Selamat Datang di Situs Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus   Click to listen highlighted text! Selamat Datang di Situs Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus Powered By GSpeech
Rabu, 24 April 2019

   

KETUA MA : SIPP VERSI 3.2.0 UNTUK TINGKATKAN KINERJA PENGADILAN TINGKAT BANDING

Labuan Bajo - Humas: Bertempat di Ballroom Hotel La Prima, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Ketua Mahkamah Agung, YM. Prof. Dr. Muhammad Hatta Ali, S.H., M. H. meluncurkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Tingkat Banding Versi 3.2.0. Peluncuran aplikasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pengadilan tingkat banding dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Menurut Hatta Ali, kinerja penyelesaian perkara tingkat banding, termasuk pengadilan pajak dalam dua tahun terakhir kurang menggembirakan, terutama jika dibandingkan dengan kinerja pengadilan tingkat pertama dan Mahkamah Agung. “Dua indikator yang dipergunakan untuk mengukur kinerja ini, yakni produktifitas penyelesaian perkara dan akseptabilitas putusan,” ujar Hatta Ali.

Produktifitas penyelesaian perkara diukur dari jumlah perkara yang diputus berbanding beban perkara yang harus diselesaikan. Sementara itu akseptabilitas diukur dengan menggunakan rasio putusan yang diajukan upaya hukum berbanding jumlah perkara yang diputus.

Dengan aplikasi SIPP tingkat banding, Hatta Ali berharap pengadilan tingkat banding dapat meningkatkan kinerjanya dengan semakin terbukanya proses penanganan perkara ke masyarakat. “Dengan aplikasi ini masyarakat memiliki akses untuk memonitor penanganan perkaranya,” ungkap Hatta Ali.

Tiga Varian Aplikasi

Sementara itu Muhammad Zulfan dalam pemaparannya menjelaskan bahwa aplikasi yang diluncurkan oleh Ketua Mahkamah Agung tersebut adalah sebanyak 3 (tiga) aplikasi, yakni aplikasi SIPP tingkat banding yang dipergunakan untuk memproses suatu perkara, semenjak diajukan banding hingga diminutasi.

Aplikasi kedua disebut sebagai SIPP Web yang dipergunakan oleh masyarakat (publik) pencari keadilan memonitor penanganan perkaranya. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat melakukan pencarian perkara di pengadilan tingkat banding pada empat lingkungan peradilan di seluruh Indonesia. Selain itu, masyarakat juga dapat langsung mendownload putusan.

“Publik juga bisa memonitor jadwal persidangan perkaranya,” ujar Zulfan menjelaskan. Akses ini dapat dilakukan selama 24 (dua puluh empat) jam dengan jaminan terupdate setiap saat.

Sedangkan aplikasi ketiga adalah monitoring dan evaluasi kinerja pengadilan tingkat banding yang dapat dipergunakan oleh pimpinan untuk menilai kinerja pengadilan, hakim dan panitera pengganti. Aplikasi ini selanjutnya terintegrasi dengan aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP).

Selain terintegrasi dengan SIKEP, aplikasi SIPP ini juga terintegrasi dengan direktori putusan. “Apabila suatu putusan telah diupload dalam SIPP Tingkat Banding, maka secara otomatis akan terupload dalam aplikasi direktori putusan,” imbuh Zulfan.

Dikembangkan Secara Mandiri

Pengembangan aplikasi SIPP ini menurut Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo dilakukan untuk memperkuat pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pengadilan. Sejauh ini telah ada sejumlah aplikasi yang juga dipergunakan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, seperti Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP), Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS), Sistem Informasi Kediklatan (Sisdiklat), dan aplikasi pengadilan elektronik (e-court).

“Yang patut menjadi kebanggaan kita bersama bahwa pengembangan aplikasi ini sejak perancangan, pembuatan, ujicoba dan evaluasinya dilaksanakan oleh sumber daya Mahkamah Agung sendiri baik yang berada di pusat maupun tersebar di berbagai satuan kerja di seluruh Indonesia,” imbuh Pudjoharsoyo.

Kecuali kemandirian dalam pemanfaatan sumber daya manusia, pengembangan aplikasi ini juga dilakukan dengan pembiayaan sendiri, tanpa bantuan pihak lain, seperti lembaga donor. “Semenjak proses assesmen, pengembangan, dan ujicoba, Mahkamah Agung setidaknya telah mengeluarkan biaya sebesar Rp 252.434.800,- (dua ratus lima puluh dua juta empat ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah) untuk aplikasi SIPP ini,” papar Pudjoharsoyo.

Besaran ini menurut Pudjoharsoyo sangat murah apabila dibandingkan dengan kemanfaatan yang diperoleh dengan pemanfaatan aplikasi ini.

Didukung Advokat

Dalam kesempatan peluncuran tersebut, Ketua Mahkamah Agung melakukan wawancara dengan fasilitas telekonferensi dengan Junimart Girsang, salah seorang advokat pengguna terdaftar pada aplikasi pengadilan elektronik.

Dalam wawancaranya, Junimart menyampaikan apresiasi atas inovasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung ini. “Dengan kemudahan akses terhadap informasi perkara ini, kami sebagai kuasa hukum dapat memberikan informasi yang akurat kepala klien,” ujar Junimart.

Dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh aplikasi SIPP Tingkat Banding, Junimart berharap Mahkamah Agung juga terus meningkatkan pelayanannya kepada pencari keadilan, termasuk penyampaian salinan putusan kepada pengadilan pengaju dan para pihak berperkara. (Humas/Mohammad Noor/RS)

KETUA MAHKAMAH AGUNG LUNCURKAN SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP) TINGKAT BANDING VERSI 3.2.0

Labuan Bajo – Humas : Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Tingkat Banding Versi 3.2.0, bertempat diLabuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, pada hari Senin, 22/4/2019. Peluncuran aplikasi ini akan dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan Pembinaan Pimpinan Mahkamah Agung terhadap Pimpinan Pengadilan, beserta Hakim, Panitera dan Sekretaris Tingkat Pertama dan Banding pada empat lingkungan peradilan di wilayah Nusa Tenggara Timur.

Selama ini aplikasi SIPP dipergunakan sebagai sarana perekam data perkara di seluruh Pengadilan, baik tingkat pertama maupun banding di seluruh Indonesia. Dengan perekaman tersebut, penelusuran perkaraoleh aparatur pengadilan maupun masyarakat pencari keadilan menjadi lebih mudah dan murah. Sepanjang terkoneksi dengan jaringan internet, aplikasi ini dapat diakses dimanapun dan kapanpun.

Dengan aplikasi ini, pengadilan dapat memberikan transparansi kepada masyarakat pengguna pengadilan yang ingin mengetahui jalannya perkara serta hasil – hasil dan agenda persidangan. Bahkan masyarakat dimudahkan untuk memantau pembiayaan perkaranya secara online.

Khusus untuk aplikasi tingkat banding, aplikasi ini dirancang berbasis web, sehingga ketersediaan datanya dapat dilakukan secara realtime. Manakala suatu data perkara sudah diinput didalam SIPP Tingkat Banding, maka saat itu juga data perkara tersebut sudah tersedia di web.

Cara kerja aplikasi ini berbeda dengan aplikasi SIPP Tingkat Pertama yang harus disingkronisasi terlebih dahulu sebelum akhirnya bisa tersaji di website SIPP tiap pengadilan. Dan untuk mengejar agar data selalu Update maka pengadilan tingkat pertama harus melakukan singkronisasi setidak – tidaknya tiga kali dalam sehari.

Aplikasi SIPP Tingkat Banding ini telah dikembangkan semenjak tahun 2016 dan terus dikembangkan fitur – fiturnya agar masyarakat pencari keadilan selalu terinformasi keadaan perkaranya.

Eksistensi aplikasi SIPP ini selanjutnya menegaskan komitmen Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang agung. Dimana salah satu indikatornya adalah modern berbasis teknologi informasi terpadu.

Secara internal, aplikasi ini juga telah terintergrasi dengan aplikasi – aplikasi lainnya di Mahkamah Agung, seperti Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP). Sehingga ia juga dapat difungsikan sebagai sarana untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja pengadilan, baik kinerja secara kelembagaan suatu pengadilan maupun kinerja per individu, hal ini kemudian dapat dijadikan sebagai sumber pembinaan dan pemberian reward and punishment. (Humas)

LAKUKAN PEMBINAAN DI MEDAN, INI YANG DISAMPAIKAN KETUA MAHKAMAH AGUNG

Medan - Humas: Ketua Mahkamah Agung, Yang Mulia Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, S.H., M.H. bersama unsur pimpinan lainnya melakukan pembinaan teknis dan administrasi yudisial di Medan, Jum’at (22/3/2019). Pembinaan yang diselenggarakan di Hotel Four Point itu diikuti oleh Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, dan Sekretaris pada pengadilan tingkat pertama dan banding untuk 4 (empat) lingkungan peradilan se-wilayah Sumatera Utara.

Dalam pembinaannya, Hatta Ali menyampaikan pembinaan bertajuk peningkatan profesionalisme dan integritas aparatur pengadilan dengan memfokuskan pada tiga isu utama, yakni peningkatan kinerja penyelesaian perkara pengadilan tingkat banding, peningkatan kemampuan teknis yudisial dan peningkatan integritas aparatur pengadilan.

Menurut Hatta Ali, melihat beberapa indikator penyelesaian perkara tahun 2018, pengadilan tingkat banding dinilai memiliki kinerja yang belum menggembirakan apabila dibandingkan dengan pengadilan tingkat pertama dan Mahkamah Agung. “Rasio produktifitas memutus perkara untuk pengadilan tingkat banding mencapai 86,86%, sedangkan pada pengadilan tingkat pertama mencapai 97,91 % dan Mahkamah Agung mencapai 95,11%,” ungkap Hatta Ali.

Padahal, lanjut Hatta Ali, rerata beban kerja di pengadilan tingkat banding itu tergolong rendah, terutama apabila dibandingkan dengan rerata beban kerja di pengadilan tingkat pertama dimana 1 (satu) orang hakim harus menyelesaikan setidaknya 2.994 perkara dan di Mahkamah Agung, 1 (satu) orang hakim harus menyelesaikan setidaknya 386 perkara. “Di pengadilan tingkat banding rerata beban kerja hakim itu 1 (satu) orang hakim hanya menyelesaikan 54 perkara setiap tahunnya,” imbuh Hatta Ali.

Untuk mendorong peningkatan kinerja penyelesaian perkara di pengadilan tingkat banding, Hatta Ali memberikan setidak-tidaknya dua arahan penting. Pertama, perlu dikembangkan sistem pelaporan dan monitoring perkara ditingkat banding. “Jika di pengadilan tingkat pertama kita sudah memiliki sistem informasi penelusuran perkara, maka hal serupa juga perlu dikembangkan di tingkat banding,” ujar Hatta Ali.

Selain itu, lanjut Hatta Ali, para hakim tinggi juga harus berdisiplin dalam melaksanakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara. “Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, termasuk minutasi,” tegas Ketua Mahkamah Agung.

Selain menyoroti kinerja Pengadilan Tingkat Banding, Hatta Ali dalam pembinaannya juga memberikan perhatian terhadap beberapa permasalahan dalam praktek peradilan. Diangkatnya permasalahan-permasalahan tersebut adalah dalam rangka meningkatkan kemampuan teknis para hakim.

Beberapa permasalahan yang dikemukakan Hatta Ali, antara lain sikap hakim yang terkesan mengintervensi hubungan antara kuasa hukum dengan kliennya dengan mengarahkan masyarakat pencari keadilan untuk lebih memanfaatkan Posbakum ketimbang advokat, hakim memerintahkan kuasa hukum untuk mencabut gugatannya, amar perkara permohonan yang melibatkan pihak ketiga, serta perihal aktif hakim dalam menentukan kompetensi relatif dari sengketa yang melibatkan banyak asset dan terletak di beberapa yurisdiksi pengadilan.

Dan dibagian akhir pembinaannya, Hatta Ali meminta kepada para hakim untuk segera mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sebagai bentuk pelaporan wajib pajak setiap tahunnya. Bahkan, apabila diperlukan, pengisian SPT tersebut dibarengi dengan pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). “Karena semuanya sudah menggunakan sistem komputerisasi, maka prosesnya dapat dilakukan dengan cepat,” pungkas Hatta Ali.

Selain, Ketua Mahkamah Agung, pimpinan Mahkamah Agung lainnya juga tidak lupa menyampaikan pembinaan sesuai dengan bidang dan tanggung jawabnya. (Humas/Mohammad Noor/RS/Photo Pepy)

MAHKAMAH AGUNG SIAP HADAPI PESTA DEMOKRASI

Jakarta – Humas: Kurang lebih dua minggu lagi rakyat Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR-RI, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, dan anggota DPD secara bersamaan. Hal ini membawa konsekuensi dan dampak tersendiri bagi Mahkamah Agung karena jika ada sengketa terkait pemilihan ini pasti akan sampai ke Mahkamah Agung (MA).

Menanggapi hal tersebut Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung melaksanakan Media Gathering dengan Media cetak dan elektronik terkait Kesiapan MA dalam Menghadapi Pesta Demokrasi pada Jum’at (5/4) di ruang Media Centre Harifin A Tumpa Mahkamah Agung.

Ketua Kamar Tata Usaha Negara (TUN) Dr. Supandi SH., M.Hum, sebagai narasumber mangatakan bahwa MA siap kerja siang malam dalam memberikan pelayanan terbaik terkait sengketa pemilu ini, MA sudah menyiapkan baik aturan hukum acaranya maupun hakimnya.  Untuk aturan hukum acara sengketa pemilu, sambung Supandi, MA telah mengeluarkan beberapa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), yaitu PERMA Nomor 4 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administatif Pemilihan Umum di MA, PERMA NO 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, PERMA  No. 6 Tahun 2017 tentang Hakim Khusus Dalam Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan TUN.

Selain kebijakan MA juga sudah menyiapkan hakim-hakim yang akan menangani perkara-perkara sengketa pemilu.  Hakim yang menangani kasus-kasus sengketa pemilu, menurut Supandi adalah hakim yang sudah dilatih, dibina, dan disertifikasi. Hingga kini MA telah memiliki Hakim Pemilu untuk Pengadilan Tingkat Pertama sebanyak 217 orang, Hakim Pemilu Tingkat Banding 17 orang, sedangkan hakim untuk Sengketa Pemilihan (pilkada) di Pengadilan Tingkat Pertama sebanyak 77 orang dan Hakim pada Tingkat Banding sebanyak 51 orang. “Saya sudah komandokan kepada para hakim agar jangan main-main dengan perkara pemilu. Lakukan yang terbaik.” Tegas Supandi. Proses penyelesaian perkara sengketa pemilu ini, Supandi menekankan bahwa hitungannya tidak akan lebih dari 21 hari harus selesai, dan putusannya harus dikirim kepada para pihak, penggugat dan KPU.  

Dalam acara yang dihadiri oleh lebih dari 50 an pers ini Supandi menjelaskan bahwa ada perbedaan antara  sengketa Pemilihan dan Pemilihan Umum (Pemilu). Sengketa pemilihan adalah pada saat pemilihan kepala daerah (pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota). Hal ini diatur  dalam PERMA Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa TUN Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan. Sedangkan sengketa pemilu diatur dalam 3 PERMA yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Pada kesempatan tersebut juga Supandi meminta perhatian Pemerintah untuk infrastruktur teknologi informasi, menurutnya karena MA memiliki putusan-putusan penting dan harus dijaga agar tidak dimanipulasi orang, yang harus diupload agar segera diketahui masyarakat, MA memerlukan  infrastruktur, internet, data penyimpanan yang besar. “Jangan karena muatan putusan banyak, websitenya jadi ambrol”. Kata Supandi. Mengingat kini MA sudah didukung E-Court, peradilan berbasis elektronik, maka semua perkara termasuk perkara pemilu akan semakin cepat diselesaikan. “Kalau memang bangsa ini menghendaki memiliki MA yang kuat, transparan, efektif, dan efesien dalam melayani rakyat, MA harus didukung infrastruktur teknologi informasi harus kuat.” Terang Supandi.

Selain Supandi, hadir juga Ketua Kamar Pidana, Dr. Suhadi, SH., MH. sebagai Narasumber dan Kepala Biro Hukum dan Humas, Dr. Abdullah, SH., MS., sebagai Moderator. (azh/RS/photo Pepy)

MA AMBIL BAGIAN DALAM SIMPOSIUM REFORMASI BIROKRASI INTERNASIONAL

Nusa Dua – Humas : Mahkamah Agung dilibatkan dalam kegiatan Simposium Kebijakan Reformasi Kebijakan Internasional dan Lokakarya Regional (International Reform Policy Symposium and Regional Workshop) yang berlangsung di Nusa Dua Convention Center Bali, Kamis-Jum’at (14-15/3/2019). Pelibatan Mahkamah Agung dalam program internasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) tersebut dalam dua kegiatan, yakni simposium dan pameran.

            Delegasi Mahkamah Agung dalam kegiatan symposium dipimpin oleh Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo dan didampingi oleh Koordinator Sekretariat Tim Reformasi Birokrasi, Jeanny H. V. Hutauruk, Kepala Biro Hukum dan Humas, Abdullah, Sekretaris Badan Pengawasan, Andi Kurniawan, dan Kepala Biro Keuangan, Sahwan.

            Menurut A.S. Pudjoharsoyo, dilibatkannya Mahkamah Agung dalam kegiatan ini tidak lepas dari pencapaian Mahkamah Agung dalam bidang Reformasi Birokrasi tahun 2018. “Tahun lalu 7 satuan kerja kita berhasil meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi dan Ketua Mahkamah Agung dinobatkan sebagai pemimpin perubahan,” ungkap Pudjoharsoyo.

           Sementara itu, Menteri Pemberdaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafruddin dalam sambutannya menjelaskan bahwa program reformasi birokrasi di Indonesia telah menunjukkan keberhasilan yang signifikan dan terindikasi dengan dipergunakannya merit system dalam pengembangan Aparatur Sipil Negara, keterbukaan dalam penganggaran, dikembangkannya e-government, sistem remunerasi berbasis kinerja dan adanya 350 satuan kerja yang meraih predikat Zona Integritas.

            Keberhasilan-keberhasilan tersebut, lanjut Syafruddin, perlu digelorakan agar publik internasional dan masyarakat tahu bahwa Indonesia telah banyak kemajuan dan perubahan sebagai buah dari keberhasilan reformasi birokrasi yang berjalan saat ini.

Dibuka Wakil Presiden Yusuf Kalla

           Simposium yang diikuti oleh 11 negara di kawasan Asia Tenggara itu dibuka oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dalam sambutannya Kalla menyampaikan bahwa perubahan-perubahan dalam kehidupan yang disebabkan oleh perkembangan teknologi dihadapi oleh semua Negara. Perubahan tersebut harus dihadapi dengan mengembangkan sistem yang memiliki setidaknya tiga kategori, yakni sistem yang lebih cepat, lebih baik dan lebih efisien.

            Pengalaman-pengalaman berbagai Negara untuk mengembangkan sistem tersebut merupakan pembelajaran yang baik (lesson learned) bagi yang lain. Karena itu, lanjut Kalla, symposium ini merupakan ajang bagi Negara-negara ASEAN untuk berbagi lesson learned dalam pengembangan reformasi birokrasi.

            Seperti halnya Menpan RB, Jusuf Kalla menilai reformasi birokrasi yang berjalan di Indonesia sudah berhasil karena mendapat dukungan penuh dari masyarakat.

“Kalau dahulu kementerian dan lembaga mengatur sampai di kabupaten, maka dewasa ini semua memberi arahan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah setempat," kata JK dalam sambutannya.

Pameran Internasional

           Selain simposium, juga diselenggarakan kegiatan pameran yang umumnya dihadiri oleh kementerian dan lembaga yang telah mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

            Dari penelusuran redaksi, setidak-tidaknya terdapat 16 stan (booth) yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, masing-masing Mahkamah Agung, Kepolisian, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kabupaten Badung, Kota Denpasar, Kota Bandung, Kota Sukabumi, Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Banyuwangi, Universitas Indonesia dan Indonesian Association for Public Administration serta Electronic Goverrment Cooperation Center (e-GCC). Masing-masing kementerian dan lembaga menampilkan terobosan-terobosan yang dilakukan dalam rangka reformasi birokrasi, umumnya dengan menyuguhkan aplikasi-aplikasi dalam percepatan pelayanan.

            Mahkamah Agung sendiri dalam stannya menampilkan seluruh aplikasi yang dikembangkan, seperti Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Sistem Informasi Kepegawaian (Sikep), Sistem Informasi Pengawasan (Siwas), Sistem peradilan elektronik (e-Court), dan Website Mahkamah Agung.

            Sebuah videotron berukuran besar menampilkan kembali momen penyampaian Laporan Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 27 Februari yang lalu. “Momen laptah adalah momen yang paling transparan di Mahkamah Agung, ketika semua pencapaian, bahkan kelemahan disampaikan secara terbuka kepada publik,” ujar Pudjoharsoyo saat meninjau stan Mahkamah Agung. (Humas/Mohammad Noor/RS/Photo Pepy)

© 2017 Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech