Selamat Datang di Situs Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus   Click to listen highlighted text! Selamat Datang di Situs Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus Powered By GSpeech
Sabtu, 19 Agustus 2017

   

Dirgahayu Kemerdekaan RI ke 72

Dirgahayu Kemerdekaan RI ke 72

SIWAS - WHISTLEBLOWING SYSTEM

Bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya, Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia akan merahasiakan identitas diri anda sebagai whistleblower dan menghargai informasi yang Anda laporkan. Fokus kami kepada materi informasi yang Anda Laporkan.
SIWAS - WHISTLEBLOWING SYSTEM

SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA

Sistem Informasi Penelusuran Perkara adalah aplikasi resmi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membantu para pencari keadilan dalam monitoring proses penyelesaian perkara yang ada di Pengadilan Negeri Medan.
SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA
Gugatan sederhana merupakan gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana. Tujuannya agar tidak membuang waktu, proses yang sederhana, cepat, biaya ringan
Prosedur Gugatan Sederhana
Situs Pengadilan Negeri Medan sudah memiliki fitur aksesibilitas sesuai dengan WCAG 2.0 seperti pengatur ukuran font, kontras warna, serta konversi teks ke suara untuk membantu para pencari keadilan khusus difabel dalam mengambil informasi di situs Pengadilan.
Aksesibilitas Difabel

Penelusuran Perkara

Cari Informasi Perkara anda dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

Prosedur Pengaduan

pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan

Direktori Putusan

Akses untuk publik mengenai salinan elektronik putusan Pengadilan Negeri Medan yang telah diunggah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.

Prosedur Bantuan Hukum

POSBAKUM

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus

Permohonan Informasi

InformasiAkses Informasi di Pengadilan kini mudah, sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Biaya Perkara Perdata

Biaya Perkara

Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus telah menetapkan Surat Keputusan meliputi daftar panjar biaya perkara, biaya radius untuk pemanggilan / pemberitahuan serta biaya proses dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus.

e-Tilang

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 12 Tahun 2016, anda cukup lihat denda di situs ini, bayar (di BRI atau Kejaksaan Negeri Medan) dan ambil barang bukti dengan menunjukkan Bukti Pembayaran Denda.

Hari Ini139
Kemarin176
Minggu Ini1088
Bulan Ini5550
Total132122

Info Pengunjung
  • IP Anda 107.22.97.23
  • Browser Anda Unknown
  • Versi
  • Sistem Operasi Unknown

Pengunjung Online
1
Online

Kendala Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi

oleh : H. Ahmad Drajad, SH. MH (Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Tipikor Medan)

 

 

 

A. Hukuman Pidana Pokok Berupa Denda Yang Tidak Maksimal

 

Pertanyaan mendasar adalah sejauh mana efektivitas ketentuan mengenai ancaman pidana terhadap korporasi dalam praktik? Pertanyaan ini menjadi penting karena mengingat kejahatan korupsi yang dilakukan korporasi dewasa ini begitu merajalela dan sistematis sehingga mengakibatkan kerugian negara yang begitu besar baik dalam bidang bisnis perdagangan, perbankan, pertanian,  sumber daya alam dan pengadaan barang dan jasa.

 

Pertanggungjawaban pidana yang dianut dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bersifat kumulatif-alternatif, dengan adanya kalimat “korporasi dan/atau pengurus” dalam rumusan pasal 20 ayat (1), maka untuk menuntut dan menjatuhkan pidana dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi dapat dilakukan terhadap “korporasi dan pengurus” atau terhadap “korporasi” saja atau “pengurus” saja.

 

Dalam hal tindak pidana korupsi dirumuskan sebagai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka tuntutan pidana dan penjatuhan pidana yang dilakukan terhadap korporasi dan pengurus atau korporasi saja, maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) jo Pasal 20 ayat (4) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, korporasi diwakili oleh Pengurus Korporasi dan pengurus korporasi yang mewakili korporasi dapat diwakili oleh orang lain. Namun berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi terhadap pengurus korporasi yang mewakili korporasi dan mewakilkannya lagi kepada orang lain, ditentukan bahwa hakim dapat memerintahkan agar pengurus korporasi tersebut menghadap sendiri pada pemeriksaan disidang pengadilan dan dapat pula hakim memerintahkan agar pengurus yang dimaksud dibawa ke sidang pengadilan. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (6) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, ditentukan bahwa dalam penuntutan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana, maka panggilan untuk menghadap dan menyerahkan surat panggilan tersebut disampaikan :

 

a) ditempat tinggal pengurus;

 

b) ditempat pengurus berkantor.

 

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa pemidanaan terhadap korporasi terdiri dari pidana pokok berupa pidana denda yang diperberat 1/3 dari ancaman pidana maksimal dengan pidana tambahan sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (7) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan c Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

 

Pengertian pengurus korporasi dalam Penjelasan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan pengurus bukan hanya terbatas kepada mereka yang menjadi organ korporasi yang menjalankan kepengurusan sebagaimana yang ditentukan dalam anggaran dasar (pengurus dalam arti formal yuridis), tetapi termasuk juga siapa saja yang dalam kenyataannya atau secara faktual menentukan kebijakan korporasi termasuk pengurus yang sekalipun secara formal yuridis tidak memiliki kewenangan untuk melakukan kepengurusan, tetapi dalam kenyataannya menjalankan kepengurusan. Namun dalam hal untuk bertindak mewakili korporasi sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana korupsi dalam penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, maka pengurus korporasi harus dibekali surat tugas atau surat perintah dan bukan surat kuasa karena didalam hukum acara pidana tidak dikenal adanya terdakwa yang memberikan kuasa kepada orang lain untuk hadir dipemeriksaan sidang pengadilan.

 

Bahwa dalam setiap AD/ART dari suatu korporasi, pada umumnya telah diatur dan ditentukan pengurus korporasi tertentu yang ditunjuk untuk bertindak mewakili korporasi baik di dalam pengadilan maupun diluar pengadilan, akan tetapi sehubungan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (6) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yang menentukan bahwa surat panggilan disampaikan di tempat tinggal “pengurus” atau di tempat “pengurus” berkantor, maka pengurus dalam Pasal 20 ayat (6) menurut Wiyono (2008) adalah :

 

“pengurus yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam menjalankan kepengurusan korporasi sesuai dengan anggaran dasar dari korporasi, misalnya Direktur Utama dari suatu perseroan terbatas. Bahwa kemudian direktur utama menunujuk salah satu dari pengurus untuk mewakili korporasi, penunjukan tersebut merupakan salah satu pengurus untuk mewakili korporasi, penunjukan tersebut merupakan urusan intern dari korporasi sesuai dengan ketentuan yang terdapat didalam anggaran dasar dari korporasi yang bersangkutan”.

 

Persoalan teknis yuridis lain yang mengemuka adalah bagaimana Penyidik

 

merumuskan identitas tersangka dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka dan dalam berkas perkara demikian halnya dengan penuntut umum dalam merumuskan identitas terdakwa dalam srat dakwaan.

 

Secara normatif dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP, telah ditentukan syarat formil surat dakwaan yang disusun penuntut umum yaitu berisi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. Bahwa ketentuan mengenai korporasi sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana korupsi selain yang ditentukan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, selama ini belum ditemukan ketentuan hukum acara pidana yang mengatur kedudukan korporasi sebagai tersangka atau terdakwa baik dalam tahap penyidikan menyangkut pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka maupun dalam tahap penuntutan menyangkut  identitas terdakwa, mengingat Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP hanya mengakomodir identitas orang sebagai subjek hukum dalam tindak pidana.

 

Sedangkan syarat formil yang mengharuskan Surat Dakwaan memuat uraian lengkap identitas terdakwa sebagaimana tersebut di atas, tentunya mengacu pada identitas orang perorangan yang merupakan manusia alamiah (naturlijk persoon) sebagai subjek hukum pidana sementara ketentuan mengenai syarat formil identitas dalam Surat Dakwaan bagi korporasi sebagai subjek hukum pidana yang menjadi terdakwa tidak ditentukan dalam KUHAP sebagai lex generalis demikian halnya dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi sebagai lex specialis. Kekeliruan dalam merumuskan identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan mengakibatkan surat dakwaan dapat dibatalkan oleh Hakim.

 

Sehubungan dengan hal tersebut, Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Surat Jaksa Agung RI Nomor : B-036/A/Ft./06/2009, Perihal : Korporasi sebagai tersangka/terdakwa dalam tindak pidana korupsi, tanggal 29 Juli 2009 yang menegaskan penuntutan korporasi sebagai tersangka atau terdakwa, apabila pertanggungjawaban pidana dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut melekat secara kumulatif baik terhadap pengurus korporasi sebagai subjek hukum orang perorangan dan korporasi sebagai subjek hukum korporasi, maka berkas perkara dan surat dakwaan terhadap korporasi dilakukan dan diajukan secara terpisah dengan berkas perkara dan surat dakwaan bagi pengurus korporasi. Sementara keberadaan BAP tersangka dengan tersangka korporasi digariskan tidak bersifat mutlak.

 

Selanjutnya terhadap perbuatan pidana yang menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dan mempunyai pertanggungjawaban pidana dan untuk itu dapat dituntut dan dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (7) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pidana pokok yang dapat dijatuhkan berupa pidana denda dengan ketentuan maksimum ancaman pidana dendanya ditambah 1/3 (satu per tiga) dan dapat dikenakan pidana tambahan berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu berupa :

 

a)  perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

 

b)  pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

 

c)  penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;

 

d)   pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

 

Dengan demikian pemidanaan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana korupsi adalah pidana pokok berupa pidana denda yang diperberat dengan menambah 1/3 (satu per tiga) dari ancaman maksimum pidana denda dan pidana tambahan sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

 

Permasalahan yang timbul adalah bagaimana apabila terpidana korporasi tidak mau membayar pidana pokok berupa denda atas putusan hakim ?.

 

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 hanya mengatur pidana pokok terhadap pelaku koporasi berupa pidana denda dan tidak ada pengaturan lebih lanjut dalam undang-undang tersebut apabila terpidana korporasi tidak mau membayar denda.

 

Beda halnya dengan rumusan pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang juga mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dan ancaman pidana pokoknya juga berupa pidana denda, namun dalam undang-undang tentang pencucian uang tersebut mengatur lebih lanjut apabila denda tidak dibayar oleh terpidana korporasi, sehingga lebih jelas pengaturan sanksi pidananya. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010, yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

 

Pasal 6:

 

(1) Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.

 

(2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila Tindak Pidana Pencucian Uang:

 

a.    dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi

 

b.    dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi

 

c.    dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah

 

d.   dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

 

Pasal 7:

 

(1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

 

(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

 

a.    pengumuman putusan hakim

 

b.    pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi

 

c.    pencabutan izin usaha

 

d.   pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi

 

e.    perampasan aset Korporasi untuk negara

 

f.     pengambilalihan Korporasi oleh negara.

 

Pasal 8:

 

Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

 

Pasal 9:

 

(1) Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan harta kekayaan milik korporasi atau personil pengendali korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.

 

(2) Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

 

 

 

Dari bunyi Pasal 8 dan 9 tersebut, undang-undang pencucian telah mengatur secara tegas tentang alternatif pidana denda apabila denda tidak dibayar sehingga mempermudah bagi aparat penegak hukum terutama jaksa penuntut Umum dalam melakukan penuntutan dan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku korporasi.

 

Namun lain halnya dengan  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tidak ada diatur alternatif pidana denda apabila denda tidak dibayar, sehingga penulis melihat persoalan ini merupakan suatu kendala dari semangat pemberantasan korupsi karena undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak mengatur secara kompilt dan tegas. Memang walaupun tidak diatur dalam undang-undang tipkor tersebut, dapat diterapkan Pasal 30 KUHP dengan dasar ketentuan Pasal 103 KUHP yaitu jika undang-undang hukum pidana khusus tidak mengatur, ketentuan KUHP lah  yang dipakai.

 

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung Djoko  Sarwoko berpendapat bahwa apabila pidana denda tidak dibayar oleh koporasi maka dapat diterapkan Pasal 30 KUHP yaitu1 :   

 

Ayat  (2) :  jika denda tidak dibayar lalu diganti dengan kurungan.

 

Ayat (3) :  lamanya kurungan pengganti paling sedikit adalah satu hari dan paling lama enam bulan.

 

Ayat (5) : jika ada pemberatan  denda, disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan pasal 52 dan 52 a. maka kurungan pengganti paling lama dapat menjadi delapan bulan.

 

Ayat (6) :   kurungan pengganti sekali kali tidak boleh lebih dari delapan  bulan.

 

Walaupun pidana pokok berupa denda tidak dibayar dapat dikenakan hukuman penggganti berupa pidana kurungan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, namun penerapan pidana kurungan tersebut tidak dapat diterapkan kepada korporasi. Kalaupun hukuman pengganti tersebut dibebankan kepada pengurus, maka akan timbul permasalahan yaitu siapa dari pengurus korporasi yang harus menjalankan pidana kurungan tersebut ? sebab permasalahan tersebut tidak diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Hal ini tentunya menjadi kendala bagi jaksa dalam melakukan eksekusi putusan pengadilan. 

 

Apabila menilik lebih jauh pidana pengganti denda apabila tidak dibayar berdasarkan pasal 30 KUHP tersebut, maka hal tersebut merupakan suatu kelemahan dalam semangat pemberantasan korupsi yang dewasa ini korupsi di Indonesia sedang merajalela dalam segala tatanan kehidupan bangsa, sehingga sudah dapat dibayangkan sanksi pidana tersebut tidak memberikan efek jera terhadap korposasi yang melakukan korupsi.

 

Oleh karenanya sanksi pidana denda menurut penilaian penulis tidak efektif menjerat dan memberi efek jera bagi korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi.

 

Menurut Hakim Agung Surya Jaya “Dalam perkara korupsi, penjatuhan pidana denda bagi korporasi tidak efektif. Sanksi pidana denda hanya menjadi macan kertas saja,”2.

 

 

 

B. Hukuman Pidana Tambahan Berupa Penutupan Seluruh atau Sebagian Perusahaan Untuk Waktu Paling Lama 1 (satu) Tahun

 

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur pidana tambahan sebagai berikut :

 

a)  perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

 

b) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

 

c)  penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;

 

d)  pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

 

Dari ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, c dan d tersebut di atas, menurut Artidjo Alkostar yang paling tepat diterapkan sebagai sanksi pidana tambahan bagi korporasi sebagai terpidana adalah Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan c yaitu perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud barang tidak bergerak yang digunakan yang diperoleh dan tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dan penutupan usaha atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan adalah izin usaha atau penghentian kegiatan untuk sementara waktu sesuai putusan pengadilan.

 

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Barda Nawawi Arief, yang mengatakan bahwa  di samping pidana denda,  sebenarnya beberapa jenis pidana tambahan dalam Pasal 18 ayat (1) UU No  31 Tahun 1999, dapat dijadikan pidana pokok untuk korporasi atau setidak-tidaknya sebagai pidana tambahan yang dapat dijatuhkan mandiri. Kalau  pidana penjara merupakan pidana pokok untuk “orang” , maka pidana pokok  yang dapat diidentikan dengan pidana perampasan kemerdekaan adalah  sanksi berupa “penutupan perusahan/korporasi untuk waktu tertentu” atau  “pencabutan hak ijin usaha”.

 

Penerapan pidana tambahan berupa Penutupan usaha atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun oleh jaksa penuntut umum dalam mendakwa terdakwa korporasi maupun hakim dalam menjatuhkan putusannya, menurut pendangan penulis tentunya tidak bisa dituntut atau diputuskan secara gegabah, hal ini mengingat kehidupan bagi nasib pegawai atau karyawan yang bekerja pada korporasi tesebut. Apabila aparat penegak hukum tersebut tidak hati-hati dalam menerapkan pidana tambahan tersebut, maka dapat berakibat hilangnya mata pencaharian bagi pegawai korporasi dan yang lebih luasnya akan memberikan kesengsaraan bagi pegawai beserta keluarganya, apalagi koperasi tersebut memiliki karyawan yang jumlahnya banyak, tentunya akan dapat berdampak gejolak sosial ditengah masyarakat dan pengaruh terhadap kinerja pemerintah dibidang ketenagakerjaan.

 

 

 

C. KUHAP Belum Mengatur Ketentuan Acara Pidana Korporasi

 

Saat ini, beberapa undang-undang telah memuat ketentuan tentang pidana korporasi. Sayangnya, ketentuan tersebut belum dilengkapi dengan hukum acaranya. UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau bahkan rancangan KUHAP yang sedang dibahas DPR belum juga memuat aturan tersebut.

 

Hal ini disampaikan oleh jaksa pada Kejagung, Ali Mukartono mengatakan saat ini setidaknya dua undang-undang yang mengatur pidana korporasi, yakni Pasal 20 UU Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 6 UU Tindak Pidana Pencucian Uang. Pidana yang dijatuhkan berupa pidana denda, namun dari segi hukum acara, bagaimana menjerat korporasi di penyidikan dan persidangan belum jelas aturannya.

 

Pasal 143 ayat (2) KUHAP menyatakan surat dakwaan harus berisi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tangal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. Penuntut umum juga harus mengurai secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Menurut Ali, beberapa identitas itu tak cocok ditujukan kepada korporasi atau perusahaan. “Misalnya, jenis kelamin dan agama, kan nggak mungkin korporasi punya itu.

 

Dengan demikian oleh karena KUHAP tidak ada mengatur identitas korporasi sebagaimana subjek hukum manusia dalam pasal 143 ayat (2) KUHAP, maka permasalah tersebut dapat disikapi dengan melihat identitas korporasi dari AD/ART-nya. Hal inilah yang harus dipahami lebih jauh oleh penegak hukum sehingga korporosi sebagai pelaku tindak pidana korupsi dapat dijadikan  terdakwa dan dituntut ke persidangan. Untuk ini Artidjo Alkostar mengatakan : untuk melacak dasar tuntutan pertanggungjawaban korporasi dapat melihat Anggaran Dasar/Anggran Rumah Tangga, Undang-Undang Perseroan Terbatas Undang-Undang Yayasan, dan lain sebagainya yang memuat tujuan dan misi korporasi”.

 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang telah berlaku selama lebih dari 30  (tiga  puluh) tahun  tentunya sangat kita rasakan  memerlukan penyempurnaan secara komprehensif. Perubahan Undang-Undang Dasar, berbagai Konvensi Internasional yang terkait dengan hukum acara pidana, serta modernisasi teknik dan sistem pembuktian hukum acara  idana merupakan beberapa alasan  utama diperlukannya penyempurnaan secara komprehensif terhadap KUHAP. Selain itu, dengan telah disampaikannya RUU tentang KUHP oleh Presiden kepada DPR-RI  maka diperlukan penyesuaian hukum pidana formil (RUU KUHAP) guna melaksanakan hukum pidana materiil yang diatur dalam RUU tentang KUHP. Landasan filosofis  pembaruan hukum acara pidana adalah mengedepankan kepentingan bangsa dan negara serta membatasi kewenangan alat-alat  negara (khususnya penyidik dan penuntut  umum) secara proporsional dan bertujuan untuk lebih memberikan kepastian hukum, penegakan hukum,  ketertiban hukum, keadilan masyarakat, dan perlindungan  hukum serta hak asasi  manusia,  baik bagi tersangka, terdakwa, saksi, maupun korban, demi terselenggaranya negara hukum sebagaimana  iatur dalam Pasal 1  ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

 

Tidak diaturnya hukum acara tentang korporasi dalam KUHAP merupakan suatu kendala dalam pemberantasan korupsi terhadap pelaku korporasi. Hal tersebut diakui oleh Mahkamah Agung, dimana  beberapa hakim Mahkamah Agung mengeluhkan masih sedikitnya aturan hukum, baik secara materil dan acara, yang mengatur secara jelas pidana terhadap korporasi. Aturan yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) hingga ayat (7) UU Tipikor masih dianggap belum jelas4.

 

Ketua Kamar Pidana Artidjo Alkostar mengatakan selama ini masih sering menjadi pertanyaan di kalangan para hakim bahwa aturan peraturan perundang-undangan memang memungkinkan korporasi dipidana dalam kasus korupsi, tetapi aturan itu masih belum jelas. “Ada kelemahan dalam hukum acara kita. Bila pidana penjara, siapa yang bertanggung jawab, Dirut-nya atau siapa? Bagaimana bila person-nya begitu banyak?”.

 

Oleh karenanya dimasa yang akan datang  diperlukan adanya formulasi aturan pemidanaan yang jelas terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana pidana korupsi.  Tentunya diharapkan pemidanaan (pertanggungjawaban) koporasi dimasa yang akan datang jauh lebih kompleks di dalam penerapan hukum yang sesuai. Hal ini dapat disebabkan oleh karena masyarakat yang semakin berkembang, adanya kemajuan dibidang teknologi, dan modus – modus operandi baru akan terus bermunculan. Oleh sebab itu, untuk mengantisipasi hal tersebut maka sudah selayaknya produk hukum yang telah terbentuk saat ini agar segera diterapkan agar dapat menghentikan kegiatan korupsi.

 

Pengaturan kejahatan korporasi, harus mencakup pilihan-pilhan sanksi pidana dan atau tindakan tata tertib sebagai pidana tambahan yang secara alternatif dan atau kumulatif bisa dijatuhkan terhadap korporasi dan hal ini mencakup denda, perampasan keuntungan, pengambilalihan, penutupan sementara bangunan, penutupan sementara atau permanen korporasi, pencabutan izin, pengumuman keputusan hakim, melarang sementara waktu atau permanen melakukan perbuatan tertentu. Tujuan penerapan sanksi tersebut bersifat luas yaitu pencegahan umum, pencegahan khusus, pencegahan konflik, rehabilitasi, menjadikan tidak mampu dan dapat dikatakan sebagai pembalasan.

 

Walau demikian kita tidak boleh terpaku dan hanya mengandalkan pada ketentuan UU No. 31 tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 dalam memberantas korupsi, karena disisi lain kita harus membenahi sumber daya manusia (SDM) yang handal terutama SDM di tingkat  kejaksaan sebagai penutut umum dalam tindak pidana korupsi. Semua ini sangat diperlukan dalam memberantas korupsi, apalagi perbuatan korupsi selama ini dikenal sulit untuk diungkap karena korupsi terkait dengan kompleksitas masalah, antara lain masalah moralisikap mental, masalah pola hidup kebutuhan serta kebudayaan dan lingkungan sosial selain itu tali temali korupsi yang begitu ruwet, lihainya terdakwa menghilangkan jejak, modus operandi yang kian canggih serta status pelaku sebagai orang yang mempunyai wewenang / jabatan untuk itu dan  lain sebagainya. Sehingga apabila SDM yang dimiliki bangsa ini tidak berkualitas maka berakibat kian sulit untuk memberantas perbuatan korupsi di tanah air.

 

 

 

D. Contoh Kasus Pemidanaan Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi

 

Dalam penanganan kasus korupsi korporasi sejak lahirnya undang-undang tindak pidana korupsi tahun 1971, tahun  1999, tahun 2001,  lahirnya lembaga KPK tahun 2003, lahirnya pengadilan Tipikor tahun 2009,  baru untuk pertama kalinya di Indonesia korporasi dijadikan terdakwa di Pengadilan, yaitu di Pengadilan Negeri Banjarmasin oleh  kejaksaan pada tanggal 12 Juli 2010 yaitu dengan terdakwanya PT. Giri Jaladhi Wana (PT. Giri) dalam kasus korupsi korporasi. Bahkan putusan terhadap perseroan ini sudah berkekuatan hukum tetap (incraht), seperti tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 812/Pid.Sus/2010/PN.Bjm tanggal 09-06-2011, yang kemudian dikuatkan di tingkat banding berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 04/PID.SUS/2011/PT.BJM tangal 10-08-2011 dengan amar putusannya bahwa "PT. Giri dihukum membayar denda Rp. 1,3 miliar dan hukuman tambahan berupa penutupan sementara selama enam bulan,".

 

Terhadap perkara tersebut Kasi Pidsus Kejari Banjarmasin Ramadani menyatakan, perkara PT. Giri sudah berkekuatan hukum tetap di tingkat banding. Setelah Pengadilan Tinggi Banjarmasin memutus PT. Giri terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, PT. Giri tidak mengajukan kasasi dan menerima putusan banding5.

 

Ditetapkannya PT. Giri sebagai tersangka berawal dari putusan incracht empat terdakwa sebelumnya, termasuk dewan direksi perusahaan itu. Keempat terdakwa tersebut, Direktur Utama PT. Giri Stephanus Widagdo, Direktur PT. Giri Bonafacius Tjiptomo Subekti, mantan Walikota Banjarmasin Midfai Yabani, dan Kepala Dinas Pasar Kota Banjarmasin Edwan Nizar.

 

Apa yang dilakukan kejaksaan merupakan langkah maju dalam penegakan hukum, khususnya kasus korupsi. Setidaknya ini bisa memberikan dorongan dan motivasi kuat kepada aparat penegak hukum lainnya agar lebih gencar dalam memberangus korupsi korporasi. 

 

Sejak berlakunya UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, tidak pernah korporasi dijadikan tersangka/terdakwa sebagai pelaku tindak pidana korupsi sampai tahun 2010. Institusi penegak hukum lebih fokus menjerat perorangan, pengurus baik sebagai pejabat maupun swasta sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Padahal Pasal 20 UU No.31 Tahun 1999 mengatur mengenai pengenaan tindak pidana korupsi terhadap korporasi. Dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1), jika tindak pidana korupsi dilakukan atas nama korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

 

Memidanakan Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi meskipun tidak mudah, mengingat perangkat hukum formil yang dimiliki kurang memberikan ruang, apresiasi patut diberikan kepada penegak hukum yang melakukan terobosan. Setidaknya, terobosan itu dapat dilihat kasus korupsi yang dilakukan oleh PT. Giri Jaladi Wana.

 

Kasus PT Giri Jaladhi Wana (PT. GJW) diperiksa melalui putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 812/Pid.Sus/2010/PN.BJM dan putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin (Kalimantan Selatan) Nomor 04/Pid.Sus/2011/PT.BJM. PT. GJW didakwa telah melakukan beberapa perbuatan tindak pidana korupsi yang berhubungan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Semua bermula dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Nomor 664/I/548/Prog-Nomor 003/GJW/VII/1998 tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan Pasar Induk Antasari Kota Banjarmasin dan surat Walikota Banjarmasin Nomor 500/259/Ekobang/2004 tanggal 30 Mei 2004 tentang Penunjukan Pengelolaan Sementara Sentra Antasari kepada PT. GJW. Sebagai pendanaan pembangunan pasar, PT. GJW mendapatkan kucuran dana Kredit Modal Kerja dari PT. Bank Mandiri, Tbk. Dalam hal ini, PT. GJW diwakili oleh Stevanus Widagdo bin Suraji Sastrodiwiryo selaku Direktur Utama PT. GJW dan Drs. Tjiptomo selaku Direktur PT GJW. Pada pelaksanaan perjanjian, PT. GJW tanpa persetujuan DPRD Kota Banjarmasin telah melakukan penambahan 900 unit bangunan toko, kios, los, lapak dan warung. Penambahan 900 unit tersebut dijual dengan harga sebesar Rp. 16.691.713.166.00. Hasil penjualan tersebut tidak disetorkan ke kas daerah Kota Banjarmasin. Disamping itu PT. GJW juga mempunyai kewajiban kepada Pemerintah Kota Banjarmasin untuk membayar retribusi sebesar Rp. 500.000.000,00 dan membayar pelunasan Kredit Inpres Pasar Antasari Rp. 3.750.000.000,00 sehingga jumlah keseluruhan yang harus dibayar Rp. 6.750.000.000,00. Akan tetapi PT. GJW hanya membayar sebesar Rp. 1.000.000.000,00 sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp. 5.750.000.000,00 yang seharusnya disetor ke kas Pemerintah Kota Banjarmasin.

 

PT. Giri Jaladi Wana sengaja tidak membayar uang tersebut dengan memberikan keterangan tidak benar melalui direkturnya dengan menyatakan kepada Pemerintah Kota Banjarmasin seolah-olah pembangunan Pasar Sentra Antasari belum selesai. Padahal sesuai keterangan Ir. Wahid Udin, MBA. Projek Manajer Pembangunan Pasar Sentra Antasari dan laporan completion report PT. Satya Graha Tara (Konsultan Pengawas Proyek Antasari yang diminta Bank Mandiri), melaporkan per September 2004 pembangunan Pasar Sentra Antasari selesai 100% dan per Oktober 2004 mempunyai surplus Rp. 64.579.000.000,00 dari hasil penjualan toko, kios dan los serta warung.

 

Selanjutnya juga PT. GJW dalam penggunaan fasilitas kredit modal kerja dari PT. Bank Mandiri juga telah melakukan penyimpangan- penyimpangan. Akibat perbuatannya, negara cq. Pemerintah Kota Banjarmasin menderita kerugian sebesar Rp. 7.332.361.516,00 berdasarkan perhitungan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan No. S-1911/PW.16/5/2008 tanggal 19 Mei 2008 dan PT. Bank Mandiri, Tbk. sebesar Rp. 199.536.064.675,65.

 

Jaksa penuntut umum dalam perkara tersebut membuat surat dakwaan yang   disusun secara subsidiaritas. Dakwaan primernya melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 jo Pasal 20 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dakwaan subsidernya melanggar pasal Pasal 3 jo Pasal 18 jo Pasal 20 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

 

Putusan PT. GJW memberikan informasi bahwa unsur setiap orang yang harus dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana korupsi dapat dipecahkan untuk korporasi yang tidak berwujud manusia. Pertimbangan majelis hakim mengatakan sebagai berikut:

 

a. pengertian “setiap orang” sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 mengungkapkan perorangan termasuk korporasi. Orang perorangan adalah orang secara individu yang dalam KUHP dirumuskan dengan kata “barang siapa.” Sedangkan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum;

 

b. Pasal 20 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 mengatakan apabila korupsi dilakukan oleh atau atas nama korporasi, maka tuntutan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya;

 

c. Penuntut Umum menghadapkan seorang yang mengaku bernama Stevanus Widagdo bin Suraji Sastrodiwiryo Direktur Utama PT. GJW yang dalam hal ini  bertindak mewakili PT. GJW, dan setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya PT GJW dihadapkan ke persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti dan serta dari keterangan Stevanus Widagdo bin Suraji Sastrodiwiryo sendiri, dapat disimpulkan bahwa Stevanus Widagdo bin Suraji Sastrodiwiryo adalah sah mewakili PT. GJW, korporasi yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

 

d. PT GJW merupakan badan hukum sehingga dikategorikan sebagai korporasi.

 

Majelis hakim dalam pertimbangannya menggunakan keterangan ahli Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeni, SH yang memberikan keterangan bahwa tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh personel korporasi dapat dipertanggung jawabkan kepada korporasi, kecuali apabila perbuatan tersebut dilakukan atau diperintahkan oleh directing mind dari korporasi tersebut. Atau dengan kata lain, korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pengurusnya jika dipenuhi syarat sebagai berikut:

 

1. tindak pidana tersebut (baik dalam bentuk commission maupun omission) dilakukan atau diperintahkan oleh personil korporasi maupun di dalam struktur organisasi korporasi memiliki posisi sebagai directing mind dari korporasi;

 

2. tindak pidana tersebut dilakukan dalam rangka maksud dan tujuan korporasi;

 

3. tindak pidana dilakukan oleh pelaku atau atas perintah pemberi perintah dalam rangka tugasnya dalam korporasi;

 

4. tindak pidana tersebut dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi;

 

5. pelaku atau pemberi perintah tidak memiliki alasan pembenar atau alasan pemaaf untuk dibebaskan dari pertanggung jawaban pidana.

 

Majelis Hakim menilai tindak pidana yang dilakukan oleh Direktur Utama PT. GJW memiliki posisi directing mind. Bahkan atas perkara ini, secara pribadi Stevanus Widagdo bin Suraji Sastrodiwiryo selaku Direktur Utama PT. GJW telah dipidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 908/Pid.B/2008/PN.Bjm tanggal 18 Desember 2008 jo Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan No. 02/PID/SUS/2009/PT.Bjm. tanggal 25 Februari 2009 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 936 K/Pid.Sus/2009 tanggal 25 Mei 2009.

 

Meskipun Stevanus Widagdo bin Suraji Sastrodiwiryo sudah diadili sebagai pelaku tindak pidana korupsi, tetapi PT. GJW diadili dalam perkara yang sama, sekilas terlihat nebis in idem karena suatu tindak pidana yang perkaranya sudah terdapat putusan pengadilan tetapi diadili lagi. Namun, hal demikian bukanlah nebis in idem karena dalam tindak pidana korporasi pelaku maupun korporasinya bisa dijadikan terdakwa yang subjeknya berbeda.

 

Selanjutnya, majelis hakim melihat perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh PT. GJW dilakukan dalam rangka maksud dan tujuan korporasi. Sesuai anggaran dasar, PT. GJW bergerak di bidang usaha, seperti, perdagangan, industri, agrobisnis, pengadaan barang, pengadaan jasa, transportasi, pembangunan, dan design Interior. Berdasarkan fakta persidangan, tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus PT. GJW masih dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi. Pada unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi bersifat alternatif, jadi cukup dibuktikan memperkaya diri sendiri, atau oang lain atau suatu korporasi5.

 

Terhadap Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, terpidana PT. Giri ini telah dieksekusi. Kejari Banjarmasi sudah mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan Eksekusi (P48) dan membuat berita acara penutupan sementara PT. Giri. Kejari juga membuat surat kepada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui Kanwil setempat. Namun terhadap eksekusi uang denda  sejumlah Rp. 1,3 miliar menurut Kasi Pidsus Kejari Banjarmasin Ramadani terdapat masalah, yaitu ada eksekusi yang belum dilesaikan karena walaupun denda tersebut sudah dieksekusi dengan mekanisme surat penagihan, terpidana menyatakan sanggup membayar, tapi itu hanya formal di atas kertas, karena nyatanya dari Rp. 1,3 miliar belum dilaksanakan pembayaran,” ujar Ramadani6.

 

Berdasarkan uraian di atas, penulis melihat bahwa pihak kejaksaan dalam mengeksekusi putusan terhadap korporasi yaitu terpidana PT. GIRI agar membayar denda sebesar Rp. 1,3 miliar mengalami kesulitan. Hal tersebut menurut penulis dapat terjadi sebagaimana yang telah penulis uraikan mengenai permasalahan-permasalahan pada poin di atas karena perumusan peraturan tindak pidana korupsi dalam undang-undang korupsi belum diatur secara lengkap, sehingga apabila denda tidak dibayar oleh terpidana, tidak ada aturan hukum yang memaksa. Akibatnya adalah penerapan pidana pokok berupa pidana denda terhadap terpidana korpoarsi sangat tidak efektif.

 

Oleh karenanya menurut penulis bahwa untuk menjadikan korporasi sebagai tersangka atau terdakwa dan terpidana  tidak hanya diperlukan keberanian dan kesiapan SDM (Sumber Daya manusia) dari aparat penegak hukumnya, namun juga diperlukan kehati-hatian agar penerapan sanksi pidananya dapat dilaksanakan secara efektif.

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

  1. Djoko  Sarwoko, Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi, Pusdiklat Balitbang Diklat    Kumdil  MA – RI, November 2011.
  2. Surya Jaya, Pertanggungjawaban dan Pemidanaan Korporasi dalam Perkara Tipikor" Internet, Selasa (30/7/2013).
  3. Hukum Online, MA Menilai Aturan Pidana Korporasi Belum Jelas, internet, 31 Juli 2013.
  4. Hukum Online.com, Ini Korporasi Pertama yang Dijerat UU Tipikor, Intenet, Selasa, 22 Januari 2013.
  5. Sutan Remy Sjahdeini, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Pustaka Utama Grafiti, 2011,Jakarta, hlm 194.
  6. Hukum Online.com, Ini Korporasi Pertama yang Dijerat UU Tipikor Loc. Cit.

Artikel

Hubungi Kami

Silahkan hubungi Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus, kami melayani para pencari keadilan dengan sepenuh hati.

Jl. Pengadilan No.8-10, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan - Provinsi Sumatera Utara

Telp./Faks. (061) 4515847

Email Kantor : info@pn-medankota.go.id

Email Delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com

Pengadilan Negeri Medan Di Peta

© 2017 Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech