Written by Super User Category: Artikel
Published Date

Oleh : Catur Iriantoro, SH.MHum


1. Introduksi

Perniagaan yang dilakukan para pelaku usaha baik yang dilakukan secara perorangan maupun dalam bentuk badan hukum, pada dasarnya berada dalam bingkai hubungan kontraktuil. Melalui kontrak yang dibuat oleh para pihak, hubungan ekonomi terstandarisasi, hak dan kewajiban para pihak menjadi jelas. Perjanjian/kontrak ini menjadi relevant manakala terjadi wanprestasi dari debitor, sedangkan bagi kreditor dapat terlindungi dalam tuntutan pemenuhan prestasi.

Tuntutan hak yang timbul dalam lapangan hukum perikatan pada umumnya dapat dinilai dengan sejumlah uang tertentu, lazimnya tuntutan hak ini disebut utang. Dengan demikian utang pada suatu sisi adalah kewajiban debitor yang harus dibayar, dan pada sisi yang lain adalah hak dari kreditor untuk menerima pembayaran.

 

2. Hukum Penyelesaian Utang

Gejolak moneter pada bulan Mei 1998 yang kemudian diikuti krisis ekonomi memberi pembelajaran kepada kita tentang perlunya mempunyai pranata hukum yang mengatur cara penyelesaian utang. Selain dari pada itu, krisis moneter juga menyadarkan kepada para pelaku usaha, bahwa suatu perusahaan tidak tertutup kemungkinan mengalami kesulitan keuangan atau tidak mampu membayar utang-utangnya. Oleh karenanya perangkat hukum yang mengatur penyelesaian utang perusahaan sangat urgent bagi kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang secara adil, cepat, terbuka dan efektif.

Pada tanggal 22 April 1998 telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1998 yang dalam perkembangannya menjadi Undang Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), bahkan sekarang telah diubah dan disempurnakan menjadi Undang Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (untuk selanjutnya disebut UUK).

UUK merupakan instrumen hukum sebagai perwujudan kebijakan negara dan pemerintah dalam melakukan perubahan tata kehidupan masyarakat. Disamping itu, UUK adalah hukum positif yang mengatur penyelesaian Utang di Indonesia.

Ada beberapa faktor pendorong perlunya diatur UUK :

  • Pertama, untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya.
  • Kedua, untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para pihak kreditor lainnya.
  • Ketiga, untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah kreditor atau debitor sendiri.

Selain dari pada itu, UUK didasarkan atas beberapa azas, yakni : (1) azas keseimbangan, (2) azas kelangsungan usaha, (3) azas keadilan, dan (4) azas integrasi.

Jika seorang debitor telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, maka harta pailit harus dibagi secara adil kepada setiap orang yang berhak atas pemenuhan perikatan individu. Pembagian secara adil mengandung arti bahwa harta kekayaan tersebut harus dibagi secara “paripassu prorata”. Pengertian “paripassu”, maksudnya harta kekayaan tersebut harus dibagikan secara bersama-sama diantara para pihak, sedangkan “prorata” berarti sesuai dengan besarnya imbangan piutang masing-masing kreditor terhadap utang debitor secara keseluruhan.

Sesuai dengan prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan terjangkau dalam biaya, maka putusan atas permohonan pailit harus dibacakan paling lambat 60 hari setelah tanggal pendaftaran. Selain itu, putusan pernyataan pailit dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbar bij voerraad). Artinya, putusan tersebut tidak dapat ditunda pelaksanaannya meskipun terhadapnya diajukan upaya hukum baik kasasi maupun peninjauan kembali.

Akibat dari pernyataan pailit, debitor demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit (bodel pailit) sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Sejak itu, harta pailit hanya dapat digunakan demi kepentingan harta pailit dalam rangka pembayaran sebahagian atau seluruh utang kepada kreditor secara paripassu prorata.

3. Pengadilan Niaga Medan

Pengadilan Niaga adalah suatu Pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum, yang dibentuk dan bertugas menerima, memeriksa dan memutuskan serta menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang serta perkara lain dibidang perniagaan.

Untuk pertama kalinya Pengadilan Niaga dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 97 Tahun 1999 dibentuk 4 (empat) Pengadilan Niaga, yaitu Pengadilan Niaga Ujung Pandang (Makasar), Pengadilan Niaga Surabaya, Pengadilan Niaga Semarang dan Pengadilan Niaga Medan.

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan meliputi wilayah Propinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, dan Propinsi Nangro Aceh Darussalam.

4. Dua Kreditor atau Lebih

Kepailitan dapat terjadi terhadap semua subjek hukum, baik orang alamiah atau badan hukum perdata yang memiliki utang, berapapun besarnya, kepada dua kreditor atau lebih, dan salah satu utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 8 ayat (2) jo Pasal 2 ayat (1) UUK, bahwa pernyataan pailit dikabulkan apabila secara sederhana terbukti debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan mempunyai satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Ciri khas dalam perkara kepailitan adalah permohonan pailit harus diajukan apabila debitor mempunyai dua kreditor atau lebih. UUK menentukan setidaknya (minimal) dua kreditor, karena pada dasarnya kepailitan berfungsi untuk mengatur pembahagian harta secara adil diantara para kreditor konkuren yang berhak atas pemenuhan perikatan.

Sedangkan apabila hanya menyangkut satu kreditor, maka kreditor yang bersangkutan dapat menyelesaikan langsung melalui gugatan perdata ke Pengadilan Negeri yang berwenang.

Pihak yang mengajukan permohonan kepailitan pada dasarnya dapat diajukan oleh debitor sendiri, atau cukup diajukan oleh salah seorang kreditor, atau oleh instansi pemerintah yang berwenang. Yang dimaksud instansi pemerintah yang berwenang adalah : (1) Kejaksaan atas dasar kepentingan umum; (2) Bank Indonesia terhadap Bank; (3) Badan Pengurus Pasar Modal terhadap Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjamin, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; (4) Menteri Keuangan terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang kepentingan publik.

5. Pengertian Utang

Secara limitatip UUK dalam Pasal 1 angka 6 memberikan defenisi “utang” yaitu :

“...kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang Undang dan wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.”

Dari rumusan pasal diatas, dapat dinyatakan bahwa “utang” adalah kewajiban yang timbul dari perikatan. Oleh karenanya dalam utang selalu terdapat unsur nilai ekonomi sekaligus memiliki nilai keuangan. Sehingga prestasinyapun memiliki “harga ekonomi” dan karenanya dapat dinilai dengan uang.

Sejalan dengan pernyataan di atas, Pasal 1131 KUH Perdata menegaskan “setiap perikatan atau kewajiban, pemenuhannya dijamin dengan kekayaan debitor”. Tegasnya segala kebendaan (harta kekayaan) debitor, baik bergerak ataupun tidak bergerak, baik yang sudah ada ataupun yang ada dikemudian hari, menjadi tanggungan atau segala perikatan perorangan.

6. Utang telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih

UUK mensyaratkan adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUK, “telah jatuh waktu” harus berdasarkan pada apa yang telah diperjanjikan, termasuk dalam hal adanya percepatan waktu penagihan utang, pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, atau putusan Pengadilan atau arbitrase.

Dalam praktek, keadaan jatuh tempo (waktu) terjadi sebagai berikut :

Pertama, dalam hal terdapat ketetapan waktu, maka saat jatuh tempo adalah saat yang telah ditentukan dalam perikatannya, yang juga merupakan saat pemenuhan kewajiban oleh debitor.

Kedua, dalam hal tidak ditentukan waktu pelaksanaan kewajiban oleh debitor dalam perikatannya, maka saat jatuh tempo adalah saat dimana debitor telah ditegur oleh kreditor untuk memenuhi kewajibannya. Tanpa adanya teguran tersebut, maka kewajiban utang debitor kepada kreditor belum dianggap jatuh tempo.

7. Pembuktian Sederhana

Pembuktian sederhana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat 4 UUK bermakna, cukup apabila ternyata menurut alat-alat bukti ada dua atau lebih kreditor dan satu utang telah jatuh tempo (waktu) dan dapat ditagih. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang diakui oleh dan antara pemohon dan termohon pailit tidak menjadi halangan pemberian putusan pernyataan pailit.

8. Hakim Pengawas dan Kurator

Bersamaan dengan diucapkannya putusan pernyataan pailit, Pengadilan mengangkat Hakim Pengawas dan menunjuk Kurator.

Hakim Pengawas adalah wakil Pengadilan yang mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh Kurator. Dalam pada itu, Kurator bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kurator bekerja demi kepentingan harta pailit dalam rangka menyelesaikan atau membayar utang debitor pailit kepada kreditor. Sehingga dalam melakukan tugasnya, Kurator bertindak seolah-olah sebagai debitor.

Dalam kepailitan, pernyataan pailit tidak berarti bahwa Kurator berhak untuk langsung melakukan pemberesan terhadap keseluruhan harta pailit. Tindakan pemberesan baru dapat dilakukan setelah tercapai keadaan insolvensi. Keadaan insolvensi terjadi karena :

(1) Debitor tidak mengajukan rencana perdamaian.

(2) Rencana perdamaian yang telah diajukan oleh debitor tidak diterima dalam rapat kreditor, atau

(3) Pengesahan perdamaian yang telah disetujui oleh rapat kreditor ditolak oleh Pengadilan Niaga.

Setelah harta pailit berada dalam keadaan insolvensi, pemberesan dimulai dengan dilaksanakannya rapat kreditor dalam rangka pencocokan piutang.

Apabila Hakim Pengawas berpendapat bahwa terdapat cukup uang tunai, Hakim Pengawas akan memerintahkan Kurator untuk melakukan pembahagian kepada kreditor yang piutangnya telah dicocokkan.

Jika dalam proses kepailitan diajukan rencana perdamaian, maka rencana perdamaian terdapat beberapa pilihan, yaitu :

  1. Perpanjangan sementara (roll over) dari pembayaran.
  2. Penawaran pembayaran pokok dan bunga sekaligus.
  3. Penundaan pembayaran bunga dan atau pokok untuk sementara waktu.
  4. Restrukturisasi utang secara sebahagian atau seluruhnya.
  5. Gabungan atau kombinasi antara pilihan-pilihan tersebut di atas.

Manakala rencana perdamaian disetujui dan disyahkan (komologasi) oleh Pengadilan Niaga, maka berlaku bagi semua kreditor konkuren tanpa ada pengecualian.

 


Web Traffic

Today135
Yesterday363
This week1150
This month9210
Total58045

IP Anda : 54.227.182.191 Browser / OS : Unknown - Unknown 31 July 2014

Status Online

Guests : 7 guests online
Powered by CoalaWeb