Selamat Datang di Situs Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus   Click to listen highlighted text! Selamat Datang di Situs Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus Powered By GSpeech
Sabtu, 19 Oktober 2019

   

Syarat-syarat untuk mengajukan surat keterangan tidak pailit antara lain :

  1. Surat permohonan dari Pemohon.
  2. Surat pernyataan
  3. "Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap" yang ditandatangani oleh Pemohon diatas materai Rp. 6.000.
  4. "Tidak memiliki Tanggungan Hutang yang dapat merugikan keuangan negara" yang ditandatangani oleh Pemohon diatas materai Rp. 6000.
  5. Pasphoto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 4 (empat) lembar.
  6. Fotocopy KTP sebanyak 2 (dua) lembar.
Download Formulir permohonan

Syarat-syarat untuk mengajukan surat keterangan perseorangan antara lain :

  1. Surat permohonan dari Pemohon.
  2. Surat pernyataan "Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih" yang ditandatangani oleh Pemohon diatas materai Rp. 6.000.
  3. Fotocopy SKCK (Surat Keterangan Catatan Kriminal) dari kepolisian yang telah dilegalisir sebanyak 1(satu) lembar yang terbaru.
  4. Pasphoto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2(dua) lembar.
  5. Fotocopy KTP sebanyak 2 (dua) lembar.

Pengadilan Negeri Medan selama tahun ini telah melakukan pengawasan, baik yang berkaitan dengan tugas — tugas Administrasi teknis maupun tugas - tugas Administrasi Kesekretariatan. Adapun upaya pengawasan di bidang internal tersebut di Pengadilan Negeri Medan setiap bulan diadakan rapat bulanan yang mengikut sertakan seluruh pejabat struktural maupun pejabat teknis dan seluruh karyawan di lingkungan Pengadilan Negeri Medan. Dalam rapat bulanan tersebut dilakukan evaluasi hasil pekerjaan selama sebulan sebelumnya oleh bagian kesekertariatan maupun kepaniteraan dan evaluasi pelaksanaan penanganan perkara yang ditangani oleh Hakim Panitera pengganti dan Jurusita. Untuk hasil dan evaluasi tersebut setelah dipaparkan dalam rapat bulanan tersebut maka seluruh pejabat teknis maupun struktural yang menangani tugas - tugasnya dapat di kontrol sudah sejauh mana tugas yang dilaksanakan serta kendala- kendala apa saja yang dihadapinya untuk dapat menghasilkan hasil tugas yang optimal. BahwaPengadilan Negeri Medan dalam hal pelaksanaan pengawasan telah mengacu kepada keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No: KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Lembaga Peradilan.

Pengawasan Internal dalam hal ini adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Medan yang dalam pelaksanaannya dikordinir oleh Wakil Ketua yang terdiri atas Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional.

 

A. PENGAWASAN MELEKAT
Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


B. PENGAWASAN FUNGSIONAL
Pengawasan Fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukkan untuk itu. Di lingkungan lembaga peradilan, pengawasan fungsional ini dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.


Pengawasan dimaksudkan untuk memperoleh infomasi apakah penyelenggaraan tehnis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan juga dimaksudkan untuk memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan, mencegah terjadinya penyimpangan administrasi dan ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan serta menilai kinerja.

 

 

Syarat untuk permohonan Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris antara lain :

  1. Asli Surat Permohonan yang ditandatangani Para Ahli Waris atau Kuasanya.
  2. Fotocopy Surat Keterangan/Pernyataan Ahli Waris yang ditandatangani Ahli Waris, Lurah, dan Camat yang di bubuhi materai 6000 dan dinazegel oleh Kantor Pos serta di pengadilan.
  3. Fotocopy Surat Kuasa Ahli Waris yang ditandatangani Penerima Kuasa dan Pemberi Kuasa, Lurah atau dilegalisasi  di Notaris yang di bubuhi materai 6000 dan dinazegel oleh Kantor Pos serta di pengadilan.
  4. Fotocopy Surat Kematian yang di bubuhi materai 6000 dan dinazegel oleh Kantor Pos serta di pengadilan.
  5. Fotocopy Akte Kelahiran / Ijazah ahli waris yang di bubuhi materai 6000 dan dinazegel oleh Kantor Pos serta di pengadilan.
  6. Fotocopy Buku Nikah / Akte Perkawinan Pewaris yang di bubuhi materai 6000 dan dinazegel oleh Kantor Pos serta di pengadilan.
  7. Fotocopy KTP Ahli Waris dan Pewaris yang di bubuhi materai 6000 dan dinazegel oleh Kantor Pos serta di pengadilan.
  8. Fotocopy Deposito / Tabungan / Asuransi / Taspen dan lain-lain yang di bubuhi materai 6000 dan dinazegel oleh Kantor Pos serta di pengadilan.
  9. Materai Rp. 6.000;
  10. 1 (satu) buah Map.

 

Berikut contoh permohonan.

Berdasarkan SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Bantuan Hukum, dinyatakan bahwa prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui DIPA pengadilan. Yang berhak mengajukan gugatan / permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) adalah masyarakat yang tidak mampu (miskin) secara ekonomis, dengan syarat melampirkan :

  1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah / Banjar / Nagari / Gampong yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
  2. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) / Jamkesda / Askeskin / Gakin, Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Semua perkara perdata yang menjadi kewenangan peradilan umum (Pengadilan Negeri) pada dasarnya dapat dimohonkan prodeo, seperti :

  • Gugatan cerai.
  • Gugatan hutang-piutang.
  • Gugatan tanah.
  • Permohonan penetapan pengakuan anak di luar perkawinan.
  • Permohonan pengangkatan anak.

Permohonan berperkara secara prodeo hanya berlaku untuk 1 tingkat peradilan. Jika Pemohon / Penggugat mengajukan banding atau kasasi maka Pemohon / Penggugat harus mengajukan permohonan baru untuk berperkara secara prodeo pada tingkat banding atau kasasi.

Pemohon / Penggugat berhak mendapatkan semua jenis pelayanan secara cuma-cuma yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara prodeonya dari awal sampai akhir.

Pemohon / Penggugat dapat mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dengan cara datang ke Kelurahan / Desa dengan membawa :

  1. Surat Pengantar dari RT / RW.
  2. Kartu Keluarga (KK).
  3. Kartu Tanda Penduduk (KTP)

 

Langkah-Langkah Mengajukan Permohonan Prodeo

  1. Datang ke kantor Pengadilan Negeri setempat.
    • Datang ke Pengadilan Negeri dan menemui bagian pendaftaran perkara.
    • Membuat surat permohonan / gugatan untuk berperkara yang didalamnya tercantum pengajuan berperkara secara prodeo dengan mencantumkan alasan-alasannya.
    • Surat permohonan dapat dibuat sendiri (lihat Panduan Pengajuan Itsbat / Pengesahan Nikah atau Panduan Pengajuan Gugatan Cerai di Pengadilan Negeri). Apabila Anda tidak dapat membuatnya, Anda dapat meminta bantuan kepada Pos Bantuan Hukum (Pos Bakum) pada pengadilan setempat jika sudah tersedia.
    • Jika anda tidak dapat menulis (buta huruf), surat permohonan / gugatan dapat diajukan secara lisan dengan menghadap kepada Ketua Pengadilan setempat.
    • Melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
  2. Menunggu panggilan sidang dari pengadilan.
    • Pengadilan akan mengirim Surat Panggilan yang berisi tanggal dan tempat sidang kepada Penggugat / Pemohon dan Tergugat / Termohon secara langsung ke alamat yang tertera dalam surat permohonan / gugatan.
  3. Menghadiri Persidangan.
    • Datang ke Pengadilan sesuai dengan tanggal dan waktu yang tertera dalam surat panggilan. Upayakan untuk datang tepat waktu dan jangan terlambat.
    • Setelah para pihak datang, maka hakim akan memeriksa permohonan prodeo. Hakim akan memeriksa bukti untuk menilai ketidakmampuan pemohon. Pihak tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan tentang kebenaran ketidakmampuan pengugat.
    • Pemohon / Penggugat mengajukan surat bukti seperti SKTM (dan jika mempunyai dokumen lain seperti Jamkesmas / Jamkesda / Askeskin / Gakin dapat dilampirkan). Terkadang juga diperlukan dua orang saksi (jika Hakim memerlukannya). Saksi adalah orang yang mengetahui alasan-alasan permohonan prodeo, misalnya keluarga, tetangga, teman dekat, aparat desa, dll.
  4. Pengambilan keputusan untuk berperkara secara prodeo.
    • Jika memenuhi syarat maka diberikan penetapan ijin berperkara secara prodeo.
    • Jika ternyata pemohon orang yang mampu maka diberikan penetapan tidak dapat berperkara secara prodeo. Maka pemohon harus membayar biaya seperti layaknya berperkara secara umum.
  5. Proses persidangan perkara.
    • Proses persidangan dilakukan sesuai dengan perkara yang diajukan berdasarkan tahapan-tahapan yang ditetapkan dalam hukum acara sampai adanya putusan pengadilan.

 

Peraturan Terkait :

 Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum

 Lampiran A Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 10 Tahun 2010

 Lampiran B Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 10 Tahun 2010

© 2017 Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech