Penelusuran Perkara

Cari Informasi Perkara anda dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

Prosedur Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan

SAKIP

Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Badilum Mahkamah Agung RI Nomor: 44/DJU/SK/HM02.3/2/2019 Tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Plus (PTSP+) dan Surat Keterangan Elektronik (eraterang) di Lingkungan Peradilan Umum.

Direktori Putusan

Akses untuk publik mengenai salinan elektronik putusan Pengadilan Negeri Medan yang telah diunggah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.

Prosedur Bantuan Hukum

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus

ZONA INTEGRITAS

Dokumen terkait pencanangan Zona Integritas Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM).

LAYANAN DIGITAL MANDIRI
(INDEPENDENT DIGITAL SERVICE)

Sebuah Inovasi Pengadilan Negeri Medan dalam memberikan layanan informasi biaya perkara, persyaratan dan alur perkara berbasis elektronik yang dapat dijalankan menggunakan aplikasi adobe flash player.

Permohonan Informasi

Akses Informasi di Pengadilan kini mudah, sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Biaya Perkara Perdata

Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus telah menetapkan Surat Keputusan meliputi daftar panjar biaya perkara, biaya radius untuk pemanggilan / pemberitahuan serta biaya proses dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus.

Survey IKM

 Survei Kepuasan Masyarakat sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat

e-Tilang

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 12 Tahun 2016, anda cukup lihat denda di situs ini, bayar (di BRI atau Kejaksaan Negeri Medan) dan ambil barang bukti dengan menunjukkan Bukti Pembayaran Denda.