Selamat Datang di Situs Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus   Click to listen highlighted text! Selamat Datang di Situs Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus Powered By GSpeech
Sabtu, 19 Oktober 2019

   

SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA  UNTUK JABATAN KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA PADA PPATK

Jakarta – Humas : Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama untuk Jabatan Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana di PPATK dengan ini kami mengundang Pegawai Negeri Sipil di Instansi Saudara yang memenuhi persyratan untuk mengikuti seleksi jabatan dimaksud.

Mengenai persyaratan dan informasi lainnya dapat dilihat melalui website https://www.ppatk.go.id 

Berikut kami lampirkan Surat Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama untuk Jabatan Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana di PPATK.



Dokumen


SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG: WUJUDKAN HARAPAN MASYARAKAT MELALUI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Gianyar - Humas: Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dibawahnya merupakan tumpuan harapan masyarakat untuk mencari keadilan. Oleh karena itu menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita semua untuk memastikan keadilan tersebut diperoleh dengan cara yang mudah dan jujur serta bebas dari segala bentuk kepentingan.

Demikian disampaikan Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo di hadapan aparatur Pengadilan Negeri Gianyar dalam acara evaluasi lapangan dalam rangka Pembangunan Zona Integritas, Kamis (10/10/2019).

Menurut Pudjoharsoyo, untuk memastikan hal tersebut, Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya telah melakukan setidak-tidaknya tiga hal penting. Pertama, mendorong seluruh aparatur pengadilan, dari tingkat tertinggi hingga tingkat terendah untuk menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme dan integritas.

“Dengan profesionalisme dan integritas akan memberikan kepuasan bagi seluruh masyarakat cari keadilan,” ungkap Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandar Lampung tersebut. Di sisi lain, lanjutnya, dengan profesionalisme dan integritas tersebut akan menjamin terwujudnya keadilan yang dijunjung tinggi melalui proses penegakan hukum.

Kedua, mendorong dikembangkannya program-program internal yang dapat meningkatkan kinerja pengadilan dengan sebaik-baiknya. “Program-program tersebut antara lain program akreditasi, program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), pengembangan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), inovasi pelayanan publik, hingga pengimplementasian aplikasi e-court dan e-litigasi,” urai pria kelahiran Semarang itu.

Dan ketiga, mendorong pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan peradilan. Secara umum, ungkap Pudjoharsoyo, program ini telah mendorong perbaikan dan peningkatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik, menjamin eksistensi birokrasi yang anti korupsi, birokrasi yang berkualitas serta birokrasi yang memperhatikan dan mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan publik dalam setiap proses pengambilan keputusan.

PN Gianyar Meraih Predikat WBK

Meski belum resmi diumumkan, namun Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Muhammad Yusuf Ateh, telah memastikan PN Gianyar akan meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Atas pencapaian tersesebut, Pudjoharsoyo mengapresiasi kerja keras seluruh pihak, mulai dari aparatur PN Gianyar hingga hakim-hakim tinggi pengawas daerah. “Semua ini adalah berkat kerjasama dan partisipasi semuanya,” ungkap Pudjoharsoyo penuh kegembiraan.

Ia pun berharap agar PN Gianyar terus berbenah dan tidak berpuas diri dengan pencapaian tersebut. “Yang jauh lebih penting dari semuanya adalah masyarakat dapat menikmati pelayanan yang terbaik dari kita,” ujarnya.

Ia bahkan sempat berbincang-bincang dengan pengguna pengadilan di counter PTSP. Soal fasilitas dan pelayanan pengadilan dipertanyakannya langsung kepada advokat dan masyarakat yang ditemuinya. “Bagus dan cepat, Pak,” ujar seorang pencari keadilan yang akan menambah panjar biaya perkaranya. “Mudah-mudah selalu dapat dilayani dengan baik,” ujar Pudjoharsoyo seraya menyalami anggota masyarakat tersebut. [Humas/RS/Mohammad Noor]

Sehubungan Pengumuman Penerimaan Calon Hakim Ad-Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Tahap XII Tahun 2019 Nomor: 5/Pansel/Ad Hoc TPK/VII/2019 tanggal 15 September 2019 dengan ini diumumkan adanya Seleksi Penerimaan Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahap XII Tahun 2019 kepada publik. Adapun lampiran dokumen terkait dapat diunduh pada link dibawah ini.

Dokumen

 

 

KUNJUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) KE MAHKAMAH AGUNG

Jakarta – Humas : Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH menerima kunjungan Ketua dan Wakil ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang diketuai oleh Drs. Hasto Atmojo Suroyo M.Krim, pada hari Selasa, 8/10/2019, di ruang rapat Ketua Mahkamah Agung.

Dalam acara tersebut Ketua Mahkamah Agung didampingi oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Para Ketua Kamar, Juru Bicara Mahkamah Agung dan Panitera Mahkamah Agung. (Humas)

KETUA MAHKAMAH AGUNG: E-LITIGASI, REDESAIN PRAKTEK PERADILAN INDONESIA

Jakarta—Humas: Momen Hari Ulang Tahun Ke-74 dimanfaatkan oleh Mahkamah Agung sebagai penanda dimulainya implementasi sistem peradilan secara elektronik (e-litigasi). Peluncuran kebijakan tersebut dilakukan dalam suatu acara bertajuk Harmoni Agung untuk Indonesia di Balairung Mahkamah Agung, Senin (19/08/2019).

Turut hadir dalam acara tersebut seluruh hakim agung, Ketua/Kepala pengadilan tingkat banding seluruh Indonesia, Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah Jabodetabek, Pejabat fugsional dan struktural Mahkamah Agung serta purnabhakti pimpinan Mahkamah Agung dan Hakim Agung, seperti Bagir Manan dan Harifin A. Tumpa.

Dalam sambutannya, Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H. menjelaskan bahwa aplikasi e-litigasi adalah kelanjutan dari e-court yang diberlakukan untuk perkara perdata, perdata agama, tatausaha militer, dan tata usaha negara sejak tahun lalu.

Menurutnya, dengan kehadiran e-litigasi migrasi dari sistem manual ke sistem elektronik tidak hanya dilakukan pada tataran administrasi perkara saja, namun dalam praktek persidangan. “Sistem elektronik tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik,” jelas Hatta Ali.

Redesain Praktek Peradilan Indonesia

Kecuali memperluas cakupan aplikasi sistem elektronik, kehadiran e-litigasi juga membuka lebar praktek peradilan elektronik di Indonesia. Hal ini tergambar dengan setidak-tidaknya dua indikator selain yang disebutkan sebelumnya. Pertama, e-litigasi memperluas cakupan subyek hukum yang dapat memanfaatkan sistem peradilan elektronik.

“Semula hanya untuk para advokat sebagai Pengguna Terdaftar, hingga mencakup juga Pengguna Lain yang meliputi Jaksa selaku Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/TNI, Polri, Kejaksaan RI, Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum, dan kuasa insidentil yang memenuhi syarat sebagai pengguna Sistem Informasi Peradilan,” ungkap Hatta Ali lebih lanjut.

Kedua, pemanfaatan e-litigasi tidak hanya untuk persidangan di tingkat pertama, tetapi juga bisa dilakukan untuk upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali terhadap perkara yang menggunakan e-litigasi pada tingkat pertama.

Disamping itu, Hatta Ali juga mengungkapkan berbagai manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat pencari keadilan jika menggunakan e-litigasi. Pertama, menjadikan sistem peradilan lebih sederhana dan lebih cepat.

“Para pihak berperkara juga tidak perlu berlama-lama antri menunggu persidangan yang selama ini sering dikeluhkan, sehingga proses persidangan juga menjadi lebih cepat,” kata Hatta Ali.

Kedua, sistem ini dapat menjembatani kendala geografis Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari bentangan ribuan pulau.

Ketiga, menekan biaya perkara karena proses peradilan dilaksanakan secara elektronik, seperti biaya pemanggilan, kehadiran di persidan untuk jawab menjawab, pembuktian maupun mendengarkan pembacaan putusan.

Keempat, sistem elektronik meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Sistem E-litigasi, menurut Hatta Ali, membatasi interaksi langsung antara pengguna layanan peradilan dengan hakim dan aparatur peradilan, dengan mengurangi kedatangan pengguna layanan ke pengadilan serta mengkanalisasi cara berinteraksi, sehingga meminimalisir kemungkinan penyimpangan etik maupun pelanggaran hukum.

Atas alasan-alasan tersebut, Hatta Ali menyimpulkan bahwa kehadiran e-litigasi meredesain praktek peradilan Indonesia setara dengan praktik peradilan di Negara-negara maju.

Diterapkan Secara Menyeluruh Tahun 2020

Perubahan sistem peradilan dengan menu e-litigasi ini disadari membutuhkan proses dan menghadapkan Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya pada tantangan yang tidak mudah.

“Lompatan ini tentunya menjadi tantangan bagi kita semua untuk mempersiapkan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang handal agar mampu menjalankan sistem ini secara maksimal,” ungkap Hatta Ali

Karena itu, untuk sementara aplikasi ini akan diterapkan pada 13 pengadilan percontohan, yang terdiri dari 6 Pengadilan Negeri, 4 Pengadilan Agama dan 3 Pengadilan Tat Usaha Negara.

Pada tahun 2020 barulah seluruh pengadilan di Indonesia diharapkan sudah menerapkan e-litigasi ini. “pada saat matahari pertama kali terbit di tahun 2020, e-Litigasi ini dapat diterapkan oleh seluruh pengadilan tingkat pertama di Indonesia,” pungkas Hatta Ali. (NR /RS/photo: Pepy)

© 2017 Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech