Wilayah Hukum dan Pembentukan Pengadilan

Written by Super User Category: Tentang Kami
Published Date

 

Pengadilan Negeri Medan merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum. Tugas pokok Pengadilan Negeri Medan adalah sebagai berikut:

  1. Mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Undang-Undang No. 84 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Peradilan Umum.
  2. Menyelenggarakan Administrasi Perkara dan Administrasi Umum lainnya

Pengadilan Negeri Medan masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dan daerah hukumnya meliputi wilayahdengan luas kurang lebih 26.510 Km2 yang terdiri dari 21 kecamatan sebagai berikut:

  1. Kecamatan Medan Marelan
  2. Kecamatan Medan Baru
  3. Kecamatan Medan Petisah
  4. Kecamatan Medan Timur
  5. Kecamatan Medan Labuhan
  6. Kecamatan Medan Sunggal
  7. Kecamatan Medan Kota
  8. Kecamatan Medan Deli
  9. Kecamatan Medan Polonia
  10. Kecamatan Medan Tembung
  11. Kecamatan Medan Barat
  12. Kecamatan Medan Tuntungan
  13. Kecamatan Medan Maimun
  14. Kecamatan Medan Belawan
  15. Kecamatan Medan Area
  16. Kecamatan Medan Selayang
  17. Kecamatan Medan Johor
  18. Kecamatan Medan Denai
  19. Kecamatan Medan Helvetia
  20. Kecamatan Medan Amplas
  21. Kecamatan Medan Perjuangan

Pengadilan Negeri Medan tidak hanya berfungsi sebagai peradilan umum yang menangani perkara perdata dan pidana, tetapi juga memiliki pengadilan-pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum. Hal tersebut dimungkinkan berdasarkan Pasal 15 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman: “ “Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan”. Pada Pengadilan Negeri Medan terdapat empat pengadilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga, Pengadilan HAM, Pengadilan Tipikor, dan Pengadilan Hubungan Industrial. Setiap pengadilan khusus ini memiliki kompetensi absolute dan relative untuk mengadili perkara berdasarkan Undang-Undang yang membentuknya.

Wilayah hukum pengadilan-pengadilan khusus pada Pengadilan Negeri Medan adalah sebagai berikut:

  • Pengadilan Niaga Medan:

1. Sumatera Utara

2. Riau

3. Sumatera Barat

4. Bengkulu

5. Jambi

6. Daerah Istimewa Aceh

  • Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan daerah hukumnya meliputi wilayah Sumatera Utara.

PEMBENTUKAN PENGADILAN KHUSUS PADA PENGADILAN NEGERI MEDAN

Pengadilan Niaga

 

Pengadilan Niaga didirikan pada tahun 1998 dimana pada awalnya Pengadilan Niaga terbatas hanya mengadili perkara berdasarkan Undang-undang Kepailitan yang baru. Tetapi pada tahun 2001, terjadi perluasan yang mencakup kewenangan untuk mengadili perkara Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), meliputi kewenangan memeriksa sengketa merek, paten, hak cipta, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu.

 

Pengadilan Niaga pertama kali dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berdasarkan Pasal 306 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 97 tahun 1999 didirikan Pengadilan Niaga di Makassar, Surabaya, Semarang dan Medan. Perluasan pengembangan Pengadilan Niaga dilihat dari eksistensinya yaitu sebagai Pengadilan yang memutus perkara-perkara Kepailitan/Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Perkara HAKI.

Pengadilan Hubungan Industrial

Pengadilan Hubungan Industrial adalah Pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum yang berwenang mengadili dan menyelesaikan perselisihan hubungan industrial berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Beroperasinya Pengadilan Hubungan Industrial memiliki perubahan yang cukup mendasar, diantaranya adalah:

  • Penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang selama ini berada di bawah lingkup wilayah eksekutif, kini menjadi bagian dari sistem peradilan di bawah kekuasaan yudikatif;
  • Hukum acara Pengadilan Hubungan Industrial mengikuti hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Pengadilan Hubungan Industrial dibentuk pada bulan Januari 2006 pada Pengadilan Negeri Medan, dan begitu juga pada Pengadilan-Pengadilan Negeri yang lain disetiap Ibukota Provinsi di Indonesia. Pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial seharusnya dilakukan pada awal tahun 2005 tapi ditunda berdasarkan Keputusan Presiden No. 1 Tahun 2005 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-undang No. 2 Tahun 2004, untuk menambah waktu semua persiapan yang dibutuhkan oleh pemerintah dan institusi lain yang terkait.

Login

Web Traffic

Today281
Yesterday544
This week825
This month6940
Total77830

IP Anda : 54.198.135.17 Browser / OS : Unknown - Unknown 16 September 2014

Status Online

Guests : 7 guests online
Powered by CoalaWeb