatera Utara menuju nihil korupsi. Segeralah berbenah untuk memperbaiki kinerja jajaran birokrasi pemerintahan. Model birokrasi yang tambun dengan kinerja yang lamban serta korup sudah saatnya ditinggalkan. Mentalitas feodalistik yang meminta dilayani harus dienyahkan jauh-jauh. Pembenahan sistem menuju pemerintahan yang melayani publik melalui pembenahan struktur menuju birokrasi yang kuat, ramping, rasional, berkinerja baik, serta bersifat melayani, adalah kebutuhan mutlak bagi masyarakat di Sumatera Utara.

*Penulis adalah Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A Khusus

WAKTU PELAYANAN

A. Jam Kerja :

  1. Hari Senin s/d Kamis pukul 08.00 WIB s/d pukul 16.30 WIB
  2. Hari Jum’at pukul 08.00 WIB s/d pukul 17.00 WIB

B. Jam Istirahat :

  1. Hari Senin s/d Kamis pukul 12.00 WIB s/d pukul 13.00 WIB
  2. Hari Jum’at pukul 12.00 WIB s/d pukul 13.30 WIB

Hubungi Kami

Silahkan hubungi Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus, kami melayani para pencari keadilan dengan sepenuh hati.

Jl. Pengadilan No.8-10, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan - Provinsi Sumatera Utara

Telp./Faks. (061) 4515847

Email Kantor : info@pn-medankota.go.id

Email Delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com

PETA PENGADILAN NEGERI MEDAN

© 2017 Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech